Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Paradigma Baru Pengawasan Menurut PP Nomor 12 Tahun 2017
* Oleh Dr. Maju Siregar MM
Senin, 21 Agustus 2017 | 13:17:55
Pengantar
Adanya komitmen yang tinggi dan baik yang didasari  keinginan yang tinggi juga dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang baik, bersih dan transparan serta akuntabel oleh Pemerintah  harus diterjemahkan di tingkat Pemerintahan  Daerah. Mengingat salah satu produk reformasi yang telah digulirkan salah satunya reformasi birokrasi pemerintahan dengan langkah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dijabarkan dalam  Undang-Undang Otonomi Daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan yang dimaksud harus tetap mengacu pada RPJM/RPJP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang tentunya  bersingggungan dengan kearifan lokal (local wisdom).

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah adanya  indikator pencapaian yang terukur dan keterlibatan masyarakat (pola partisipasi) yang aktif dan taat aturan serta transparansi anggaran. Tanpa itu, tidak mungkin pembangunan dikatakan berhasil. Untuk itu, perlu suatu upaya bagaimana mendorong pembangunan yang terarah, transparan, akuntabel dan  terukur serta tepat sasaran. Strategi untuk itu sudah dipikirkan oleh para ahli, bahkan internal pemerintah itu sendiri, tinggal lagi sejauh mana komitmen pemerintah untuk melakukan pembangunan itu dengan baik dan benar agar apa yang direncanakan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Jika kita lihat secara spesifik, pembangunan daerah sesuai tujuan otonomi daerah  belum sesuai yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena lemahnya mekanisme pengawasan selama ini. Pengawasan yang dilakukan kurang berjalan, cenderung hanya formalitas, rutinitas, akhirnya tidak menjawab substansi dan hakikat pengawasan itu sendiri sebagaimana yang telah dirumuskan dalam fungsi-fungsi manajemen. Sementara, kontrol adalah salah satu variabel kepemimpinan dan manajemen yang paling ampuh untuk meminimalisasi segala bentuk kesalahan. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien,  Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang "Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Ini merupakan wujud nyata dari amanah Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lahirnya PP Nomor 12 Tahun 2017 merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam rangka kepentingan sektor publik. Sebagaimana yang dikatakan oleh W.F. Baberc yang dikutip oleh Massey dalam buku Managing Public Sectro, A Comparative Analisys of The United Kindom and The United States (1993 ; 15) berpendapat bahwa sektor publik memiliki 10 ciri penting yang berbeda dengan sektor swasta, yakni lebih kompleks dan mengembang tugas-tugas lebih ambigu, lebih banyak menghadapi problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya, memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam, lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas, lebih banyak melakukan aktivitas yang memiliki signifikan simbolik, lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas, mempunyai peluang lebih besar usaha merespon isu-isu keadilan dan kejujuran, harus beroperasi demi kepentingan publik, lebih memperhatikan kompensasi atas segala kegagalan publik dan harus mempertahankan level dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta.

Terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2017 adalah merupakan upaya pemerintah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan serta akuntabel sehingga apa yang menjadi tujuan dari otonomi daerah itu bisa berjalan dengan baik, yaitu percepatan pembangunan dan percepatan pelayanan publik melalui fungsi pengawasan internal oleh pemerintahan itu sendiri.

Paradigma Baru Pengawasan
Sebagaimana yang kita lihat dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 ini, pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dilaksanakan oleh: 1. Menteri, untuk pembinaan umum dan 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis, b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis. Pembinaan umum sebagaimasa dimaksud meliputi: a. pembagian urusan pemerintahan, b. kelembagaan daerah, c. kepegawaian pada Perangkat Daerah, d. keuangan daerah, e. pembangunan daerah, f. pelayanan publik di daerah, g. kerja sama daerah, h. kebijakan daerah, i. kepala daerah dan DPRD dan j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pembinaan teknis dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Adapun pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menurut PP ini untuk a. provinsi, dilaksanakan oleh: 1. Menteri, untuk pengawasan umum dan 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pengawasan teknis, b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pengawasan umum dan teknis.

Pengawasan umum sebagaimana dimaksud meliputi: a. pembagian urusan pemerintahan, b. kelembagaan daerah, c. kepegawaian pada Perangkat Daerah, d. keuangan daerah, e. pembangunan daerah, f. pelayanan publik di daerah, g. kerja sama daerah, h. kebijakan daerah, i. kepala daerah dan DPRD dan j. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud  dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud  meliputi a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar, b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

"Selain melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Menteri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat," bunyi Pasal 10 ayat (5) PP ini. Menurut PP ini, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan: untuk pembinaan umum, Menteri menugaskan unit kerja di lingkungan Kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif; untuk pengawasan umum, Menteri menugaskan APIP di lingkungan Kementerian sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif; untuk pembinaan teknis, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menugaskan unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif dan untuk pengawasan teknis, menteri teknis menugaskan APIP di lingkungan kementerian teknis masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian menugaskan APIP di lingkungan unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif.

Adapun mengenai pengawasan oleh DPRD, menurut PP ini, bersifat kebijakan. Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud  meliputi a. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud, DPRD mempunyai hak a. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, b. melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, c. meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan d. meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sumber: www/setkab.go.id)

Sanksi
Dalam teori hukum, sanksi dibuat untuk perbaikan dan bukan sekedar menghukum. Dengan adanya sanksi ada efek jera. Untuk itu, PP Nomor 12 Tahun 2017 ini menegaskan, kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijatuhi sanksi administratif oleh Presiden, Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dimaksud. "Sanksi administratif yang dijatuhkan merupakan tindak lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan sebagai bagian dari pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," bunyi Pasal 37 ayat (3) PP ini.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud terdiri atas a. teguran tertulis, b. tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan, c. tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan, d. penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah, e. pengambilalihan kewenangan perizinan, f. penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil, g. mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan, h. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan; dan/atau i. pemberhentian (sumber:www/ setkab.go.id.).

Dengan adanya PP Nomor 12 Tahun 2017 ini paradigma baru pengawasan bisa dilakukan dengan mengacu pada pengawasan yang efektif. Elieser Yohannes dalam Sarwoto (2010) memberikan persyaratan untuk suatu pengawasan yang dapat dikatakan efektif, yaitu (1)Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid, (2)Tepat-waktu, (3)Objektif dan menyeluruh, (4)Terpusat, (5)Realistis secara ekonomis, (6)Realistis secara organisasional, (7)Terkoordinasi dengan aliran kerja, (8)Fleksibel, (9)Sebagai petunjuk dan operasional dan (10)Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi (Elieser Yohannes, dkk: e-Jurnal Administratif Reform: 67-78, FISIP UNMUL: 2016).

Penutup
Mekanisme pengawasan menurut PP Nomor 12 Tahun 2017 sudah jelas. Dapat dikatakan ada paradigma baru terhadap program pengawasan.  Kata kuncinya adalah komitmen bersama untuk melaksanakannya. Mekanisme pengawasan yang dilakukan dengan mengedepankan budaya kerja dengan dasar hukum PP Nomor 12 Tahun 2017 akan jadi jaminan bahwa apa yang menjadi target, tujuan dan sasaran pembangunan bisa berjalan dengan baik demi terwujudnya percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang prima bagi rakyat sebagai tujuan otonomi daerah dan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. (Penulis adalah: Auditor Madya di Inspektorat Daerah Provinsi Sumut/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pedagang Minta Hentikan Eksekusi dan Beri Izin Pendirian Pasar SRO di Pangururan
HUT ke-62, Sat Lantas Polres Asahan Berbagi dengan Warga Kurang Mampu
Bupati Resmikan Pojok Edukasi Sampah di Komplek Stadion Bina Raga Rantauprapat
Anggota DPRD Tegal Kunker ke Tebingtinggi Terkait Perpustakaan dan Arsip
Boy Simangunsong Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Laguboti
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU