Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Menjadikan BUMN Teladan dalam Perlindungan Pekerja Sesuai UU
Senin, 17 April 2017 | 12:22:10
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan terkait penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan pada 2016. Masalahnya adalah sinkronisasi peraturan dan kepesertaan. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016, khususnya dalam ringkasan eksklusif, disimpulkan kedua permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional (JSN).

Permasalahan sinkronisasi peraturan yang terjadi terkait dengan banyak ketentuan lainnya. Antara lain, UU No.24/2011 tentang BPJS, Peraturan Presiden No.109/2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah N0. 70/ 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, roadmap Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), roadmap PT Taspen (Persero), dan roadmap PT Asabri (Persero). Ketidaksinkronan terkait dengan adanya perbedaan manfaat atas berbagai jenis peserta jaminan sosial dan perbedaan penghasilan sebagai dasar perhitungan.

BPK menemukan terjadi dualisme makna pensiun dalam program Jaminan Hari Tua dan program Jaminan Pensiun. Memang keduanya sama-sama tidak bisa dicairkan segera, karena diperuntukkan setelah pensiun atau PHK. Dari sisi manfaat, keduanya sebenarnya sama saja, yakni bisa sebagai tabungan, dan ada manfaatnya berupa bunga.

Permasalahan kepesertaan pada program JSN di bidang ketenagakerjaan ternyata belum sepenuhnya sesuai. Ada 171 perusahaan belum mengikuti program Jaminan Pensiun (JP). Lalu, sebanyak 287 nomor pendaftaran perusahaan atas nama BUMN terindikasi membayar iuran berdasarkan penghitungan jumlah upah karyawan yang lebih rendah dari yang dibayarkan.

Selain itu, sanksi administratif terhadap pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS belum dilaksanakan secara maksimal. Padahal sudah sering diberitakan, tentang kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan kejaksaan setempat. Diduga hanya gertak sambal, dan belum ada yang secara nyata perusahaan dijatuhi sanksi, apalagi dipidana karena tak memasukkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Diharapkan hasil laporan BPK tersebut, khususnya terkait sinkronisasi aturan, menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mengembalikan penyelenggaraan JSN sesuai UU No. 24/2011 dan UU No 4/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penerbitan PP No 70/2015 perlu dievaluasi sebab menegasi dua ketetapan sebelumnya. Regulasi ini memberikan kewenangan pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi aparatur sipil negara (ASN) kepada Taspen.

Konsep nirlaba sebagai salah satu prinsip SJSN, tidak sesuai dengan BUMN yang berorientasi profit. Seharusnya fokus kepada peningkatan pelayanan JSN dengan memberikan aturan yang sesuai. Jadi seharusnya BPJS Ketenagakerjaan dulunya memang BUMN, tetapi kini tidak lagi, yang bertugas melaksanakannya.

BPJS Ketenagakerjaan sudah seharusnya meningkatkan penegakan hukum kepada badan usaha yag masih enggan mendaftarkan kepesertaan dari pekerja penerima upah atau PPU.

Keterbatasan anggaran BPJS Ketenagakerjaan untuk penegakan hukum yang masih terbilang minim, tak boleh menjadi alasan. Walau ke depan, ketersediaan dana untuk penegakan hukum mesti ditingkatkan, mengingat urgensi di lapangan dalam meningkatkan kepatuhan.

Bagi 20 BUMN yang belum tertib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan harus diberi sanksi. Bagaimana menekan swasta untuk patuh sementara perusahaan pelat merah cenderung kebal hukum. Pemerintah mesti mendorong BUMN sebagai teladan dalam mematuhi aturan perundangundangan yang berlaku sah di negeri ini. (**)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Tidak Terbukti Memfitnah Pelihara "Begu Ganjang", Dua Terdakwa Divonis Bebas
Jalan Nagori Maligas Tongah Dihotmix
Juara Dodom Tambunan Tewas Lakalantas di Simalungun
Perlu Konsistensi Pemerintah Pusat Dukung Kawasan Strategis Danau Toba
Menhub Pastikan Persiapan Angkutan Lebaran 2017 Sudah 80 Persen
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU