Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Melepaskan Diri dari Jeratan Politik Transaksional
* Oleh : Ramen Antonov PurbaOleh : Ramen Antonov Purba
Sabtu, 14 Oktober 2017 | 14:18:51
Tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik Indonesia.  Di tahun 2018 beberapa daerah akan melakukan pemilihan kepala daerah. Salah satunya provinsi Sumatera Utara. Di tahun 2019 akan dilaksanakan pemilihan anggota legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Politik transaksional salah satu tantangan terbesar pelaksanaan pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden. Uang dan mahar bagian dari politik transaksional. Politik transaksional sangat berbahaya karena menjadikan hasil pemilihan tidak murni. Yang terpilih bukan pemimpin berkualitas. Namun pemimpin yang memiliki banyak uang. Tak dapat dibayangkan bagaimana pola kepemimpinannya. KPU dan Bawaslu harus benar-benar melakukan kontrol. Mereka yang terlibat politik transaksional harus ditindak tegas. Status pesertanya dibatalkan dan hak politiknya dicabut. Sehingga tidak ada lagi yang berani menodai proses demokrasi dengan permainan kotor. 

Pada Pilkada 2017, Bawaslu menemukan 600 kasus dugaan politik uang (SIB/12/10/2017). Uang dan sembako disebar tim sukses calon beberapa hari sebelum pemilihan dilakukan. Efeknya terlihat akhir-akhir ini. Sudah 5 (lima) kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada kepala daerah yang jujur mengatakan suap dilakukan untuk modal maju sebagai calon kepala daerah periode berikutnya. Figur demikian seharusnya tak pernah terpilih apalagi dicalonkan. Manusia yang mempergunakan kekuasaannya untuk dirinya dan kelompoknya bukanlah pemimpin amanah. Bagaimana pemimpin memiliki integritas jika di awal menuju kepemimpinannya pun dilakukan dengan cara tidak benar. Bagaimana pemimpin dapat memajukan daerah jika modal kepemimpinannya bersifat transaksional.

Mereka yang akan maju sebagai kepala daerah, anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden harus anti politik transaksional. Penting karena akan menjadi penentu bagaimana kepemimpinan mereka kelak. Jika calon memberikan mahar besar ke partai politik (parpol) untuk mendapatkan dukungan, setelah memimpin akan berpikir bagaimana mengembalikan mahar tersebut. Permainan kotor akan dimulai. Di beberapa daerah, kepala daerah sengaja menjual jabatan kepada dinas. Kepala daerah juga bermain dengan para pengusaha terkait perijinan. Ujung-ujungnya pembangunan daerah amburadul, infrastruktur dibuat asal-asalan karena anggaran sudah tidak lagi dipergunakan sesuai kapasitasnya. Rakyatlah yang paling sengsara karena kesejahteraan yang mereka harapkan jauh dari harapan.

Partai politik harus berubah. Politik transaksional menciderai demokrasi. Partai politik harus menjadi sahabat rakyat jika ingin menjadi pemenang. Rakyatlah yang menjadi tujuan utama. Bagaimana rakyat nyaman, aman, damai, tentram, sejahtera, dan makmur, itulah yang harus dilakukan. Semua dapat diwujudkan dengan kejujuran dan kebersihan hati maupun pikiran. Kita mengapresiasi partai politik yang memberikan dukungan kepada calon tanpa mengharapkan mahar, lebih mementingkan kualitas dan kualifikasi calon. Jika semua demikian, persaingan memperebutkan posisi akan berdasarkan kualitas dan kualifikasi. Yang terbaiklah pemenangnya. Rakyat juga harus cerdas menyikapi iklim perpolitikan. Jangan mudah terpengaruh dengan uang dan sembako. Rakyat jangan salah memilih pemimpin. Karena kesalahan satu kali akan menjadi penderitaan lima tahun ke depan.

Melibatkan Semua Penegak Hukum
Langkah Bawaslu menggandeng KPK sangat tepat. Bawaslu tidak cukup hanya menggandeng KPK. Bawaslu harus menggandeng penegak hukum lain, seperti kepolisian bahkan TNI. Semakin banyak pengawasan semakin baik. Sehingga pelanggaran transaksional yang kecil sekalipun dapat terlihat. Jika perlu, Bawaslu juga menginstruksikan kepada pengawas di daerah untuk bekerjasama dengan penegak hukum. Dengan sinergi yang kompak, pelanggaran dapat diminimalkan bahkan dihilangkan. Harapannya, pemilihan akan berjalan dengan jujur, bersih, dan adil. Kualitas pemimpin yang terpilih pastinya profesional dan mumpuni. Daerah yang dipimpin juga akan semakin maju dan rakyatnya sejahtera dan makmur.

Bawaslu disarankan juga melakukan kerjasama dengan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga terjadi konsolidasi sampai ke kecamatan, kelurahan, dan lingkungan. Sasaran utama politik uang adalah masyarakat. Yang paling penting untuk diawasi adalah masyarakat. Celah penyimpangan dipersempit dan diminimalkan. Demokrasi hakekatnya membawa keberkahan. Agar demokrasi berjalan sesuai dengan jalurnya, segenap elemen harus serius mengawalnya. Komisioner Pemilihan Umum (KPU) kita harapkan agar bekerja dengan bersih, jujur, dan profesional. Jangan mengadakan komitmen negatif dengan calon. KPU sebagai penyelenggara jangan memfasilitasi terjadinya gerakan merugikan calon tertentu demi keuntungan pribadi komisionernya. Tanggung jawab semua elemen untuk melakukan pengawasan dan kontrol.

Kontrol Biaya Politik
Tingginya biaya politik dalam proses menuju jabatan kepala daerah, anggota legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden menjadi salah satu faktor. Rata-rata kepala daerah yang terjaring misalnya, masih ingin maju untuk periode berikutnya. Bahkan ada yang sudah dua periode. Berikutnya memajukan istrinya untuk bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Tingginya biaya politik harus menjadi evaluasi bagi partai politik dan pemerintah. Pembenahan terkait biaya politik harus segera dilakukan. Seseorang itu maju sebagai calon kepala  daerah bukan karena kekuatan finansial besar. Kualitasnya yang menjadikannya layak untuk maju. Partai politik sebagai pengusung harus lebih selektif. Rata-rata kepala daerah yang terjaring OTT merupakan kader partai.
Permasalahan korupsi kepala daerah dan anggota legislatif misalnya, harus menjadi perhatian seluruh bangsa. Kembali mengingatkan pemilih untuk cerdas. Kepala daerah dan anggota legislatif merupakan posisi strategis. Segala kebijakan terkait dengan pengembangan daerah dan negara berada di tangan kepala daerah dan anggota legislatif. Jika ada calon kepala daerah dan anggota legislatif yang terindikasi tidak berintegritas dan berpotensi korupsi, baiknya tidak dipilih. Kepada partai politik kita mengingatkan agar calon yang diusung memang memiliki kualifikasi yang mumpuni. Kemajuan daerah dan negara ini tergantung kualifikasi kepala daerah dan anggota legislatif nya. Jika kepala daerah dan anggota legislatif suka menggunakan kekuasannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya, dipastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat akan terancam. Ini menjadi perhatian kita menjelang pesta demokrasi yang akan dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. (Penulis Pemerhati Masalah Sosial, Politik, dan Kemasyarakatan. Tenaga Pengajar di Politeknik Unggul LP3M Medan/c).


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
JK Pimpin Mediasi Perdamaian Afghanistan di Istana Wapres
Kesuksesan MTQ Provsu Tolok Ukur Keberhasilan MTQN 2018
Tahap Awal, 1.075 Ha Areal Sawit Rakyat di Sumut Peroleh Hibah Peremajaan
Pengusaha Senior Sumut Tak Berminat Maju Pimpin Kadin SU?
Jelang Hari-H Resepsi Putri Jokowi, Order Spanduk-Baliho di Medan Melonjak
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU