Home  / 
Hutan Wisata Situmorang Tele
Akankah Menjadi Solusi Jitu Penyelamatan Kawasan Hutan dan Danau Toba ?
* Oleh: Wilmar Eliaser Simandjorang dan Rudimantho Limbong
Jumat, 19 Januari 2018 | 15:48:44
Wilmar Eliaser Simandjorang
Puluhan tahun lamanya sudah berlangsung, Danau Toba penuh dengan derita dan jeritan yang memilukan. Saat ini sudah menuju sifat Eutotrof yang apabila dibiarkan berlangsung secara terus menerus sangat memungkinkan Danau Toba untuk segera akan berobah menjadi kubangan raksasa. Dan Danau Toba hanya akan tinggal kenangan belaka, apabila tidak dengan segera ditangani secara cepat, tepat dan benar.

Indikator tentang kerusakan lingkungan ini ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Danau Toba yang cukup rendah yakni di bawah 56% pada tahun 2012, dan hingga sekarang tidak pernah lagi dihitung oleh instansi yang berwewenang dengan alasan yang tidak dapat diketahui,

Kerusakan Lingkungan
Perobahan status Danau Toba beberapa tahun terakhir ini dari oligotrof menuju eutotrof disebabkan berbagai faktor. Penyebab utamanya adalah ulah manusia dengan nafsu mengeksploitasi hutan di sekeliling Danau Toba tanpa mempedulikan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Seperti telah diingatkan Royal Dutch Hansoning Consulting pada tahun 80-an, kawasan hutan sekeliling Danau Toba adalah lumbung penyimpan air permukaan dan air bawah tanah untuk pasokan air yang berkesinambungan ke Danau Toba dan mata air, serta keperluan pertanian perladangan dan persawahan yang mutlak dijaga dan direboisasi.

Di samping kerusakan yang disebabkan oleh industri perikanan di kawasan Danau Toba dan juga kegiatan di daratan seperti industri ternak babi serta kegiatan masyarakat yang menghasilkan limbah domestik. Namun kegiatan  yang paling merusak lingkungan dan hutan adalah kegiatan di hulu Danau Toba.

Seperti diketahui bahwa permukaan Danau Toba seluas kurang lebih 1.131 Km persegi memerlukan tutupan kayu hutan alam seluas lima kali dari luas permukaan Danau Toba, tetapi yang tersedia sebagai akibat letusan Gunung Api Toba kurang dari tiga kali luas permukaan Danau Toba, dan tutupan kayu dari luasan yang tersedia itu sudah kurang 12% yang masih ada. Sehingga dengan keadaan hutan di sekitar Danau Toba yang memprihatinkan ini maka sejatinya keadaan hutan yang sekarang ini mutlak dijaga dan ditingkatkan pengelolaannya dan pengawasannya oleh semua pemegang kepentingan.

Hutan kawasan Danau Toba tata kelolanya adalah sangat buruk baik pada Hutan Lindung, Kawasan Lindung, Hutan Produksi, Areal Penggunaan Lain (APL) dengan mengabaikan prinsip lingkungan. Oleh Pemerintah dengan pembenaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui PMDN dan PMA telah diserahkan kepada Industri HTI dan kemudian selama ini eksploitasi Pemerintah kurang melakukan pengawasan yang ketat terhadap operasi perusahaan pemegang konsesi selama puluhan tahun berlangsung.

Termasuk areal yang diberi konsesi kepada perusahaan raksasa di Tapanuli banyak yang sudah digarap oleh masyarakat tanpa alas hak yang sesuai peraturan perundangan, dan terkesan dibiarkan oleh perusahaan, hanya  untuk menjaga keamanan perusahaannya tidak terganggu.

Kerusakan hutan dan lingkungan ini diperparah oleh kebijakan  pemerintah seperti kelihatannya pro rakyat yakni dengan memberikan ribuan Ha kawasan hutan untuk dijadikan  Areal Penggunaan Lain (APL) dengan dalih  untuk kebutuhan perkebunan atau peternakan memenuhi keperluan perusahaan dan masyarakat akan lahan.

Kebijakan inilah kemudian diduga menjadi sumber salah satu malapetaka terhadap kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba. Banyak perusahaan yang tergiur untuk mengelola Areal Penggunaan Lain (APL) dengan dalih untuk berkebun/beternak untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pembukaan lapangan kerja, padahal sebenarnya tujuan mereka adalah melahap kayu indah yang potensial masih  tumbuh dengan lebat di APL tersebut melalui suatu modus pembenaran kegiatan yakni pembersihan lahan (land clearing) dalam rangka membuka usaha perkebunan/peternakan.

Di dalam Kawasan Hutan Tele sudah lama  berbaur berbagai kepentingan, termasuk adanya enclave dan tanah ulayat masyarakat. Utamanya sekelompok orang bersikap bagaimana untuk menguasai lahan dan dapat meraih uang atau keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil penebangan kayu hutan alam baik  yang punya ijin resmi maupun  illegal logging yang diduga bermain mata kepada pejabat. Juga terjadi jual beli lahan dengan bertopengkan  tanah ulayat hanya untuk mengejar keuntungan materi tanpa mempertimbangkan kesehatan lingkungan dan kebutuhan keberlanjutan generasi.

Suatu solusi Jitu
Pemerintah Daerah sudah lama menghadapi benang kusut dalam mengurai  persoalan pengelolaan kawasan hutan Tele, khususnya APL, karena dari pemerintahan yang satu kepada pemerintahan selanjutnya sudah banyak masalah yang timbul tanpa penanganan yang berarti, baik  pemberian ijin yang kurang pro lingkungan selama ini kepada perusahaan atas pengelolaan APL ataupun kegiatan para penggarap-penggarap liar yang sangat lemah penegakan hukum.

Pemberian Izin Pengelolaan oleh Bupati Samosir kepada Op Pamogang/ Op Sojuangan seluas 870 Ha adalah suatu kebijakan yang berani dan strategis dari Bupati Samosir, karena memberi ijin pengelolaan kepada masyarakat bukan kepada perusahaan seperti  pemerintahan sebelumnya.

Tentunya keberanian Bupati Samosir mengeluarkan kebijakan tersebut tidak terlepas dari keberadaan tokoh-tokoh dari  keturunan kedua Oppu itu. Di antaranya sosok  Sudung Situmorang, SH MH yang berkinerja  mumpuni sebagai penegak hukum di Kejagung RI, yang jauh sebelumnya  sudah mengumandangkan niatnya baik melalui media maupun dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat serta pemerintah.

Niatnya untuk mengembalikan lahan kritis melalui konservasi kembali menjadi Tombak Raja Tele yang berfungsi sebagai penyangga bagi Danau Toba dan sumber potensi, juga mendukung kegiatan Penyelamatan Danau Toba dari kerusakan lingkungan.

Kebijakan ini dapat dikatakan strategis, karena diharapkan pengelola pemegang ijin akan dapat mengerahkan segala sumberdaya untuk tujuan penyelamatan Kawasan Hutan Tele, melalui kegiatan  merevitalisasi perkampungan sekaligus mereboisasi lahan kritis dengan  memelihara tegakan kayu hutan alam yang masih berdiri tegak dan rindang di kawasan APL tersebut. Secara legalitas akan  dapat menghalau para perusak lingkungan dan penggarap-penggarap lahan serta praktek jual beli lahan karena telah berkekuatan hukum dalam mengusir illegal logging dari Kawasan Wisata Tele.

Penutup
Kebijakan pemberian ijin pengeloalaan APL seluas 870 Ha oleh Bupati Samosir ini akan efektif jika dilakukan dengan membulatkan tekad untuk sehati sepikir bagi pemilik ijin dalam  melakukan revitalisasi perkampungan dan reboisasi lahan kritis serta merawat dan menjaga tegakan kayu alam dengan baik.

Kemudian  pengelola sebaiknya  terlebih dahulu membuat suatu master plan dan rencana aksi pengelolaan yang matang, selanjutnya membentuk tim pelaksanaan yang kuat dan profesional di bidang konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang bergerak dalam lingkungan dan kehutanan.

Sudah barang tentu dari keberadaan Hutan Wisata Tele masyarakat berharap dapat aktif ikut serta memperoleh manfaat untuk memenuhi kesejahteraannya melalui berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat  di dalam kawasan. Lebih lanjut Pemerintah Kabupaten Samosir dapat melakukan pengendalian dan Pengawasan secara ketat dan berkesinambungan serta menunjang infrastruktur yang dibutuhkan. (Penulis adalah pemerhati dan peneliti lingkungan dan hutan  kawasan Danau Toba/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Polres Siantar Ringkus Dua Pria Diduga Terkait Perjudian
Tim Pegasus Polsek Pancurbatu Amankan Tersangka Pencuri
Polsek Patumbak Amankan Pedagang Bawa Sajam
BNN Gagalkan Peredaran 14,5 Kg Sabu dan 63.500 Butir Ekstasi
Miliki Narkotika, 2 Warga Hatonduhan Diringkus Polisi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU