Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Meningkatkan Kualitas Perda
Jumat, 14 April 2017 | 11:56:13
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara dan Pemda lainnya terkait bunyi Pasal 251 Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4 dan Ayat 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan mekanisme pembatalan peraturan daerah (Perda) kabupaten/kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dinilai bertentangan dengan UUD 1945.  Pengujian atau pembatalan Perda dinyatakan menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung (MA).

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 telah mengatur MA sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Sebab keliru membatalkan Perda sebagai produk hukum berbentuk peraturan (regeling), dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum berbentuk keputusan (beschikking).

Meski pemerintah menyatakan penghormatannya atas putusan MK,  Kemendagri merasa masih memiliki kewenangan untuk mengontrol rencana peraturan daerah. Dasarnya adalah pasal 243 UU tentang Pemda, yakni jika dianggap tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya. Pada ayat (1) menjelaskan, rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Lalu, pada ayat (2) dinyatakan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan nomor register kepada menteri. Kemendagri kukuh bahwa pembatalan Perda merupakan domain eksekutif. Sebab merupakan produk dari pemerintah daerah antara kepala daerah dengan DPRD.

Pemerintah tetap berniat melakukan deregulasi terhadap peraturan daerah. Terutama yang dinilai menghambat investasi, kemudahan berusaha dan pelayanan publik kendati ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Tetap akan dilakukan pengendalian peraturan daerah atau Perda untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan dengan peraturan yang lebih tinggi dan memotong birokrasi.

Pemerintah pusat terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan keuangan daerah. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Penyertaan Modal serta Perda Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Aspek pokok adalah pemantauan terhadap rancangan Perda APBD dan pertanggung-jawaban terhadap APBD setiap tahunnya.

Pokok persoalan sebenarnya adalah banyaknya Perda bermasalah. Daerah mesti introspeksi, mengapa hal itu selalu terjadi dari  tahun ke tahun. Harus diakui, banyak Perda dikerjakan terburu-buru atau kadang karena pesanan pihak tertentu. Kualitas naskah Perda sangat rendah, walau ketentuannya harus ada kajian akademis.

Jadi bukan siapa yang berwenang membatalkan, walau tetap harus diatur siapa berhak. Hulu masalah adalah bagaimana memersiapkan naskah Perda. Ada kajian akademik yang terukur dan argumentasi logis di ruang publik. Pemerintah atasan harus terlibat sejak awal, jangan setelah jadi baru diributi.

Kita mengapresiasi putusan MK yang meluruskan kewenangan pembatalan Perda. Jauh lebih penting ke depan, agar Perda lebih berkualitas. Hal yang sama sebenarnya  terjadi di level UU, yakni umurnya tak panjang dan sering direvisi. Pendampingan bagi daerah sejak masa perencanaan pembuatan Perda mesti dilakukan, agar kualitasnya meningkat. (**)



Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Gubernur Riau: Rohul Merupakan Daerah Strategis
2 Gajah Mati di Aceh Timur Berusia 10 dan 20 Tahun
Massa Koalisi Transportasi Aceh Tolak Kehadiran Angkutan Online
Banjir di Sungai Dekat Gunung Slamet, Banyak Kendaraan Hanyut
Jumlah Napi Tipikor di Indonesia 3.801 Orang, Paling Banyak di Jatim
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU