Home  / 
Masuknya PT Asing Jangan Dilihat Sebagai Ancaman, APPERTI Menolak
Senin, 5 Februari 2018 | 18:45:29
SIB/Gumanti A/RoL
Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) menggelar konferensi pers, menyikapi polemik masuknya perguruan tinggi asing (PTA) ke Indonesia di Euro Management Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/2).
Jakarta (SIB) -Rektor Universitas Indonesia (UI) Muhammad Anis mengatakan, jangan melihat masuknya perguruan tinggi (PT) asing sebagai ancaman, karena itu merupakan konsekwensi dari menandatangani perjanjian globalisasi.

"Jangan melihat itu ancaman atau tidak ancaman atau segala macam. Karena ada beberapa jumlah jasa termasuk pendidikan yang harus di open," katanya di kampus UI Depok, Jumat (2/2).

Kemristekdikti akan membuka peluang perguruan tinggi asing untuk beroperasional di Tanah Air.

Sejumlah perguruan tinggi kelas dunia menyatakan ketertarikannya untuk beroperasi di Indonesia seperti University of Cambridge, Melbourne University, Quensland, National Taiwan University, hingga sejumlah kampus di Timur Tengah.

Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan akan ada sekitar lima hingga 10 perguruan tinggi asing yang bisa beroperasi mulai pertengahan 2018. Untuk itu, kata Rektor UI Muhammad Anis tak ada jalan lain kita harus berkompetisi. Jadikan keberadaan mereka adalah sebagai trigger (pemicu) untuk kita memperbaiki diri dan melakukan evaluasi mana yang perlu kita tingkatkan dan sebagainya.

"Kalau mengenai pilihan biar masyarakat yang memilih. Dia mau kesana ataupun UI atau universitas lain karena itu sudah globalisasi ya itu sudah borderless," katanya.

Sementara itu ketika ditanya mengenai pemeringkatan level UI di tingkat dunia, rektor mengatakan tidak melihat pemeringkatan itu sesuatu target dan hanya dijadikan sebagai tools untuk kita tahu berada dimana.

"Misalnya saat ini berada di posisi A, sehingga tahu apa yang harus kita perbaiki. Jadi bukan target. Karena akhir tujuan utama pendidikan agar anak bangsa menjadi cerdas dan mempunyai Imtak yang kuat," katanya.

IABIE Ajukan Syarat
Sementara itu, Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) mendukung rencana pemerintah untuk membuka akses perguruan tinggi asing (PTA) ke Indonesia. Meski begitu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh PTA yang nantinya akan beroperasi di Indonesia.

Ketua 1 IABIE Djarot S Suroso menyatakan, proses masuknya PTA harus bertahap dan mengikuti seluruh syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT). Jangan sampai operasional PTA hanya menekankan aspek bisnis atau komersial yang melakukan perluasan pasar ke Indonesia.

"Seperti halnya dalam akreditasi, bagaimana nantinya PTA itu harus tidak bisa lepas dari kontrol pemerintah," kata Djarot, Jumat (2/2).

Selain itu, IABIE juga menekankan, pemerintah perlu memberdayakan dosen lokal untuk mengajar di PTA yang membuka akses di Indonesia. Maksimal, setengah dari kebutuhan dosen di PTA diisi oleh dosen lokal. Hal itu dinilai penting untuk menyerap Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Indonesia.

"Kurikulum juga tidak kalah penting. Ya, bolehlah kurikulumnya mengacu pada perguruan tinggi asalnya. Tapi saya kira perlu juga tetap mempelajari tentang sifat Pancasilais, begitu," jelas dia.

Djarot mengungkapkan, polemik terkait beroperasinya PTA di Indonesia memang sebaiknya disertai solusi alternatif yang bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan pilihan terbaik bagi anak-anaknya. Perlu pengkajian yang mendalam antara memasukkan siswa ke PTA dengan biaya yang lebih mahal daripada PTS yang sudah eksis. Ataukah justru kuliah di luar negeri dengan biaya yang relatif sama dengan kalau mereka masuk PTA di dalam negeri.

"Karena di luar negeri itu, seperti di Qatar, Arab Saudi, Jerman dan beberapa negara lain biaya kuliah untuk mahasiswa asing digratiskan. Jadi kita ke sana hanya mengeluarkan uang hidup saja. Jadi ini perlu dipertimbangkan juga, jangan sampai biayanya sama saja PTA itu dengan biaya hidup di luar," kata dia menjelaskan.

Menolak
Sedangkan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) menolak rencana Pemerintah yang akan mengijinkan perguruan tinggi asing membuka cabang di tanah air.

"Perguruan tinggi di dalam negeri saja masih banyak dihadapkan pada persoalan yang begitu kompleks. Jika asing masuk, maka itu akan menggerus perguruan tinggi, khususnya swasta," kata Sekjen APPERTI, Dr. Taufan Maulamin, seperti dikutip dalam rilis yang diterima media di Jakarta, Jumat (2/2).

Ditambahkannya, UI, ITB dan UGM yang menjadi perguruan tinggi terfavorit di Indonesia, ternyata hanya berada di rangking ratusan perguruan tinggi level dunia. Dari kondisi ini, menurut Taufan, tidak elok bagi Pemerintah membuka keran asing untuk masuk ke dalam negeri.

"Kita menolak dengan berbagai pertimbangan demi kemaslahatan perguruan tinggi dalam negeri," jelasnya.

Taufan mengungkapkan APPERTI siap menjadi mitra Pemerintah demi kebaikan berlangsungnya sistem pendidikan di perguruan tinggi tanah air. Oleh sebab itu, dia berharap semua persoalan strategis harus melibatkan banyak elemen pendidikan.

"Pemerintah tidak boleh egois dan menang sendiri. Harus mendengarkan suara dari banyak pihak," katanya.

Bagaimana jika PT asing tetap masuk ke Indonesia sebagai konsekuensi diberlakukannya pasar bebas?

Menurut Taufan, jika memang demikian, maka Pemerintah harus memberlakukan persyaratan yang sama seperti hal nya Pendirian Prodi baru yang diperbolehkan hanya rumpun ilmu STEM (Sains, Teknik, Eksakta & Matematika).

Menurutnya, PT asing pun harus memenuhi syarat yang sama, yakni badan penyelenggara non profit, rasio dosen, enam dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), luas lahan dan syarat lain yang lebih ketat.

"Asing yang ingin membuka perguruan tinggi di negara kita, harus sejalan dengan ideologi bangsa. Harus tunduk pada Pancasila dan UUD 1945," tukasnya.

Menurutnya, PT asing pun tidak boleh membawa kepentingan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Ketua DPR Keberatan
Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai rencana pemerintah mengizinkan perguruan tinggi asing (PTA) berdiri di Indonesia dapat mengancam keberadaan perguruan tinggi nasional. Karenanya ia meminta agar pemerintah kembali meninjau rencana PTA masuk di Indonesia.

"Kalau kementerian pendidikan tiba-tiba memberikan izin kepada perguruan tinggi luar negeri, ini kan mengancam keberadaan PT nasional kita, termasuk swastanya. Sekali lagi kita minta ke Pak Menteri untuk meninjau kembali plus minusnya dari pada kebijakan itu," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/1).

Bambang mengaku memahami maksud pemerintah adanya PTA di Indonesia agar meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun alih-alih meningkatkan, rencana tersebut  justru dapat mematikan perguruan tinggi nasional yang ada sekarang, khususnya swasta.

"DPR berharap kebijakan ini tidak mematikan perguruan tinggi yang sudah ada sekarang, justru tugas menteri seharusnya meningkatkan kualitas daripada PT yang ada di Tanah Air," ujar Bambang.

Ia lebih sependapat jika untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan kerja sama antarlembaga pendidikan asing. "Seharusnya kalau mau memang menarik ya kerja sama supaya pendidikan nasional kita, bisa terangkat kualitasnya, pertukaran dosen atau pengajar atau profesor PT dunia," katanya.

Pemerintah berencana mengizinkan PTA berdiri di Indonesia. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memastikan PTA yang hendak membangun kampusnya di Indonesia akan diklasifikasikan pada perguruan tinggi swasta. Artinya, biaya pendidikan di PTA akan relatif mahal ketimbang perguruan tinggi negeri (PTN), sehingga PTA tidak akan mematikan popularitas PTN.

"Jadi PTA tidak akan kami kontrol, SPP nya pasti mahal. Beda dengan PTN yang SPP nya kami kontrol, dan di PTN tetap ada 20 persen untuk mahasiswa yang kurang mampu sebagai akses agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas," kata Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo usai konferensi pers terkait Kebijakan Menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Jakarta, Senin (29/1). (Ant/RoL/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Sandi: Sangat Mungkin Gerindra-PD Berkoalisi di Pilpres
Pansus: Insyaallah RUU Antiterorisme Selesai Rabu 23 Mei
Diserang Warga, Jemaah Ahmadiyah Lari ke Hutan
Indonesia Raya Berkumandang di Kebaktian GKI Diponegoro
Rektor Runtung Sitepu: Kasus Dosen Himma Pukulan Bagi USU
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU