Home  / 
Perkuat UMKM Berarti Perkokoh Ekonomi Kerakyatan Nusantara
* Oleh Muhammad Razi Rahman
Rabu, 14 Maret 2018 | 13:09:27
Usaha mikro, kecil dan menengah atau yang kerap disingkat sebagai UMKM merupakan bidang bisnis yang sangat penting bagi seluruh negara yang ada di dunia.
Bahkan juga di negara adidaya Amerika Serikat, di mana politisi Partai Demokrat AS Ellen Tauscher dalam sejumlah kesempatan mengingatkan bahwa UMKM mewakili 99 persen dari seluruh pekerja yang ada di negara tersebut.

Ellen juga menuturkan, UMKM bertanggung jawab terhadap lebih dari separuh lapangan kerja baru di Amerika.

Sedangkan di Indonesia, anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly juga menekankan bahwa pemerintah harus lebih memprioritaskan UMKM sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang merupakan falsafah utama ekonomi Nusantara.

Ahmad Junaidi Auly yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengemukakan, UMKM selama ini sudah terbukti membangun ekonomi kerakyatan sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan angka kemiskinan bisa berkurang.

Di dalam periode tahun politik ini, Auly juga berpendapat bahwa UMKM harus bisa jeli melihat berbagai peluang perekonomian yang muncul terkait dengan berbagai Pilkada yang penyelenggaraannya tersebar di banyak daerah.

Dia mengemukakan, Pilkada serentak merupakan potensi yang sangat menjanjikan untuk pelaku UMKM seperti produk kaos, spanduk, stiker, yang banyak diminati pada musim pilkada tahun ini.

Sebanyak 171 daerah seluruh Indonesia akan melakukan Pilkada serentak tahun 2018 ini sudah dimulai dan akan berakhir pada 27 Juni 2018.

Data Bappenas menjelaskan bahwa pada triwulan pertama dan kedua pada masa kampanye Pilpres 2014 pertumbuhan konsumsi lembaga swadaya masyarakat yang melayani rumah tangga (LNPRT) seperti pembelian kuas, banner dan juga iklan TV mencapai 20 persen.

Selain itu, pada tahun 2014 konsumsi rumah tangga juga tumbuh tinggi dan melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Data itu menunjukkan bahwa pelaku UMKM bidang tersebut harus meningkatkan kualitas, inovasi serta kreativitas pada produk kampanye.

Politisi PKS itu juga mengatakan peran BI harus terus dimaksimalkan dan berperan aktif dalam bekerja sama dengan instansi lainnya dalam rangka membuka wadah pelayanan semisal sentra layanan UMKM di setiap daerah sebagai pusat konsultasi dan pelayanan UMKM demi pemberdayaan UMKM secara terpadu.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Endang Srikarti Handayani mengutarakan harapannya agar para pelaku UMKM tidak dipersulit dalam mengakses pembiayaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), meski juga harus tetap sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Menurut politisi Golkar itu, bantuan permodalan bagi UMKM sangatlah penting sebagai upaya untuk mempertahankan keberlanjutan usaha mereka, apalagi tingkat persaingan dinilai sudah semakin ketat di dalam era globalisasi seperti yang terjadi saat ini.

EKONOMI DIGITAL
Sebelumnya, anggota Komisi VI Juliari Batubara mengemukakan, berbagai UMKM juga dinilai harus bisa mengantisipasi peluang ekonomi digital (e-commerce) yang dinilai bakal bertambah besar ke depannya.

Menurut politisi PDIP itu, pengembangan atas kerja sama semacam itu dinilai bakal bisa menciptakan hasil yang lebih baik, karena kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai lebih signifikan.

Ia mengingatkan adanya kajian menyebutkan kontribusi UMKM terhadap kemajuan ekonomi lima tahun terakhir juga meningkat dari 57 persen menjadi 60 persen lebih, sedangkan perkembangan pengguna internet di negara-negara berkembang cukup tinggi.

Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel A Pangerapan berharap UMKM lokal dapat menjual produk mereka secara daring agar mengembangkan potensi besar serta meningkatkan daya saing perekonomian nasional di komunitas global.

Menurut Samuel, dengan berbisnis dengan daring, maka UMKM dapat meningkatkan kesempatan untuk mempromosikan dan membuka pasar semakin lebar, terlebih pemerintah selalu berkolaborasi majukan ekonomi digital.

Hal tersebut, lanjutnya, semata-mata dilakukan guna memperkuat UMKM spesifik lokal mampu bersaing di pasarnya masing-masing.

KREATIVITAS USAHA
Senada dengan itu, Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association (Idea) Aulia E Marinto mengatakan UMKM harus memiliki kreativitas dalam memberdayakan "e-commerce" (perdagangan elektronik) dalam usaha yang dikelolanya.

Menurut Aulia E Marinto, kemandirian digital yang dimaksud adalah mampu membaca kondisi pasar sehingga dapat mengambil langkah strategi dalam mengelola pemasaran daring.

Hal tersebut, lanjutnya, adalah kunci untuk usaha yang berkelanjutan karena bila tidak UMKM itu dikhawatirkan akan mengalami kemunduran.

Sementara itu, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri menyatakan, penggunaan teknologi digital secara konsisten dan optimal bakal bermanfaat bagi UMKM karena dapat mengimbangi kapasitas mereka dalam menjual produk sama seperti perusahaan besar.

Menurut Novani Karina, hal tersebut karena dengan optimalisasi teknologi digital, UMKM akan berada dalam satu platform yang sama dengan perusahaan besar.

Dengan penggunaan teknologi digital, lanjutnya, UMKM dapat memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan promosi dan penjualan produk.

Ia mengemukakan bahwa UMKM sering disebut sebagai bentuk usaha yang mampu bertahan dalam situasi ekonomi yang serba tidak pasti.

Beberapa hal yang menjadi alasan UMKM mampu bertahan dalam situasi ekonomi yang serba tidak pasti antara lain adalah UMKM menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu, UMKM juga memanfaatkan sumber daya lokal, seperti pekerja lokal dan bahan baku lokal.

Selain membantu menumbuhkan dan mengembangkan bisnis UMKM dengan mudah, Novani juga mengucapkan bahwa era digitalisasi ekonomi ini juga memberikan tantangan, baik bagi pemerintah dan UMKM.

Untuk pemerintah, menurut Novani, selain fokus terhadap pengembangan UMKM melalui kredit usaha rakyat untuk akses financing, pemerintah juga harus menjamin penguasaan teknologi secara merata kepada pelaku bisnis UMKM agar tidak ada UMKM yang harus tersingkir karena ketidakmampuan penguasaan teknologi dalam era ekonomi digital.

LANDASAN UTAMA
Novani juga menginginkan Gubernur Bank Indonesia (BI) baru yang bakal menggantikan Agus Martowardojo bisa fokus mengembangkan UMKM sebagai landasan utama perekonomian Tanah Air.

Untuk itu, menurut Novani, calon Gubernur Bank Indonesia juga harus memahami peranan dan perkembangan UMKM sehingga kebijakan yang ada juga seputar pengembangan UMKM di Indonesia.

Dia berpendapat bahwa fokus kepada pengembangan UMKM erat kaitannya dengan tingkat suku bunga kredit perbankan.

Ia juga menyoroti bahwa saat ini masih banyak UMKM yang belum terdaftar secara resmi sehingga pemerintah perlu benar-benar membenahi kemudahan berusaha bagi mereka.

Menurut Novani, belum tuntas dibenahinya kemudahan berusaha mengakibatkan hingga sekitar 70 persen UMKM di Indonesia belum terdaftar.

Hal tersebut, lanjutnya, juga mengakibatkan berbagai UMKM mengalami kesukaran mendapatkan akses pembiayaan padahal kontribusi mereka besar pada perekonomian nasional.

Novani mengingatkan bahwa akses terhadap pembiayaan sangat penting UMKM karena biasanya UMKM tidak memiliki modal yang besar saat memulai usahanya.
Selain itu, ujar dia, akses kepada modal juga sangat penting karena dapat berkontribusi untuk meningkatkan produksi dan penjualan serta memperluas usaha UMKM tersebut.

SATUKAN PENGELOLAAN
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menginginkan agar anggaran untuk pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di 17 lembaga pemerintahan dapat disatukan pengelolaannya agar lebih efektif.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi Bahlil Lahadalia mengingatkan bahwa terkait pengelolaan UMKM yang diurus hingga sebanyak 17 lembaga di pemerintahan, belum termasuk BUMN yang memiliki program serupa.

Padahal, Ketua Umum Hipmi mengingatkan bahwa dana yang telah digelontorkan di 17 lembaga tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp100 triliun.

"Sayangnya, dana pembinaan sebanyak itu belum dirasakan cukup efektif mendorong pengembangan kewirausahaan," ucapnya.

Menurut dia, hal itu karena setiap lembaga memiliki pendekatan masing-masing dalam mengelola dana tersebut sehingga dibutuhkan penyatuan pengelolaan agar lebih efektif dan terarah bagi pengembangan kewirausahaan.

Ia juga mengemukakan, Hipmi menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan yang kini sedang dibahas, dapat disahkan menjadi Undang-Undang paling lambat pada Desember 2018.

Diharapkan dengan legalisasi produk perundang-undangan tersebut juga akan semakin memperkuat UMKM yang berarti juga memperkokoh ekonomi kerakyatan di Tanah Air. (Ant/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Tim SAR Temukan 2 Titik Objek di Kedalaman 490 Meter Danau Toba
Kabar Terbaru: Posisi KM Sinar Bangun Berhasil Diidentifikasi
Pemerkosa Turis Prancis di Labuan Bajo Terancam 12 Tahun Penjara
Golok Menancap di Dada, Dadan Tewas Diduga Dibunuh
Saat Silaturahmi, Pencuri di Rumah Kosong Dibekuk
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU