Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Peranan Akuntabilitas Publik dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Pemerintahan
* Oleh Dr Maju Siregar MM
Senin, 18 September 2017 | 16:50:40
Dr Maju Siregar MM
Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Penerapan cita tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan keterlibatan masyarakat dan organisasinya sebagai kekuatan pengembang negara. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan dan keadilan, dan akuntabilitas. Dengan terselenggaranya pemerintah yang berasaskan good governance maka akan membuat setiap aktifitas pada organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan terutama pertanggungjawaban secara finansial. Dengan meningkatnya akuntabilitas publik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada dan dapat dilakukan suatu kontrol jika terjadi penyimpangan.

Dalam penyelenggaraan suatu negara dibutuhkan dana yang berkelanjutan. Struktur penerimaan yang sehat tercermin dari sumber penerimaan yang stabil, mudah diprediksi, adil dalam pembebanannya, serta tidak distortif dalam pengenaannya.

Sumber-sumber penerimaan negara yang merupakan dana publik harus dikelola secara bertangggungjawab. Pengelolaan keuangan publik pemerintah pusat dilakukan dengan melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004).

Dalam perkembangannya, kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kebijakan ini memberikan tantangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif sesuai dengan kapasitas kemampuan daerah masing-masing. Akibatnya kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain mengingat sistem pengelolaan pemerintah daerah  sebelumnya masih tersentralisasi.

Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. Tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat ini ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi dalam penggunaan wewenang yang diberikan kepada mereka, penggunaan sumber daya yang ada, dan apa saja yang telah dicapai dengan penggunaan wewenang dan sumberdaya tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menilik pada pasal 27 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 maka jelas bahwa kepala daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Mekanisme pelaporan kepada pemerintah secara jelas sudah dimaktubkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 bahwa setiap akhir tahun anggaran setiap instansi wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang kemudian melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut.

Akuntabilitas administrasi merupakan aturan dan norma internal serta beberapa komisi independen adalah mekanisme untuk menampung birokrasi dalam tanggung jawab administrasi pemerintah. Dalam kementerian atau pelayanan, pertama, perilaku dibatasi oleh aturan dan peraturan. Kedua, pegawai negeri dalam hierarki bawahan bertanggung jawab kepada atasan. Dengan diikuti adanya unit pengawas independen guna memeriksa dan mempertanggungjawabkan, legitimasi komisi ini dibangun di atas kemerdekaan mereka agar dapat terhindar dari konflik kepentingan apapun.

Transparansi
Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga arus informasi keluar dan masuk secara berimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintahan berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolah manajemen publik tetapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (opennes) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Pada saat ini, Pemerintah sudah mempunyai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

Akuntansi Manajemen Sektor Publik
Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen. Fungsi perencanaan meliputi perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, dan penganggaran. Sedangkan fungsi pengendalian meliputi pengukuran kinerja. Informasi yang diberikan meliputi biaya investasi yang dibutuhkan serta identifikasinya, penilaian investasi dengan memperhitungkan biaya dengan manfaat yang diperoleh (cost-benefit analysis), dan penilaian efektivitas biaya (cost-effectiveness analysis), serta jumlah anggaran yang dibutuhkan.

Good Governance dalam Keuangan Publik
Pelaksanaan otonomi daerah memiliki kaitan yang erat dengan tuntutan dilakukannya good governance di Indonesia. Sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat diiringi maraknya pengaruh globalisasi, penyediaan public goods dan services harus mampu disiapkan oleh pemerintah.

Arti good dalam good governance sendiri mengandung dua pengertian. Pertama adalah menjunjung tinggi keinginan rakyat dan niIlai-nilai yang mampu meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, merupakan aspek-aspek  fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Good governance berorientasi pada ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, serta pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditopang oleh beberapa pilar kepercayaan. Pertama, partisipasi. Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.
Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun di atas kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah diberi kebebasan untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif, hanya dengan partisipasi merasa memiliki kepercayaan diri untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan, pada sisi lain dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang kredibel. Kredibilitas adalah perbuatan sesuai perkataan. 

Dalam hal ini kredibilitas langsung berkaitan dengan gagasan kepercayaan politik karena sebagai instansi pemerintah memproduksi kebijakan yang berulang kali, dan kurangnya kredibilitas menimbulkan ketidakpercayaan dan kemungkinan untuk waktu yang lama, oleh karena itu setiap organisasi dan kebijakan juga merupakan tindakan potensial dapat membangun kepercayaan.

Kedua Penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Pelaksanaan pemerintahan yang baik juga harus ditata oleh suatu sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian, kepercayaan dapat terbangun apabila ada penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, sebaliknya kepercayaan kepada pemerintah pudar jika hukum tidak dapat ditegakkan dan hukum bersifat diskriminatif. Problema pemberantasan korupsi dan penegakan hukum masih menjadi isu utama di era demokratisasi dan reformasi yang paling banyak menjadi sorotan publik. Pola penyikapan publik dan kekecewaan pada kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi bermuara pada carut-marut penanganan korupsi yang banyak berputar pada tarikan kepentingan politik kekuasaan.

Ketiga, Transparansi. Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini adalah kepercayaan yang diperintah terhadap pemerintah sebagai output. Maksudnya adalah yang diperintah percaya kepada pemerintah karena bukti bukan janji. Kepercayaan tersebut timbul karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji kepada orang lain atau diri sendiri tersebut adalah tanggung jawab. Pemerintah yang bertanggungjawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada warganya. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya, salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan telah diambil oleh pemerintah.
Keempat, Responsif. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Sesuai asas responsif, maka setiap unsur pemerintah harus memiliki etik individual yang menuntut mereka agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Sedangkan etik sosial menuntut mereka agar memiliki sentifitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Kedua etik itu apabila diaplikasikan demi kepentingan publik maka akan terbangun kepercayaan. Responsif yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat untuk membuat opini bahwa pemerintah membangun kepercayaan. Salah satu fungsi yang harus terus menerus dibangun oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah harus lebih banyak memberi pelayanan kepada rakyatnya untuk membangun kepercayaan, keharmonisan, stabilitas dan integritas. Peran pemerintah lebih sebagai pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. Kepuasan masyarakat dapat menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah.

Kelima, Kesetaraan dan keadilan. Sebagai suatu bangsa beradab, dan terus berupaya menuju cita tata kelola pemerintahan yang baik, proses pengelolaan pemerintahan harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan dan treatment yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan. Tidak ada seorang atau sekelompok orang pun yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Pola pengelolaan pemerintahan membutuhkan kejujuran dan keadilan yang melahirkan kepercayaan dan memperoleh legitimasi yang kuat dari publik dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat. Kesetaraan dan keadilan dalam pemilihan pelayanan publik berkoselasi positif dalam membangun kepercayaan semua unsur Governance.

Keenam, Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kemenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Ia diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik dan organisasi tempat kerjanya. Akuntabilitas sebagai persyaratan mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang didelegasikan dan menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kepercayaan. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan dapat melahirkan  kepercayaan masyarakat. Asas Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka.

Pemerintah harus dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakannya kepada publik dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Segala sikap, tindakan dan kebijakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena rakyat disamping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, juga karena rakyat yang memiliki segala sumber daya pembangunan termasuk kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pertanggungjawaban dapat menimbulkan kepercayaan jika para pemegang kekuasaan dapat mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang diambil. Pertanggungjawaban para pemegang kekuasaan kepada yang memberi kekuasaan ditampung agar rakyat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, juga sekaligus rakyat dapat melakukan kontrol atas apa yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan tadi. Mekanisme pertanggungjawaban pada hakekatnya sebagai media kontrol rakyat dan swasta terhadap pemerintah.

Good Governance sebagai satu paradigma dapat terwujud bila dibangun diatas kepercayaan pada tiga pilar pendukungnya dan dapat berfungsi secara baik yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik. Sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintahan harus memberi kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya tersebut. Penerapan cita tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan keterlibatan masyarakat dan organisasinya sebagai kekuatan pengembang negara. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan prinsip yang dapat membangkitkan kepercayaan berupa partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, kesetaraan dan keadilan, dan akuntabilitas. (Penulis adalah Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pesawat Bertenaga Listrik Meluncur pada 2020?
Unik, RS di China Punya Robot Suster
Teknologi E-Voting Laris untuk Pemilihan Kepala Desa
Apple Bakal Tinggalkan Pembaca Sidik Jari Demi Sensor Wajah
OnePlus Ketahuan Koleksi Data Pengguna Tanpa Permisi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU