Home  / 
Pemerasan Berdalih THR
Senin, 19 Juni 2017 | 11:14:24
Perayaan Idul Fitri tinggal sepekan lagi. Lebaran diperkirakan bakal jatuh pada 25 Juni 2017. Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan mesti diterima pekerja paling lambat H-7 Lebaran. Hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Dalam beleid ini pengusaha wajib membayarkan THR Keagamaan pada pekerja atau buruh. Ini merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1.

Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Demikian penjelasan pasal 2 ayat 1. Kemudian, pasal 2 ayat 2 disebutkan, THR diberikan pada pekerja atau buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Besaran THR diatur dalam pasal 3 ayat 1. Pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan satu bulan upah. Kemudian, pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan hitungan masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.

Terang benderang, THR ada karena ada ikatan kerja, hubungan antara pengusaha dan karyawannya. Sangat aneh jika yang bukan karyawan perusahaan tertentu menagihnya dari pengusaha. Mengatasnamakan pribadi, kelompok atau organisasi, mereka menggunakan berbagai modus untuk mendapatkan THR.

Ada juga yang menjual nama instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengawasan perusahaan. Ini bisa berhubungan dengan ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan perizinan. Perusahaan karena tak ingin kelangsungan bisnisnya ke depan terganggu, setiap tahun melayani permintaan THR tersebut.

Pertama, pengusaha dikirimi kartu ucapan selamat. Lalu sekitar dua minggu atau seminggu menjelang Lebaran, pengusaha ditelepon atau didatangi, meminta kartunya diuangkan. Kedua, membuat proposal kegiatan berbau keagamaan, dan biaya dibebankan ke perusahaan. Ketiga, langsung menelepon pengusaha, untuk memberi THR.

Harian ini kemarin menyiarkan aksi pemerasan berdalih THR. Ini hanyalah seperti puncak gunung es, yang tampak hanyalah sebagian kecil. Masih banyak praktik serupa, yang belum terungkap. Pemerasan ini tak boleh dibiarkan, mesti ada tindakan tegas.

THR merupakan hak pekerja dan bukan pihak lain yang tak terkait. Pemerintah jangan hanya memonitor perusahaan yang belum membayar THR.  Keamanan dan kenyamanan pengusaha mesti dijamin. Jika mereka terancam dan menjadi objek pemerasan, maka pemerintah harus melindunginya. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Eramas Gelar Kampanye Dialogis dan Doa Bersama 23 Juni
Seribuan Warga Hadiri Halal Bi Halal Masyarakat Simalungun Bersama Djarot Saiful Hidayat di Perdagangan
FKI 1 Sumut Komit Dukung Paslon Bupati Dairi Nomor Urut 2
Warga Pinggiran Rel Berharap Pada Djoss Ada Pemondokan Layak
BEM se-Jabar Kirim Surat Protes ke Kemendagri Terkait Komjen Iriawan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU