Home  / 
ASEAN untuk Australia atau Australia untuk ASEAN ?
* Oleh Desca Lidya Natalia
Kamis, 22 Maret 2018 | 14:25:30
Fairfax Media yang membawahi surat kabar Sydney Morning Herald, The Age dan Australian Financial Review pada 16 Maret 2018 mengungkapkan Presiden Joko Widodo tertarik dengan usulan masuknya Australia menjadi anggota ASEAN.

"I think it's a good idea" adalah jawaban Presiden Jokowi saat ditanya oleh wartawan Australia mengenai proposal yang pertama kali diusung oleh mantan Perdana Menteri (PM) Australia Paul Keating tapi saat itu ditentang oleh negara anggota ASEAN lainnya.

Wawancara itu dilakukan di Serang, Banten, menjelang ASEAN-Australia Special Summit yang berlangsung pada 16-18 Maret 2018 di Sydney. Konferensi Tingkat Tinggi Istimewa yang baru pertama kali dilakukan.

Meski usulan tersebut dinilai belum akan diimplementasikan dalam waktu dekat, tapi "kedekatan" ASEAN dan Australia tampak jelas kegiatan perdagangan ASEAN-Australia dalam kerangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) yang mulai berlaku per 1 Januari 2010.

Pada 2015 total nilai perdagangan ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru sebesar 60,3 miliar dolar AS atau 2,6 persen dari total perdagangan ASEAN.
Sedangkan investasi asing Australia dan Selandia Baru baru mencapai 7,4 miliar dolar AS atau setara dengan 6,2 persen dari total investasi di ASEAN pada 2015. Artinya, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement memiliki tingkat liberalisasi barang rata-rata 93,5 persen.

Angka itu memang masih di bawah China yang pada 2015 merupakan mitra mitra dagang terbesar ASEAN dengan total perdagangan sebesar 346,4 miliar dolar AS.

Angka itu setara dengan 15,2 persen dari nilai total perdagangan ASEAN pada 2015 dan berinvestasi di negara-negara ASEAN sebesar 8,2 miliar dolar AS dari China, yang menempatkan China sebagai investor terbesar ke-4 di ASEAN.

Namun kerja sama antarnegara dalam satu kawasan itu tidak bisa hanya ditinjau dari nilai perdagangan saja, karena dari sisi politis, ASEAN juga punya tempat bagi Australia.

KERTAS PUTIH
Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Australia (Australia's Foreign Policy White Paper) 2017 memastikan kembali prioritas Australia dalam dukungannya untuk ASEAN serta hubungan bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Menurut Duta Besar Australia untuk ASEAN yang berkantor di Jakarta, berdasarkan sensus terakhir Australia, lebih dari satu juta warga Australia mengakui memiliki leluhur dari negara-negara anggota ASEAN sehingga membentuk Australia sebagai negara dan bangsa multikultur.

Dalam hubungan di dalam masyarakat, sebanyak 1,4 juta pengunjung dari ASEAN datang ke Australia untuk bekerja, berbisnis atau berwisata sepanjang 2017 dan setiap tahun ada sekitar tiga juta warga Australia mengunjungi negara-negara di Asia Tenggara untuk menikmati keindahan alam dan mengenal budaya.

MENANGKAL ANCAMAN
Selain kerja sama di bidang ekonomi, ASEAN dan Australia juga dihadapkan dengan ancaman di depan mata yaitu masalah terorisme.
PM Australia Malcolm Turnbull dalam pidato penutupan ASEAN-Australia Special Summit mengatakan bahwa "nowhere is faraway from everywhere".
Bila dikaitkan dengan ancaman terorisme, PM Turnbull menegaskan bahwa tidak ada negara yang dapat mengatasi ancaman itu sendirian karena terorisme merupakan ancaman global, menggunakan kecanggihan teknologi dan membawa masalah turunan.

Pada 2016 tercatat ada 110 warga Australia yang yang terkait dengan kelompok teroris di Suriah dan 190 warga diperiksa karena diduga mendukung kelompok ISIS, termasuk dengan memberikan bantuan keuangan atau mencoba untuk pergi ke Irak dan Suriah.

Sementara pada periode yang sama hampir 500 orang Indonesia sudah berangkat ke Suriah dan sekitar 150 orang lain belum terkonfirmasi, sehingga total ada lebih dari 600 orang Indonesia bergabung dengan ISIS.

Jumlah ini belum termasuk dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama Filipina yang pada Mei-Oktober 2017 operasi militer di Marawi untuk menumpas kelompok militan Abu Shayyaf sebagai perwujudan ISIS di Asia Tenggara.

Karena itu, dalam ASEAN-Australia Special Summit itu juga ditandatangani nota kesepahaman "ASEAN-Australia MoU on Cooperation to Counter International Terrrorism" agar negara-negara ASEAN dan Australia dapat berbagi data intelijen siber demi menumpas teroris yang kini juga merembes ke kejahatan siber.

PENDEKATAN LUNAK
Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan pemberantasan terorisme khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Australia tidak cukup hanya menggunakan pendekatan keras tapi juga pendekatan lunak.

"Pendekatan keras saja tidak cukup untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme dan perlu diimbangi dengan pendekatan lunak, salah satu hal yang sangat penting adalah kapasitas preventif," kata Presiden Jokowi.

Terkait pendekatan lunak, Presiden membagi pengalaman mengenai upaya deradikalisasi dan kontra radikalisasi di Indonesia yang "out of the box". Contohnya adalah pelibatan para mantan narapidana terorisme yang sudah insaf dalam upaya mencegah membesarnya ancaman radikalisme dan terorisme.

Para mantan narapidana terorisme ini juga difasilitasi untuk bertemu dengan keluarga korban sehingga membantu pemerintah dalam menyebarluaskan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Mereka telah menjadi agen penyebaran toleransi dan nilai perdamaian.

Dengan bantuan para mantan narapidana ini keluarga dan lingkungan mereka justru lebih mudah diubah menjadi lingkungan yang toleran dan damai.
Indonesia pun memiliki dua organisasi Islam yang besar yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah yang bekerja sama dan sangat membantu pemerintah dalam menyebarkan nilai toleransi dan perdamaian.

Terlebih saat ini dengan maraknya media sosial dan kecanggihan teknologi, maka toleransi pun perlu disebarkan oleh anak-anak muda yang "melek" teknologi.

Para anak muda ini telah menjadi "duta-damai" yang efektif karena mereka menggunakan bahasa yang dipahami oleh generasinya.

"Saya berharap kerja sama untuk pemberantasan radikalisme dan terorisme akan dapat terus ditingkatkan, baik melalui pendekatan keras maupun pendekatan lunak. Indonesia siap berkontribusi," kata Presiden.

Dalam Deklarasi Sydney yang menjadi hasil akhir ASEAN-Australia Special Summit 2018 pun mencakup 29 aspek, antara lain, ekonomi, keamanan, pemberantasan terorisme, kualitas sumber daya manusia, hingga kesejahteraan rakyat.

PERUNDINGAN PANJANG
Terlepas dari perwujudan perdagangan dan investasi serta kesamaan niat pemberantasan terorisme di ASEAN dan Australia, masih ada sejumlah isu yang masih butuh negosiasi panjang agar dapat terwujud.

Salah satunya adalah mengenai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) alias Kesepakatan Ekonomi Komprehensif Regional.

RCEP adalah rencana kesepakatan perdagangan bebas yang digagas 10 negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, Brunei dan Singapura dengan enam mitra strategisnya, yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru dan pertama kali diajukan pada KTT ASEAN di Kamboja pada 2012.

Hingga Putaran ke-21 perundingan RCEP, beberapa isu yang masih dibicarakan antara lain adalah "comprehensive third offer", ketentuan asal barang (Rules of Origin/ROO), perdagangan jasa, investasi dan kompetisi.

Padahal RCEP dinilai dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi dalam mendukung perluasan dan pendalaman regional "value chain". Selain itu, RCEP akan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan perdagangan global.

RCEP adalah pertaruhan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral di kawasan yang saling menguntungkan semua pihak. "Saya ulangi, kemitraan yang menguntungkan semua pihak. Oleh karena itu kita harus kuatkan komitmen untuk menyelesaikan perundingan RCEP di tahun 2018 ini," kata Presiden.

RCEP dapat menjadi pakta perdagangan bebas terbesar dunia. RCEP mewakili hampir setengah populasi dunia, 31,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 28,5 persen dari perdagangan dunia.

Tentu dalam suatu kesepakatan, tidak semua yang diinginkan dapat dicapai. Inilah sesungguhnya makna dari kerja sama, pendekatan "win-win" dan bukan "zero-sum".

"Ke depan ASEAN-Australia harus terus menjadi jangkar bagi sistem perdagangan bebas yang terbuka dan adil demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kita di kawasan," kata Presiden.

KOMITMEN SAMA
Bagi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hampir semua pemimpin negara memiliki komitmen yang sama dalam RCEP agar dapat diselesaikan pada tahun ini.

Sedangkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, Indonesia menjadi jembatan antara ASEAN dengan negara-negara mitra yang masih memiliki perbedaan satu sama lain.

Tapi yang paling berat, tidak semua negara punya FTA satu sama lain itu. "Singapura sebagai sebagai ketua ASEAN pada tahun ini pun menargetkan tahun ini selesai dan mengajak Australia untuk punya sikap yang sama dan Australia mengatakan OK," katanya.

RCEP menjadi prioritas di kawasan dan ini yang disampaikan Presiden bahwa kawasan ini memiliki hampir 50 persen total penduduk dunia.
Menurut Enggar, sikap Indonesia ini sudah didukung oleh sejumlah negara mitra meski masih ada hal-hal yang perlu dinegosiasikan lagi terkait dengan perbedaan tawaran barang dan jasa yang akan diatur dalam RCEP nanti.

Jika melihat kebutuhan masa depan, menurut PM Turnbull, dalam dua dekade ke depan, negara-negara ASEAN butuh sekitar 4,3 triliun dolar untuk investasi infrastruktur demi membangun jalan, jembatan, bandara, rel kereta dan lainnya; perusahaan Australia siap untuk berinvestasi di bidang-bidang tersebut.
ASEAN-Australia juga sepakat meluncurkan inisiatif "smart cities" senilai total 30 juta dolar AS untuk membangun kota-kota di ASEAN menjadi kota-kota berkelanjutan.

Mengutip akademisi Kanada kelahiran India dan dosen hubungan internasional di American University, Washington, Amitav Acharya, institusi regional yang "lemah" menguntungkan negara-negara "lemah" di Asia, Afrika dan Timur Tengah karena institusi tersebut dapat melegitimasi kedaulatan mereka.
Institusi yang lemah lebih dapat memenuhi kepentingan nasional negara-negara tersebut dan menambah proyek pembangunan demi keberlangsungan negara tersebut.

ASEAN harus berhadapan dengan kebutuhan intervensi kemanusiaan yang berlawasan negara kebiasaan konservatif mereka yaitu "ASEAN way" yang membolehkan negara anggotanya menyelesaikan masalah dalam negeri mereka sendiri tanpa intervensi institusi regional.

Inilah yang memicu debat dalam penilaian efektivitas suatu institusi regional di negara berkembang--dalam hal ini ASEAN-- yang mungkin sukses di satu bidang seperti kerja sama ekonomi tapi sulit untuk mewujudkan "ketertiban kawasan".

Padahal penghormatan kedaulatan masing-masing negara pun menjadi bagian penting untuk menjaga ketertiban kawasan.

Namun hal yang harus digarisbawahi adalah kerja sama regional dalam pembangunan akan mengurangi konflik dan menciptakan perdamaian yang selanjutnya memicu kerja sama pembangunan lebih lanjut.

Perdamaian kawasan menjadi keunggulan komparatif yang terintegrasi dalam kondisi ekonomi global yang fluktuatif.

Karena itu kemauan dan tindakan para politisi memainkan peran penting agar dapat menyeimbangkan kemajuan ekonomi sekaligus perdamaian di kawasan, termasuk di kawasan Indo-Pasifik, lokasi negara-negara ASEAN dan Australia. (Ant/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Gubsu: Ulama sebagai Tempat Mengadu
Wakil Dubes AS Bahas Persoalan Perempuan dan Anak, Termasuk Investasi di Sumut
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI di Chicago
KPU RI Tetapkan Komisioner KPU Sumut Periode 2018-2023
JK Pimpin Delegasi Indonesia di Sidang Umum ke-73 PBB
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU