Home  / 
Jangan Bebani Calon dengan Biaya Politik Tinggi
* Oleh : Ramen Antonov Purba
Selasa, 13 Februari 2018 | 18:07:57
Mahar politik adalah salah satu faktor penyebab para calon Kepala Daerah melakukan korupsi. Seperti yang pernah diungkapkan Gubernur Bengkulu non aktif, Ridwan Mukti. Ridwan mengatakan "Saya ini ikut pilkada berdarah-darah, habis ratusan miliar. Emang kalian di mana selama ini? Jangan-jangan kalian lawan, bukan pendukung saya? Kenapa enggak pamit sama saya? Saya ini mantan pengusaha dan sudah dua periode jadi bupati. Ini sekarang saya jadi gubernur, saya penguasa di Bengkulu". Pernyataan Ridwan ini jelas menggambarkan bagaimana habisnya ia ketika maju sebagai Calon Gubernur. Bisa jadi salah satu sumber yang mengeruk uang tersebut yakni Partai Politik yang mengusungnya. Salah satu syarat dukungan harus memberikan dana besar sehingga direkomendasikan untuk diusung.

Hanya kualitas dan integritas pemimpinlah yang dapat mensejahterakan daerah yang akan dipimpin. Diluar itu tak ada yang lain, apalagi uang mahar politik maupun politik uang. Kedepan harus ada perubahan mendasar terkait sistem perpolitikan kita. Janganlah seorang figur diusung karena mahar yang dibayarnya.
Dukunglah figur karena memang mampu memimpin, berkualitas, dan berintegritas. Partai pengusung juga akan harum namanya dan dipercaya masyarakat untuk merekomendasikan seorang figur untuk jabatan yang lebih baik dan lebih tinggi. Masyarakat hendaknya lebih kritis dan waspada dalam menghadapi Pilkada 2018. Pasti banyak godaan dan tantangan dalam menentukan pilihan. Dipastikan, banyak pihak yang akan melakukan cara negatif guna mendongkrak elektabilitas calon yang diusungnya. Masyarakat harus mewaspadai hal demikian, sehingga dapat tetap menentukan pilihannya dengan akal sehat.  

Orientasi Partai
Kita memahami bahwa setiap perjalanan membutuhkan biaya. Besaran biaya tergantung perjalanan apa yang akan dilakukan. Tetapi terkait biaya tentunya ada hal-hal yang dapat disepakati bersama. Bukan selamanya harus dibebankan kepada pasangan calon. Pasangan calon pasti memiliki batasan dana sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ketika dipaksa untuk memberikan dana diluar kemampuannya, tentu akan ada kondisi-kondisi negatif yang dilakukan. Karenanya setiap partai politik harus diperjelas apa orientasi politiknya. Ingin menciptakan kader yang mumpuni dalam memimpin atau ingin mendapatkan uang dari para calon yang diusungnya. Jika ingin mendapatkan kader yang mumpuni tentu caranya bukan dengan mengutamakan uang dan mahar, tetapi lebih ke mekanisme pendidikan kader.

Kita menginginkan partai politik dapat lebih memperjelas orientasinya. Jangan abu-abu tergantung kondisi dan situasi. Karena permasalahan pemilihan bukan karena faktor uang semata, namun ada tersisip tanggung jawab melayani masyarakat. Dalam melayani inilah dibutuhkan faktor lain yang lebih penting, yakni terkait kemampuan, integritas, etika, moral, dan karakter. Memang sudah ada beberapa partai yang memiliki lembaga kader, namun belum jelas orientasinya bagaimana. Kita berharap kepada seluruh partai politik yang ada di Indonesia, agar mengarahkan orientasinya untuk mencetak pemimpin yang berkualitas melalui metode pengkaderan yang baik. Dengan demikian kedepan partai politik merupakan motor penghasil  pemimpin daerah yang berkualitas. Tidak seperti sekarang, masih ada partai yang kesulitan dalam menentukan pasangan mana yang akan diusungnya.

Pemimpin Yang Melayani
Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang melayani. Mengerti apa yang harus dikerjakannya. Bukan menjadi pemimpin karena memiliki banyak uang untuk membeli perahu pengusung. Bukan menjadi pemimpin karena mempergunakan strategi politik uang dan membagi sembako. Sesungguhnya figur demikian banyak di Indonesia. Kita dapat melihat Walikota Surabaya Tri Risma yang benar-benar konsisten dalam memimpin. Tidak tergoda ketika diajak untuk maju dalam pemilihan di daerah lain. Ini lah pemimpin yang patut dicontoh. Sudah banyak contoh pemimpin daerah yang tertangkap karena korupsi.

Kita tentu tidak menginginkan  seperti peristiwa yang terjadi pada diri Bupati Jombang yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko ditangkap KPK karena menerima suap Rp 434 juta dari Inna Silestyowati, Plt Kepala Dinas Kesehatan Jombang. Jika saja Nyono tidak tertangkap dan menjadi pemenang di Pilkada 2018, dapat dipastikan akan terjadi suap dan korupsi di Jombang. Nyono pasti bermain untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya selama pemilihan.

Salah satu faktor penentu adalah masyarakat. Kita kembali mengingatkan masyarakat untuk cerdas dalam memilih. Tidak sembarangan memilih calon yang akan dipilihnya. Kita berharap dalam Pilkada 2018 akan terpilih pemimpin-pemimpin yang berjiwa melayani. Dengan demikian semua daerah akan semakin makmur dan rakyatnya sejahtera. Tidak ada lagi pemimpin yang masa jabatannya ditengah jalan tetapi sudah dicekok KPK karena korupsi. Kualitas pemimpin seperti ini hendaknya juga berlanjut di tahun 2019 untuk pemilihan legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden. Sehingga negara Indonesia akan semakin jaya. Untuk Indonesia yang semakin baik dan bermartabat. Untuk Indonesia yang bebas korupsi.(Penulis adalah tenaga pengajar di Politeknik Unggul LP3M Medan/ pemerhati masalah sosial, politik, dan kemasyarakatan/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pengurus DPW Doakan Jokowi Menang Sumut Dilantik, Tuani Lumbantobing Ketua
CSIS: Prabowo Alami Stagnasi Elektoral
Bawaslu Jadwalkan Panggil Kepala Daerah di Riau Pendukung Jokowi
Sandiaga Resmikan Posko Pemenangannya di Rumah Keluarga Soeharto
Tensi Pilpres 2019 Makin Panas Karena Medsos
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU