Home  / 
Gerakan Coklit Serentak
* Luhut Parlinggoman Siahaan
Sabtu, 20 Januari 2018 | 16:17:10
Dalam proses penyusunan daftar pemilih harus dilakukan secara transparan dan melindungi hak warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Transparansi dalam proses pendaftaran dan penyusunan daftar pemilih ini untuk memastikan bahwa proses dapat dikontrol oleh masyarakat luas dan menghindari pendaftaran atau pencoretan orang yang tidak sah atau tindak kecurangan lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, menyusun, dan menetapkan daftar pemilih untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR,Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Kepala Daerah.

Mendukung terciptanya daftar pemilih yang lebih berkualitas, KPU akan memulai kegiatan Coklit (Penyocokan dari penelitian)  serentak pada 20 Januari 2018 di 171 daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2018. KPU sasar 1,9 Juta Rumah di Hari Pertama Coklit Serentak. Gerakan coklit serentak nasional ini bukan hanya bagi penyelenggara pemilu, melainkan juga pengawas pemilu dan juga pemilih. Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan berkunjung ke rumah warga secara door to door untuk melakukan coklit Data Pemilih Tetap (DPT) terakhir hasil sinkronisasi dengan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4). Kegiatan coklit akan dilakukan oleh sebanyak 385.791 petugas PPDP. Pada kegiatan coklit serentak , petugas PPDP akan didampingi  223.482 orang. Petugas PPDP akan didampingi  193.602 orang PPS, 27.820 orang PPK, 1.905 komisioner KPU kabupaten/kota serta 155 komisioner KPU provinsi. Gerakan coklit serentak tersebut dilaksanakan di 31 provinsi, 381 kabupaten/kota, 5.564 kecamatan dan 64.534 desa/kelurahan.
Menurut ACE-Electoral Knowledge Network, Quality Standards of Voter Lists, untuk memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan pilihannya, harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kemanfaatan teknis.

KPU untuk itu, berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan Gerakan Coklit Serentak, sebagaimana yang di amanatkan dalam Surat Edaran KPU RI No. 36/PP.08-SD/06/KPU/I/2018  tertanggal 10 Januari 2018 Perihal Penyebarluasan Informasi Coklit Melalui Media Sosial KPU yang memerintahkan kepada admin di satker masing-masing untuk mengunggah tahapan dan kegiatan coklit dalam laman, facebook, twitter, instagram, youtube, whatsapp dan media sosial lainnya, menginstruksikan kepada seluruh pejabat, staf dan tenaga pendukung di satker masing-masing untuk meneruskan informasi dan menyebarluaskan tahapan dan kegiatan coklit di media sosial yang dimiliki, dan  melibatkan media massa, baik cetak maupun elektronik dalam pelaksanaan coklit pada tanggal 20 Januari 2018. 

KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang. PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.

Menurut KPU coklit serentak ini sudah berbasis KTP elektronik, untuk itu Pemerintah, baik Pusat maupun daerah untuk segera mencatatkan data warga di semua daerah agar coklit ini bisa optimal untuk pendataan pemilih  dengan memakai data penduduk pemilik e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. KPU bisa mendeteksi calon pemilih yang belum merekam data kependudukannya. Calon pemilih, yang belum terekam data kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) daerah, akan dicoret dari daftar pemilih di Pilkada Serentak 2018. Meskipun demikian, KPU juga memastikan tetap akan mendata calon pemilih yang belum memegang e-KTP, tapi sudah memiliki Surat Keterangan (Suket). 

PPDP diharapkan melakukan  coklit secara benar, tepat, baik dan sungguh-sungguh  serta menjalin komunikasi dengan semua pihak.   PPDP harus segera mulai melakukan pemutakhiran data pemilih sejak gerakan Coklit serentak dimulai. Jangan ada lagi data pemilih diperbarui di masa-masa akhir yang telah menjadi kultur lama yang berulang-ulang, perlu juga dingatkan, PPDP tidak hanya melakukan pemutakhiran data pemilih di wilayah perkotaan saja. PPDP juga harus melakukan pemutakhiran data di wilayah-wilayah terisolir sebelum pemilu dilaksanakan.

Proses coklit yang benar adalah dilakukan dengan mendatangi dari rumah ke rumah (door to door). Namun masalahnya, selama ini seringkali cara kerja petugas PPDP hanya dari belakang meja, dan tidak betul-betul datang ke rumah. Tak ada lagi alasan bagi PPDP untuk tidak bekerja optimal dan bingung dalam melakukan coklit karena persiapan yang sudah matang, ditopang pendanaan yang cukup dan  mendapatkan bimbingan teknis yang dilaksanakan jauh-jauh hari oleh KPU dengan menyediakan Buku Kerja PPDP untuk menjadi panduan sekaligus catatan/laporan dan alat kerja pencocokan dan penelitian agar kegiatan coklit terlaksana secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih menjadi semakin lebih baik.

Mengutip dari Buku Kerja PPDP Pemilihan Serentak 2018,  PPDP merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. PPDP dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu PPDP sangat penting perannya dalam proses penyusunan daftar pemilih. Karena strategisnya peran PPDP ini, baik dan buruknya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 sangat bergantung kepada kinerja PPDP dilapangan. Pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu PPDP harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja. Jika PPDP bekerja secara optimal dalam melakukan coklit, maka DPT Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 diharapkan akan jauh lebih akurat dan berkualitas. (Penulis adalah Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi/c)
 


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Dua Bulan Berjuang, Bocah Penderita Gizi Buruk di Tanjungbalai Meninggal
Ketua Ardindo Suyono RW: Masyarakat Asahan Harus Bijak Menggunakan Medsos
Santuni Anak Yatim Warnai Reses Jainal Samosir di Simandulang
PLN Bantu Pembangunan Jalan Menuju Lokasi Wisata Air Terjun Simonang-monang
Akibat Dahsyatnya Erupsi Sinabung, Tanaman Rusak Petani Menjerit
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU