Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Reformasi Sekolah Jangan Hanya Uji Coba
Kamis, 18 Mei 2017 | 12:14:50
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, reformasi sekolah segera dimulai pada tahun ajaran 2017/2018. Reformasi melalui penerapan delapan jam waktu di sekolah dan libur pada Sabtu Minggu. Sistem belajar didesain kreatif, kritis dan analistis.

Sistem belajar aktif, kritis dan kreatif menjadi tanggung jawab setiap sekolah. Sekolah diberikan kebebasan menciptakan suasana belajar dan mengurangi keterlibatan bimbingan belajar dalam mendidik para murid. Jadi masing-masing sekolah tidak harus memiliki metode dan pola yang sama di seluruh Indonesia dalam proses pembelajaran.

Konsep delapan jam per hari, belajar di dalam ruangan kelas hanya tiga jam, sedangkan lima jam belajar di luar kelas. Pada hari Sabtu, para murid dapat diarahkan untuk kegiatan ekstrakurikuler namun keputusan itu bergantung pada pihak sekolah. Meski kegiatan di sekolah berlangsung selama delapan jam per hari, tidak akan ada penambahan mata pelajaran.

Kepala sekolah akan bertindak selaku manajer yang menggali potensi dan sistem belajar yang efektif, dapat menggali potensi kearifan lokal dan lainnya. Selain itu, sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga dapat mendatangkan seniman, olahragawan dan pihak lain ke sekolah untuk memberikan pendidikan seni dan olahraga yang mumpuni. Murid tidak lagi melulu berhadapan dengan guru dari waktu ke waktu, sudah variasi dengan masuknya praktisi ke sekolah.

Selain itu, pemerintah telah bertekad mengedepankan penguatan karakter dan pemerataan kualitas pendidikan pada tahun pelajaran 2017/2018. Tujuannya menanamkan nilai-nilai kejujuran. Misalnya, hasil ujian nasional (UN) mesti menunjukkan indeks integritas ujian nasional (IIUN) yang baik.

Sekolah juga harus menjadi tempat menyemai sikap toleransi. Sebab Indonesia merupakan negara yang majemuk. Para pendidik perlu memberikan contoh sikap toleransi yang baik dalam proses pendidikan di sekolah kepada siswa. Radikalisme mesti dicegah sejak dini dari diri murid.

Tugas ini bukan hanya tanggung-jawab pusat. Pemerintah daerah (Pemda) wajib memberi pendampingan pada proses belajar mengajar. Hal itu untuk memercepat pendidikan merata dan berkualitas. Daerah harus memastikan tidak boleh ada lagi sekolah dengan dua jadwal belajar pagi dan sore.
Perlu diingat, reformasi sekolah bukan seperti membalikkan telapan tangan. Ini merupakan suatu proses jangka panjang. Jadi, perlu dilaksanakan secara sistematis, prosedur dan bertahap. Mutlak diperlukan dukungan dan partisipasi konstruktif semua jajaran pelaksana pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan dan seluruh warga masyarakat.

Kita mengapreasiasi rencana meluncurkan reformasi sekolah. Jangan sifatnya hanya ujicoba, jika ada masalah, lalu dicabut dan diganti dengan konsep lain. Untuk itu sosialisasi harus dilakukan dulu sebelum benar-benar diterapkan di lapangan. Semua pemangku kepentingan sebaiknya diajak duduk bersama agar memiliki persepsi yang sama tentang reformasi pendidikan. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Eminem Kesal Lagunya Tak Ditanggapi Donald Trump
Wujud Syukur PPr HKI Melalui Lagu Tangiang Ni Dainangi
India Raih Gelar Miss World 2017, Indonesia Best Costum
Musa Rajeckshah Alias Ijeck Ditabalkan Marga Sembiring dan Istri Boru Barus
Geopark Toba Bisa Eksis Mendunia dengan Promo--Peduli Mandiri Masyarakat
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU