Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Optimalisasi Pengawasan Dalam Mendukung Keberhasilan Pembangunan
Oleh: Dr Maju Siregar MM
Senin, 7 Agustus 2017 | 13:12:39
Keberhasilan pembangunan suatu bangsa dalam mengelola negaranya sangat tergantung sejauh mana bangsa tersebut mampu membangun sistem, kelembagaan, regulasi, yang kemudian didukung dan didorong oleh sumber daya manusia yang berintegritas dan punya kompetensi yang baik. Dapat kita lihat, Singapura sebagai negara tetangga, Malaysia sebagai bangsa serumpun dan Jepang yang merupakan mitra bisnis negara ini bisa kuat, tangguh, dan makmur karena mereka mampu membangun tata kelola yang baik dan benar berdasarkan aturan main, dan juga didukung oleh aparatur pemerintah  yang bermutu dan berintegritas.

Dalam konteks pembangunan negara kita, yang akan sampai pada usia yang ke-72, tentu pendekatan sistem dan kelembagaan dalam pembangunan sangat penting untuk diterapkan agar apa yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional bisa terwujud dengan baik. Maka untuk itu perlu menerapkan sistem manajemen pembangunan nasional yang mengacu pada teori-teori manajemen yang mutakhir yang  didukung teknologi informasi dan sumber daya manusia yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan  pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Merupakan suatu fakta bahwa penempatan pejabat dan ASN di berbagai instansi masih belum berjalan berdasarkan profesionalisme. Namun sesuai perkembangan zaman dan teknologi informasi, Pemerintah RI telah berupaya meningkatkan kompetensi ASN dengan mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN) yang salah satu amanatnya dalam pengisian jabatan harus melalui  lelang jabatan oleh panitia seleksi dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama kepada semua aparat ASN yang telah memiliki syarat dan kualifikasi. Tekad pemerintah untuk melakukan perubahan pada internal pemerintahan patut kita apresiasi dengan baik seiring dengan semangat reformasi birokrasi yang digelorakan telah menunjukkan hasil yang lumayan baik. Bahkan pihak luar seperti masyarakat, pers, LSM diberikan akses untuk mengontrol lelang jabatan tersebut. Ini merupakan bentuk "progres report" yang sangat positif dalam mendorong bangsa ini menerapkan asas-asas transparansi dan akuntabel.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara yang baik dan benar, tata kelola yang baik dan benar serta transparan dan akuntabel adalah kata kunci keberhasilan pembangunan. Untuk itu, segala bentuk penyelewengan yang terjadi harus diminimalisir, bahkan jangan sampai terjadi.  Dalam mengelola suatu negara harus memiliki program prioritas  untuk mendorong pembangunan yang berhasil tentu harus didukung SDM dan anggaran atau yang sering kita sebut sebagai APBN dan APBD. Tentu dalam konteks APBN dan APBD ini sangat rawan untuk diselewengkan karena memang sudah dari kodratnya manusia ingin memiliki sesuatu yang lebih dalam hidupnya. Untuk memperolehnya, praktik korupsi, kolusi, nepotismepun dilakukan, bahkan dianggap sebagai hal biasa. Tentu hal ini adalah satu alur pemikiran yang salah dan harus dihilangkan agar namanya korupsi jangan sampai terjadi.

Pendekatan Kelembagaan dan Sistem
Secara kelembagaan dan pendekatan kesisteman, maka untuk mencegah segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme dan apapun itu namanya saatnya fungsi manajemen  pengawasan benar-benar harus dioptimalkan. Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi yang sangat penting dalam praktik manajemen dari sekinan fungsi manajemen. Sebagaimana kita ketahui bersama, pemikiran tentang manajemen selalu diawali dari pemikiran Henry Fayol (1841-1925) dan Frederick Winslow Taylor (1856-1916). Fayol disebut sebagai father of modern operational management theory, sedangkan Taylor disebut sebagai father of scientific management. Fayol dalam Pasolong (2013) menggunakan pendekatan administrative management (manajemen administratif), yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan yang terbawah. Sedangkan Taylor dalam Pasolong (2013) mendasarkan analisanya pada operative management (manajemen operatif), yaitu manajemen dengan pendekatan dari bawah ke atas. Titik beratnya ialah pada efesiensi dan produktivitas para pelaksananya yang terdapat pada tingkat bawah.

Fayol merumuskan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controling (POCCC) sedangkan Taylor merumuskan prinsip-prinsip manajemen terdiri atas Planning, Organizing, Actuating, Controling (POAC) (Pasolong, 2013). Pemikiran Fayol dan Taylor tersebut kemudian dikembangkan oleh Gulick&Urwick (1937) dalam Setiyono (2014) dengan konsep Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting (POSDCORB).

Dari fungsi manajemen di atas, salah satu fungsi yang harus dioptimalkan dengan baik dan benar, bahkan harus direvitalisasi adalah fungsi pengawasan. Selama ini fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah belum berjalan dengan baik dan benar. Untuk itu, saatnya fungsi pengawasan terhadap pengelola pemerintahan mulai tingkat pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan itu harus dilakukan dengan baik dan benar agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih sehingga apa yang jadi target, tujuan dan sasaran pembangunan nasional dapat terwujud.

Ada kalanya kita memahami konsep dasar pengawasan itu sehingga berbagai problematika di dalamnya bisa kita pecahkan. Sebagaimana yang dirumuskan oleh Lembaga Administrasi Negara (1996) bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan memiliki hubungan yang sangat erat dan dekat dengan perencanaan, seperti yang dikemukakan Terry dalam Manulang (2012) mendifisikan "Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed result in keeping with the plan. (Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana)". Newman dalam Manulang (2012) mendifinisikan "Control is assurance that the performance to plan. (Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana)".

Sedangkan Fayol dalam Manulang (2012) mendifinisikan"Control consist in verivying whether everything occur in conformity with the plan odopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in order to rectivy then and prevent recurrence. (Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menemukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali)".

Dari definisi pengawasan yang dikemukakan beberapa ahli di atas diperoleh pemahaman, bahwa perencanaan dan pengawasan bagaikan dua sisi mata uang yang sama, dimana fungsi pengawasan tidak mungkin berjalan sendiri tanpa fungsi perencanaan demikian pula sebaliknya fungsi perencanaan yang baik adalah perencanaan yang didukung oleh pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik.

Menuju  Pengawasan Yang  efektif
Masalahnya, mengapa sistem pengawasan yang dilakukan, secara khusus misalnya dalam konteks pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota belum bisa berjalan dengan efektif? Apa yang salah dengan metode pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kita sehingga akar masalah bangsa ini, seperti persoalan korupsi masih sangat tinggi? Coba kita lihat, Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada pada urutan 90 dari 176 negara yang diukur di tahun 2016. Ini merupakan sebuah bukti bahwa masalah korupsi masih jadi masalah laten di negara kita. Butuh upaya dan energi besar untuk melakukan pemberantasan korupsi, dalam hal inilah fungsi pengawasan sangat penting untuk diterapkan dengan baik dan benar. 

Untuk mencegah segala bentuk penyimpangan penggunaan anggaran pemerintahan, dan dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif saatnya pemerintah juga melakukan pengawasan efektif. Pengawasan yang efektif sebagaimana yang dikatakan oleh Schermerhorn (2000) haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) Berorientasi pada hal-hal yang strategis; (2) Berbasis informasi; (3) Tidak kompleks; (4) Cepat; (5) Dapat dimengerti; (6) Luwes; (7) Konsisten dengan struktur organisasi; (8)Dirancang untuk mengakomodasi pengawasan diri; (9) Positif mengarah ke perkembangan, perubahan dan perbaikan; (10) Jujur dan objektif.

Kemudian sebagaimana yang dikutip oleh Elieser Yohannes dalam Sarwoto (2010) memberikan persyaratan untuk suatu pengawasan yang dapat dikatakan efektif, yaitu : (1) Ada unsur keakuratan, yakni data harus dapat dijadikan pedoman dan valid; (2) Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan ; (3) Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami; (4)Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi; (5) Realistis secara ekonomis, yakni biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat; (6) Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi; (7) Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya; (8) Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi; (9) Sebagai petunjuk dan operasional, harus dapat menunjukkan  deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil; dan (10) Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi (Elieser Yohannes, dkk: e-Jurnal Administratif Reform: 67-78, FISIP UNMUL: 2016).

Pengawasan yang efektif tentu mengacu pada pendapat di atas. Ini harus jadi masukan dan pembelajaran bagi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Artinya, keberadaan inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mampu mendorong pemerintahan yang bercirikan "good governance" dan "clean goverment". Jika ini sudah terwujud, maka keberhasilan pembangunan dengan indikator-indikator kesejahteraan bisa terwujud dengan baik. Dalam hal inilah, konsep pengawasan yang baik dan benar harus dipahami oleh gubernur dan bupati/wali kota. Acuan sudah jelas, tinggal lagi, bagaimana mengelola pengawasan dengan baik agar pengawasan itu merupakan pengawasan yang efektif dan efisien.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting menuju pengawasan yang efektif dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Bab I pasal 2. Pembinaaan dan pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  secara Nasional dikoordinasikan oleh Menteri dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 11, yakni : a). Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; b). Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;dan c). Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa pengawasan yang baik dan benar adalah masalah komitmen bersama. Komitmen pengawasan, Gubernur dan Wali Kota/Bupati adalah unsur yang sangat penting dalam melakukan pengawasan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong keberhasilan pembangunan.

Pemerintahan yang baik dan  bersih dapat terwujud  jika fungsi pengawasan  dilakukan  dengan efektif dan efisien.  Pemerintahan yang berkarakteristik good governance menurut UNDP seperti adanya partisipasi masyarakat, adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu, pemerintah bersifat transparan, pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak, pemerintah berorientasi pada konsesus untuk mencapai kesepakatan, menerapkan prinsip keadilan, pemerintah bertindak secara efektif dan efisien, segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas, penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis, adanya kesalingketerkaitan antar kebijakan dapat terwujud dengan baik apabila fungsi pengawasan internal, bisa dilakukan dengan baik. Hanya dengan pemerintahan yang bersih dan transparanlah tujuan, sasaran, dan target  pembangunan melalui penggunaan uang negara bisa terwujud dengan baik. Semoga!!!.  (Penulis adalah: Auditor Madya di Inspektorat Daerah Provinsi Sumut/f)



Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Longsor di Jember, 3 Orang Dilaporkan Tertimbun
Tiang LRT Timpa Rumah, Polisi Periksa Operator
Ada 2 Kader NU yang Bertarung, JK Nilai Pilgub Jatim akan Menarik
KPK Periksa Direksi dan Karyawan PT CGA Terkait Kasus Bupati Rita
Tak Bawa Senter Saat Cari Ikan, Guru Honorer di Aceh Diterkam Buaya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU