Home  / 
Jangan Lupakan Nelayan Pilar Utama Poros Maritim
* Oleh : Muhammad Razi Rahman
Senin, 11 Desember 2017 | 16:35:41
Pembangunan infrastruktur di berbagai daerah untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah adalah salah satu fokus yang tengah dikerjakan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sedangkan salah satu konsep lainnya yang telah dicanangkan sejak Tahun 2014 oleh Kabinet Kerja, antara lain adalah mewujudkan Republik Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Guna menggabungkan serta menyelaraskan kedua hal tersebut, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengemukakan pentingnya pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur khususnya yang terkait dengan sektor kemaritiman.

Menurut dia, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan benar-benar menegakkan program tol laut untuk konektivitas Nusantara.

Selain itu, lanjutnya, perlu pula disegerakan membangun infrastruktur seperti "deep seaport", logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa ada satu hal yang sangat esensial yang harus selalu diperhatikan oleh pemerintah dalam menggapai cita-cita tersebut.

Satu hal tersebut adalah nelayan, khususnya nelayan tradisional di berbagai pelosok Nusantara, yang harus dijadikan sebagai pilar utama dalam poros maritim dunia.

Sekjen Kiara menegaskan, Indonesia akan menjadi poros maritim dunia dengan menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dan menempatkan nelayan pada pilar utama.

Menurut Susan, evaluasi dari penerapan program terkait konsep poros maritim dunia masih jauh menjadikan nelayan sebagai pilar utamanya.

Dia berpendapat bahwa indikasi dari hal tersebut antara lain karena kehadiran negara dalam melindungi masyarakat pesisir masih belum dirasakan secara merata.
Ia juga berpendapat, absennya negara dalam memberi perlindungan masyarakat pesisir ditandai antara lain dengan maraknya pengusiran mereka dari ruang hidupnya.

Kemudian, lanjutnya, persoalan lainnya adalah maraknya pelanggaran HAM yang dialami pekerja perikanan serta kesulitan masyarakat pesisir untuk mendapatkan pengakuan atas tanah mereka.

Namun, ia juga mengemukakan kekecewaan karena berbagai kebijakan terlihat semakin memperlihatkan keberpihakannya kepada investasi domestik dan asing, seperti dengan proyek reklamasi.

Menurut dia, janji menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia harusnya dimulai dengan memperbaiki terlebih dahulu kehidupan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia.

Jangan Diremehkan
Sementara itu, LSM Destructive Fishing Watch menginginkan berbagai pihak jangan menganggap remeh keberadaan nelayan kecil yang memiliki banyak keahlian dalam menangkap ikan di kawasan perairan Nusantara, yang perlu didukung kebijakan pemerintah.

Peneliti Destructive Fishing Watch Indonesia Nilmawati mengingatkan kemampuan menangkap ikan nelayan kecil sudah sangat jauh, tidak saja pada zona tradisional tapi juga bisa menembus perairan perbatasan.

Untuk itu, ujar dia, selain dukungan dari pemerintah, keberadaan nelayan kecil yang melintas batas juga perlu diperkuat sistem pemantauan dan pengawasan karena nelayan dapat melintas batas perairan negara lain.

Selain membantu keberadaan nelayan kecil, nelayan di berbagai daerah juga dinilai memerlukan jaminan bantuan dan perlindungan yang pasti dari pemerintah guna mengatasi dampak perubahan iklim yang telah mempengaruhi banyak kawasan pesisir.

Sekjen Kiara Susan Herawati mengatakan bencana banjir besar yang menerjang pemukiman masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, November 2017 lalu.

Perlindungan bagi masyarakat pesisir, lanjutnya, mutlak dibutuhkan masyarakat, termasuk bantuan terhadap usaha perikanan dan pergaraman rakyat yang rusak akibat banjir yang disebabkan tingginya intensitas hujan.

Susan juga menuturkan, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat perlu hadir dalam upaya pemulihan usaha perikanan dan pergaraman masyarakat yang rusak akibat banjir, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 7 tahun 2016.

Percepat Asuransi
Pengamat kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan penyaluran asuransi bagi nelayan karena hingga kini baru sekitar 55 persen nelayan kecil yang telah menerimanya.

Menurut kajian yang dilakukan Abdul Halim, hanya 55,4 persen nelayan kecil yang telah menerima asuransi pada 2016-2017.

Abdul Halim mengingatkan UU No. 7 Tahun 2016 memiliki salah satu amanah, yaitu memastikan perlindungan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Dia memaparkan, mengacu pada Pasal 30 ayat (6) UU No 7/2016, perlindungan atas risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman diberikan dalam bentuk asuransi perikanan atau asuransi pergaraman untuk kecelakaan kerja dan asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Abdul Halim yang menjabat Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu berpendapat, di tengah pelbagai ancaman ketidakpastian usaha, asuransi jiwa dan asuransi perikanan dinilai bisa menjadi jaminan atas risiko usaha yang tengah dijalankan.

Selain itu, sejumlah regulasi yang tengah dibuat pemerintah seperti terkait kuota ikan yang boleh ditangkap juga diharapkan agar dapat mengutamakan kepentingan nelayan tradisional di dalamnya.

Menurut dia, dengan pembedaan perlakuan itulah maka negara dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga bisa memfasilitasi hadirnya kesejahteraan nelayan tradisional, seperti dengan mempermudah izin melaut bagi mereka.

Ia menegaskan KKP mesti menggunakan hasil kajian stok sumber daya ikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengalokasian jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Bertolak dari jumlah tangkapan ikan tuna yang diperbolehkan di setiap wilayah pengelolaan perikanan (WPP), lanjutnya, maka KKP mengalokasikan jumlah kapal ikan yang diberikan izin melaut untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Peran Daerah
Sedangkan dalam upaya membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, juga diperlukan sikap proaktif dari peran serta berbagai daerah di Nusantara yang berkarakter kepulauan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono mengatakan pengembangan potensi daerah yang memiliki kepulauan akan memberikan pengaruh pada implementasi konsep poros maritim. Pengembangan potensi itu salah satunya didukung oleh aturan terkait.

RUU Daerah Kepulauan itu, ujar dia, menjadi salah satu perwujudan kepastian hukum dalam mempercepat pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menekankan perlunya Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sinkronisasi data yang tepat terkait penyaluran alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan.

Menurut politisi PDIP itu, hal tersebut karena data KKP dinilai mengenai nelayan yang menggunakan alat tangkap yang merusak perlu dikaji lebih dalam dari segi validitasnya.

Selain itu, KKP juga diharapkan dapat benar-benar melakukan verifikasi dan validasi data nelayan penerima bantuan terutama terkait dengan jumlah dan mutunya.
Sebelumnya, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja menyatakan bantuan alat tangkap yang disalurkan ke berbagai daerah telah disesuaikan dengan kondisi nelayan yang menerima bantuan tersebut.

Menurut Sjarief, langkah verifikasi tersebut juga telah melibatkan unsur seperti perguruan tinggi sehingga diharapkan bantuan yang disalurkan benar-benar tepat manfaat dan tepat sasaran.

Ia memaparkan, contoh dari alat tangkap yang disesuaikan dengan target penangkapan ikan antara lain adalah untuk tangkapan ikan pelagis adalah dengan "gillnet" dan bubu lipat ikan, tangkapan udang atau kepiting menggunakan "trammel net" dan bubu rajungan, serta tangkapan ikan dasar laut menggunakan rawai dasar dan "handline" atau rawai hanyut.

Selain itu, ujar dia, sosialisasi dan fasilitasi juga terus dilakukan agar nelayan dapat maksimal memanfaatkan melimpahnya potensi sumber daya ikan Indonesia.

Sjarief berpendapat, dalam dua bulan terakhir penyerahan bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan yang telah dilaksanakan di berbagai daerah, ternyata mendapat respons yang positif dari nelayan.

Penyerahan juga melibatkan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, anggota DPR/DPRD, dan asosiasi nelayan seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo juga mengingatkan bahwa konsumsi pangan ikan di masyarakat terus meningkat.

Menurut Nilanto, KKP dengan bekerja sama berbagai pihak berhasil melampaui target konsumsi makan ikan pada 2016, dari target 43,2 kilogram per kapita per tahun, ternyata bisa dicapai 43,9 Kg/kapita/tahun. Pada 2017, pihaknya juga optimistis dapat mencapai target konsumsi makan ikan yang dipatok sekitar 47,1 Kg/kapita/tahun.

Peningkatan pangan ikan juga meningkatkan kesadaran pentingnya membuat kebijakan yang menempatkan nelayan sebagai pilar utama guna meraih visi poros maritim dunia yang dicanangkan pemerintah. (Ant/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
DPD FSPTI-KSPSI Sumut Sosialisasi SK Menkumham RI
Irwan Sihombing Minta Pelaku Pencuri Betor Ditahan Polisi
Kesbangpol Kunjungi Kantor LPHRI Sergai di Bandarkhalifah
Wawako Binjai Mengajak Perangkat Daerah Terus Berinovasi
Ashari Tambunan Dianugerahi Tokoh Kebhinekaan oleh MUI Deliserdang
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU