Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Evaluasi Pasal Penodaan Agama
Rabu, 17 Mei 2017 | 11:16:58
Pasal penodaan agama dalam sistem hukum Indonesia menjadi perbincangan hangat pascavonis Ahok. Banyak pihak baik di dalam dan luar negeri meminta pasal penodaan agama dihapus. Sebab trend yang terjadi, justru makin banyak orang yang dijerat menggunakan aturan ini.

Setara Institute mencatat ada 97 kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1965. Sembilan kasus penodaan agama terjadi sebelum tahun 1998. Ketika reformasi, kasus agama malah semakin masif, ada 88 kasus. Mayoritas kasus penodaan agama itu diselesaikan melalui jalur persidangan.

Hanya 21 kasus yang diselesaikan di luar persidangan.  Mayoritas kasus yang diselesaikan lewat jalur persidangan juga berbeda-beda putusannya. Bahkan, ada yang dihentikan. Delapan kasus divonis ringan, 47 kasus divonis sedang, lima kasus divonis berat. Kebanyakan terdakwa kasus penodaan agama dijatuhi vonis hukuman sedang, antara satu tahun penjara hingga empat tahun.

Pasal penodaan agama muncul pertama kali tahun 1965 ketika Presiden Soekarno mengesahkan Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Aturan ini disahkan berdasarkan permintaan sekelompok orang yang saat itu menghendaki pemerintah melarang aliran kepercayaan lokal. Mereka khawatir aliran kepercayaan ini menodai agama-agama di Indonesia.

Pada praktiknya pasal ini dianggap sebagai pasal karet. Sebab tidak adanya penjelasan gamblang tentang apakah yang dilakukan seseorang atau kelompok orang termasuk dalam kategori menodai agama atau tidak. Pasal ini dapat menimbulkan tafsir beragam dalam implementasinya. Ini tampak dari terbelahnya para ahli dalam memandang satu kasus masuk penodaan agama atau tidak.

Aturan ini pernah digugat sejumlah individu dan kelompok organisasi nonpemerintah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan mengenai penodaan agama ini dinilai bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang diatur dalam pasal 28E dan 29 UUD 1945. Namun, permohonan tersebut ditolak.

Alasan MK menolak permohonan tersebut adalah ketertiban umum. Agama dalam aturan tersebut dinilai telah sesuai ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Jadi, MK khawatir akan terjadi kekacauan apabila UU itu dicabut. Setelah itu, upaya menggugat pasal penodaan agama tak berlanjut.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) termasuk organisasi yang mendesak agar pasal penistaan agama dihapus dari aturan hukum bangsa ini. Pasal tersebut dinilai sering disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. PGI adalah pendukung judicial review UU Nomor 1/PNPS/1965, yang kemudian diadopsi menjadi Pasal 156a KUHP.

Gagalnya upaya di MK tak boleh melemahkan semangat untuk mendorong dicabutnya pasal penodaan agama ini. Pemerintah dan DPR diharapkan mau berinisiatif untuk mengevaluasinya serta menghasilkan regulasi baru yang lebih jelas. Jika tidak akan semakin banyak orang dan kelompok yang dikriminalisasi hanya karena dianggap menodai agama. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
2 Heli BNPB Dikerahkan Padamkan 69 Hektare Lahan Terbakar di Aceh
Menhan Ingatkan Purnawirawan Pegang Teguh Sumpah Prajurit
Polisi Canangkan Bulan Tertib Trotoar pada Agustus 2017
Dirjen Bina Marga: Tol Darurat Berdebu, Kami Perbaiki di 2018
Tolak Reklamasi, Aliansi Nelayan Gelar Demo di Gedung DPRD DKI
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU