Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Kemendikbud Minta Daerah Evaluasi Penyelenggaraan SMK
* Kualitas 3.000 SMK Masih Rendah
Senin, 13 November 2017 | 21:53:50
Jakarta (SIB) -Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta daerah melalui dinas pendidikan untuk mengevaluasi penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan (SMK) di daerah. Hal ini perlu dilakukan menyusul masih buruknya kualitas 3.000 dari 13.000 SMK yang ada di Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, data SMK di Indonesia yang mencapai 13.000 sekolah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.000 SMK dikelola swasta, dan 3.000 di antaranya berkualitas rendah.

"3.000 SMK itu jumlah muridnya di bawah 100 orang karena kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat," kata Muhadjir, di Jakarta, Jumat (10/11).

Muhadjir mengakui bahwa keterbatasan anggaran membuat pihaknya kesulitan mengendalikan kualitas SMK tersebut. Padahal di satu sisi, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menaruh fokus pemembangunan pendidikan pada revitalisasi pendidikan kejuruan dan vokasi.

Meski berkualitas rendah, Muhadjir mengaku sulit menutup SMK tersebut. "SMK swasta kualitasnya sulit dikendalikan," ungkapnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini berharap kepala SMK swasta tersebut lebih aktif lagi dalam mengelola dan menyelamatkan kualitas sekolahnya. Terlebih lagi sekarang kepala sekolah sudah tidak lagi dibenani kewajiban untuk mengajar. "Jadi harusnya lebih fokus untuk memajukan sekolahnya," tegas dia.

Ia berharap, kepala sekolah dapat berpikir inovatif dan berjiwa edupreneur dalam mengelola SMK, termasuk terampil dalam memanfaatkan resources yang ada untuk memajukan sekolah. "Membangun manajemen yang bagus. Bisa mencari dana di luar dari bantuan pemerintah. Sekarang kepala sekolah tugasnya cukup memajukan sekolah," ujarnya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, menambahkan, indikator kualitas SMK di antaranya dilihat dari tingkat kebekerjaan lulusan, bukan hanya jumlah peserta didik atau rombongan belajar. Ia menegaskan Kemendikbud telah meminta pemerintah daerah melalui dinas-dinas pendidikan untuk melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan SMK.

Menurut Hamid, kelayakan SMK dapat dilihat dari kondisi guru, fasilitas belajar, kegiatan pembelajaran yang sesuai standar, dan kemitraan dengan dunia usaha dan industri. "SMK yang tidak memenuhi kelayakan akan diberikan waktu untuk segera menyesuaikan diri. Pilihannya dua, digabung atau menjadi satuan pendidikan lain, seperti kursus," tegasnya.

Hamid mengatakan rendahnya kualitas SMK akan berdampak pada kualitas lulusan SMK di dunia kerja. Akibatnya, lulusan berkualitas rendah akan sulit diserap industri sehingga berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran.

"Angka pengangguran dari lulusan SMK masih tinggi. Hal tersebut terjadi karena ketidakselarasan antara kompetensi lulusan SMK dan bidang keahlian tenaga kerja yang dibutuhan industri," tutup Hamid.

KURIKULUM DIPERTAJAM
Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mengatakan pemerintah akan mempertajam kurikulum vokasi (kejuruan) baik di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Setiap lulusan kejuruan baik itu SMK, maupun politeknik dipastikan mengantongi sertifikat keterampilan ketika lulus.

Menurut Puan, perubahan kurikulum ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo, yakni mempertajam program vokasi. "Intinya, kita akan memperkuat vokasi.

Salah satunya nanti akan dibuat kurikulum yang memastikan setiap lulusan SMK dan politeknik memiliki sertifikat keterampilan," papar Puan seusai rakor setingkat menteri tentang pendidikan vokasi, beberapa waktu lalu.

Puan mengatakan bahwa kebutuhan akan SDM lulusan vokasi sangat tinggi, terutama di tengah gencarnya pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur. (KJ/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepala LAN RI Dr Adi Suryanto MSi : PP No 11/2017, Membawa Transformasi Baru Terhadap Tata Kelola ASN
Lemhannas Minta Pemerintah Perluas Kewenangan UKP Pancasila
Benny Pasaribu: Untuk Memenuhi KEJ, Wartawan Indonesia Perlu Memahami Norma Keagamaan
Gubsu Ajak Semua Elemen Dukung Pelestarian Hutan Tropis
Dalang Pembunuh Massal Top AS Charles Manson Meninggal
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU