Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Aturan Lima Hari Sekolah Disahkan
* Sekolah Seharian Tidak Bisa Diterapkan Keseluruhan
Rabu, 14 Juni 2017 | 19:48:56
SIB/Ant/Indrayadi TH
DOKUMENTASI: Murid kelas 1 SD Inpres Yowong, menyimak penjelasan gurunya, di Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, Papua, Selasa (2/5). SD itu terdiri dari lima ruangan yakni empat ruang kelas dan satu ruang guru dengan jumlah murid 29 orang yang diajar 12 guru PNS dan kontrak.
Jakarta (SIB) -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengesahkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Aturan itu mengatur lima hari sekolah dalam sepekan.

"Perlu ditentukan, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah dan keluar hari ini," kata dia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

Ia menjelaskan, sekolah lima hari dalam sepekan sebagai implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia tidak bermaksud bersandar di balik nama presiden untuk menelurkan kebijakan ini.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu mengatakan, apabila kebijakannya tidak sesuai, ia siap bertanggung jawab. "Kalau kebijakan saya ini tidak sesuai, itu jadi tanggung jawab pribadi," ujarnya. Dalam Pasal 2 atau (1) Permendikbud 23 Tahun 2017 menyebutkan, hari sekolah dilaksanakan delapan jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam satu minggu. Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (1) Permendikbud 23 Tahun 2017 disebutkan hari sekolah digunakan bagi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Aturan lainnya yakni dalam ayat (2) dijelaskan, kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (3), kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai dengan kurikulum.
Dalam ayat (4), kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter peserta didik. Dalam ayat (6), kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dalam ayat (7), kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, baca tulis Alquran dan kitab suci lainnya.

Sekolah seharian tidak bisa diterapkan keseluruhan
Sementara itu, pemerhati pendidikan, Indra Charismiadji, mengatakan, penerapan sekolah seharian atau delapan jam yang tertuang dalam Program Penguatan Karakter (PPK) tidak cocok diterapkan di seluruh daerah.

"Hanya cocok untuk perkotaan, yang orang tua mereka bekerja delapan jam sehari," ujar dia, di Jakarta.

Pada pelaksanaan PPK itu, siswa belajar selama delapan jam di sekolah. Sedangkan sekolahnya berlangsung selama lima hari dalam sepekan.

Sementara untuk di pedesaan, program penguatan karakter yang lebih tepat yakni berbasis kearifan lokal seperti pertanian, peternakan dan kelautan.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rasyidi mengatakan, sekolah lima hari harus dipersiapkan secara matang.

"Kalau tanpa persiapan yang matang, akan menimbulkan reaksi yang beragam dan cenderung tidak positif," kata dia.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk mendialogkan secara serius kebijakan ini dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak yang relevan.

Pemerintah perlu menyiapkan panduan, selanjutnya implementasinya serahkan kepada pemerintah daerah karena mereka yang paling tahu, paling mengerti dan paling memahami kondisi daerah masing-masing.

"Kementerian Pendidikan juga perlu mengajak dialog secara khusus dengan penyelenggara sekolah berbasis agama telah menyelenggarakan pendidikan pada siang hari selepas sekolah umum," kata dia. (Rol/Ant/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jalan Pertanian di Sipinggan Sidamanik Butuh Perhatian
Jalan Tertimbun Longsor, 87 KK Warga Rimo Bunga Karo Terisolir
Peringati Hari Juang Kartika ke-72, Kodim 0206 Dairi Gelar Berbagai Kegiatan
RAPBD Karo TA 2018 Rp 1,3 Triliun Defisit Rp 85 Miliar Lebih
Menyambut HJK, Kodim 0108/Agara Bedah Rumah Warga
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU