Home  / 
Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
* Oleh Dr Maju Siregar
Selasa, 26 Juni 2018 | 13:02:37
Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda) pada praktiknya tidak selalu berjalan efektif. Seringkali tindakan pengawasan tersebut hanya menjadi bagian dari program atau kegiatan rutin aparat atau lembaga pengawas pemerintahan.

Sebagai akibat dari tidak efektifnya pengawasan tersebut, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak mengalami perubahan yang signifikan, bahkan semakin banyak kepala daerah, birokrasi, dan anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi. Pengawasan kepada daerah pun menjadi tidak efisien sebab lembaga pengawas yang berwenang untuk mengawasi pemerintahan daerah cukup banyak dan terkadang menjadi tumpang tindih satu sama lain. Beberapa persoalan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemda yaitu:

1. Kendala Teknis Pelaksanaan Pengawasan
a. Keterbatasan SDM aparat pengawas
Begitu besarnya jumlah provinsi dan kabupaten/kota menuntut besarnya jumlah SDM aparat pengawas juga. Dengan jumlah pengawas yang memadai, diharapkan setiap daerah dapat diawasi secara berkala dan teratur. Namun, pada praktiknya jumlah aparat pengawas sangat tidak memadai mengingat SDM di daerah dan pusat yang memenuhi kualifikasi menjadi aparat pengawas tidak banyak. Terutama di daerah yang cukup terpencil dan baru dimekarkan, keberadaan aparat pengawas yang sesuai dengan standar belum merupakan prioritas utama. Sehingga proses pengawasan terkesan hanya untuk melaksakan kegiatan rutin saja.

Aparatur yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah pegawai yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pejabat fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di daerah. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) diatur dalam Permenpan No. 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

Apabila dilihat kualifikasi dari jabatan fungsional tersebut, tentu saja daerah dan instansi pengawas fungsional harus memiliki sejumlah ASN yang memenuhi standar SDM. Di daerah cukup sulit ditemukan pegawai yang dapat diangkat sebagai pengawas pemerintahan dan auditor.

Selain itu, beberapa persoalan yang terkait dengan SDM pengawas, antara lain:
1) Ketika seseorang telah diangkat sebagai aparat P2UPD atau auditor, seringkali pegawai yang bersangkutan dimutasi atau dipromosikan ke instansi daerah atau jabatan struktural yang tidak sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Hal ini berakibat pada putusnya pola pembinaan karir yang jelas terhadap pegawai tersebut sebagai P2UPD atau auditor.

2) Banyak daerah yang belum mengetahui bagaimana caranya mengajukan pengangkatan seseorang untuk menjadi fungsional pengawas atau auditor.
3) Masih belum memadainya tunjangan fungsional pengawas atau auditor sehingga para pegawai di daerah masih cenderung untuk menduduki jabatan struktural. Padahal syarat pembinaan karir dan tugas wewenang fungsional pengawas atau auditor cukup kompleks dan rumit.

b. Keterbatasan anggaran pengawasan.
Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pengawasan bisa menjadi kendala yang amat teknis namun sulit untuk dicari pemecahannya karena amat terkait dengan pembagian 'kue' anggaran yang harus adil dan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan lainnya. Padahal untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara berkala dan teratur sesuai dengan peraturan perundangundangan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aparat pengawas harus ditugaskan oleh pimpinan instansi.

c. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan
Kendala ini hampir sama dengan kendala anggaran pengawasan. Sebab untuk memenuhi saran dan prasarana pengawasan yang memadai, maka daerah atau instansi pengawas harus memiliki anggaran yang memadai pula. Salah satu contoh sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian yang harus dimiliki daerah adalah software atau perangkat lunak khusus di bidang pengawasan yang sudah banyak dikembangkan saat ini.

Keterbatasan sarana dan prasarana ini juga dapat disebabkan oleh lokasi daerah yang akan diaudit atau diperiksa yang amat terpencil dan susah untuk dijangkau transportasi sederhana. Hal ini bisa menambah biaya operasional untuk melakukan pengawasan ke semua daerah di Indonesia.

2. Kendala Politis Pelaksanaan Pengawasan
Kendala politis amat terkait dengan beberapa hal, yaitu:
a. Komitmen dari kepala daerah (political will).
Seringkali hasil pengawasan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan karena kurangnya komitmen dari kepala daerah dan kepala instansi pemerintah daerah yang diawasi. Hal ini disebabkan semua kegiatan dan program pemerintahan yang diawasi dan dievaluasi oleh instansi pengawas (terutama inspektorat daerah yang bersangkutan) merupakan kegiatan yang terkait erat dengan kepentingan (interest) kepala daerah, baik secara kelembagaan maupun secara pribadi (Yakobus, 2005).

Dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengawas internal daerah yaitu inspektorat daerah, dukungan dari kepala daerah amat dibutuhkan. Tanpa dukungan dan komitmen tersebut maka Pejabat Pengawas tidak akan dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara independen dan obyektif serta sesuai standar yang telah ditetapkan. Sebab secara hirarkis dan organisatoris kedudukan inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

b. Komitmen dari birokrasi di daerah
Komitmen dari birokrasi di daerah juga amat diperlukan dalam efektifitas pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan, pihak pengawas atau auditor sering kali membutuhkan dokumen atau data yang sifatnya krusial. Selain itu, diskusi atau tanya jawab dengan birokrasi amat mungkin untuk digunakan. Dalam hal ini, komitmen dan respon yang positif dari birokrasi daerah amat diperlukan agar proses pemeriksaan dan pengawasan berjalan dengan efektif.

Kewajiban instansi yang diawasi atau diaudit adalah dengan memberikan keterangan dan informasi yang sebenar-benarnya dalam proses pengawasan. Namun pada praktiknya, hal tersebut sulit untuk dilakukan mengingat begitu memungkinkannya kepentingan politis turut mempengaruhi di lingkungan birokrasi daerah.

3. Kendala Yuridis
Kendala yuridis amat terkait dengan hal, yaitu kurang luasnya kewenangan yang dimiliki oleh aparat pengawas untuk memaksimalkan pengawasan. Selain itu, masih kurangnya kewenangan lembaga pengawas untuk memaksa instansi yang diawasi agar hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Di dalam PP No. 79/2005 memang telah diatur secara tegas bahwa Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam upaya untuk memperbaiki kinerja dan kredibilitas pemerintahan daerah, maka upaya-upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemda juga harus diperbaiki.

Tanpa pengawasan, penyelenggaraan pemda akan berjalan tanpa arah dan tujuan. Pemberian kewenangan atau kekuasaan tanpa pertanggungjawaban maka dapat melahirkan pemerintahan yang tertutup, korup dan tidak akuntabel. (Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Pemprov Sumatera Utara/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Di Tengah Spekulasi Berdamai, Artis Terkemuka Dunia Bela Brad Pitt dalam Perebutan Anak dengan Angelina Jolie
Joshua Siahaan dan Reza Azhari Ukir Prestasi dengan Lagu dan Puisi
Sule Lajang Lagi Pasca Digugat Cerai Sebab Orang Ketiga
Senat AS Setujui UU Royalti untuk Lagu yang Diciptakan Sebelum Tahun 1972
Menag Nilai Agama Modal Indonesia Rajut Persatuan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU