Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Harapan untuk Komisioner OJK yang Baru
Sabtu, 17 Juni 2017 | 13:08:18
Wimboh Santoso, pejabat karir di Bank Indonesia (BI) terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) periode 2017-2022. Muliaman D Hadad Ketua OJK 2012-2017, juga berasal dari pejabat karir BI. Ini menegaskan akan ada kesinambungan lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

Fakta menunjukkan tim komisioner di bawah kepemimpinan Muliaman D Hadad itu telah mampu meletakkan dasar-dasar stabilitas, pertumbuhan dan inklusivitas industri keuangan. Diterbitkan sebanyak 142 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) dan 119 SEOJK (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan). Kesadaran masyarakat terhadap masalah investasi bodong meningkat di seluruh Indonesia.

OJK sebelumnya telah menciptakan revolusi layanan industri keuangan tanpa memiliki kantor cabang ke pelosok-pelosok desa lewat agen Laku Pandai. Mereka menggerakkan ekonomi daerah dengan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Menjelang akhir periode masa jabatannya, Muliaman dan rekannya yang lain masih sempat meluncurkan pola pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai, yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) No 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Tidak hanya kebijakan publik yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tim DK-OJK lama juga berhasil membudayakan kultur kerja di lingkungan internal termasuk di 26 kantor Cabang dan 9 kantor regional di seluruh Indonesia. Melalui penerapan nilai-nilai budaya kerja "Impressiv" yang menitikberatkan pada integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif dan visioner.

DK-OJK periode 2017 diharapkan melanjutkan kinerja yang sudah dirintis pendahulunya. Namun tidak menutup kemungkinan perlu adanya reposisi dan transformasi, baik keluar maupun ke dalam. Ini untuk menegakkan visi dan tugas pokoknya sesuai UU OJK No 21/2011.

Sebaiknya Pasal 5 UU OJK No 21/2011 diperkuat. Agar OJK fokus dalam pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan terintegrasi (SJK) dan konglomerasi. OJK menjadi katalisator (pedal sepeda) dari dua roda (ban) yaitu Bank Indonesia selaku otoritas moneter di sistem pembayaran dan makroprudensial, dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal dan keuangan negara.

OJK memiliki peran sekaligus tanggung jawab besar untuk memajukan perekonomian sekaligus membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran harus dikedepankan karena kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang bagus tanpa menciptakan pemerataan bukanlah suatu kemajuan bagi Indonesia. Bisa jadi malah menyeret Indonesia ke jurang disintegrasi.

Visi pemerintahan Jokowi adalah membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Itu tentu memerlukan dana besar. Dengan begitu, daya saing ekonomi nasional akan terus merosot, terutama daya saing logisitik.  OJK perlu memberikan kontribusi pada pembiayaan infrastruktur.
Kita mengapresiasi capaian kinerja komisioner OJK yang lama. Bagi yang baru, harus lebih baik dari sebelumnya. Diharapkan OJK bisa sinergi dengan program pemerintah, memacu pertumbuhan sekaigus pemerataan. Selamat bekerja OJK periode 2017-2022. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Sejak Indonesia Merdeka, Jalan Huta Gulping Simalungun Tidak Pernah Diaspal
Warga Nagori Pondok Buluh Audiensi dengan Plt Pangulu, Pertanyakan DD 2017
Dirjen Imigrasi Keluarkan Layanan Antrian Paspor Secara Online
Kapoldasu Hadiri Perayaan Natal Raja Sonang se-Dunia di Pematangsiantar
Pemkab Simalungun Bangun Jalan Menuju Nagori Pinang Ratus
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU