Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Akrobat Politik DPD
* Oleh : Ramen Antonov Purba
Kamis, 13 April 2017 | 10:41:17
Memalukan wakil rakyat bertarung bukan untuk urusan rakyat. Terjadi 3 April 2017, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) "baku hantam". Baku hantam hanya karena urusan jabatan. Bukan memperkuat lembaganya demi pemenuhan aspirasi daerah, para anggota DPD sibuk bertengkar dengan sesamanya. Anggota DPD melupakan seluruh aspirasi masyarakat hanya karena kepentingan pribadi. Semakin meyakinkan bahwa wakil rakyat hanya sebatas mengelu-ngelukan janji.
Katanya mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, ternyata hanya mensejahterakan dan memakmurkan pribadi dan golongannya. Kembali membuka wacana pembubaran DPD yang dirasa banyak pihak perlu dilakukan. Keterlibatan anggota DPD dalam politik praktis menjadikan mereka tak ada bedanya dengan anggota DPR yang memang perwakilan dari Partai Politik (Parpol). Jika tak ada bedanya, mengapa harus dipertahankan. Hanya menambah pengeluaran negara yang jumlahnya tak sedikit.

Pembentukan DPD dilakukan melalui perubahan ke-3 UUD 1945 pada bulan November 2001. Sistem perwakilan dan parlemen kemudian berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Dalam UUD 1945 diatur dalam BAB VII-A yang terdiri dari Pasal 22 C ayat (1), Pasal 22 C ayat (2), Pasal 22 C ayat (3), Pasal 22 C ayat (1) dan Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga. Salah satu pasal 22 C ayat (1) UUD tahun 1945 berbunyi, "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum". Mengacu ke pasal tersebut, anggota DPD jelas cerminan seorang pemimpin bangsa yang semestinya bisa memberikan contoh etika dan moral dalam berpolitik. Anggota DPD terpilih karena ketokohan mereka, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Idealnya kepentingan konstituen atau rakyatnya lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tujuan mulia ketika DPD pertama kali dibentuk. Anggota DPD seharusnya mengetahui maksud dan tujuan tersebut.

DPD seharusnya memberi contoh cara berpolitik yang beretika dan bermoral. Kedudukan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah seharusnya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Kenyataannya masih sangat lemah. Kepentingan daerah belum mampu terakomodir. Semakin diperparah dengan kelakuan para anggotanya yang mementingkan kroni-kroninya. Sungguh berbeda dengan DPD dari Amerika Serikat yang disebut Senator. Senator di Amerika memiliki original power yang bertugas memberi pertimbangan dan persetujuan mengenai perjanjian luar negeri, pengangkatan duta, menteri, hakim federal dan pejabat lain yang ditentukan dalam undang -undang. Kewenangan yang begitu besar tentu tak langsung diperoleh. Kualitas kerja tentu menjadi parameter. Seharusnya DPD di Indonesia juga dapat memiliki kekuatan demikian besar jika memang bekerja dengan benar dan profesional. Karenanya Presiden harus segera bersikap terkait dengan keberadaan anggota DPD ini. Terlebih banyak anggotanya yang sudah mulai terlibat dalam aktivitas parpol. Padahal idealnya anggota DPD memang murni mewakili aspirasi daerah, bukan mewakili aspirasi parpol atau kelompok tertentu.

Moral
Mengutip tradisi etika Sokrates yang memegang teguh prinsip, bahwa mengetahui yang baik adalah jaminan seseorang bertindak baik secara moral. Masa kini memang berbeda dengan masa Sokrates di abad pertengahan. Kini yang ada peduli pada peranan kehendak dalam perilaku akan mengatakan bahwa mengetahui apa yang baik (melalui pendidikan, misalnya) tidak menjadi jaminan bagi tindakan moral. Semuanya sangat tergantung pada kehendak atau lebih tepatnya keberanian moral untuk mengeksekusi pengetahuan menjadi tindakan nyata. Sehingga kita harus belajar kepada etika abad pertengahan, bahwa pendidikan atau memiliki pengetahuan akan yang baik dan buruk secara moral merupakan kondisi memadai bagi tindakan bermoral.

Henrik Ibsen (1828-1906), seorang dramawan Norwegia pernah mengatakan, seribu kata tidak akan meninggalkan kesan begitu mendalam dibandingkan dengan sebuah tindakan bermoral. Jelas tergambar bahwa tindakan bermoral akan menimbulkan kesan bagi siapa saja yang merasakan dan melihatnya. Tentunya menurut pemikiran saya sebagai penulis, langkah ideal inilah yang seharusnya dilakukan oleh para anggota dewan dari pada melakukan hal-hal yang mencerminkan ketidakbaikan. Memang tidak gampang mematuhi kebenaran moral yang bergema dalam hati nurani kita. Sebagai manusia lemah, kita bisa saja lalai dan tidak mentaati suara hati kita mengatakan kebaikan kepada kita. Yang jelas, ketika kita gagal, pada waktu itulah kehendak kita terdeteksi lemah.

Jika demikian, seharusnya tidak ada kata yang bosan terkait dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ini. Tingkat pendidikan yang di atas rata-rata, sejatinya bisa menjadikan para anggota dewan memiliki pengetahuan yang memadai akan yang baik dan buruk secara moral. Mereka seharusnya sanggup memilah-milah manakah perbuatan yang bermoral dan manakah yang tidak bermoral alias jahat, bejat, terhina secara moral.

Mental
Anggota DPD memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka untuk menghasilkan produk yang berbasis pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Sebagai lembaga legislatif, DPD memang memiliki wewenang untuk membuat aturan yang semuanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Semuanya merupakan bagian dari wewenang DPR dalam menghasilkan produk legislasi. Di sinilah terkadang muncul tingkah polah yang cenderung mengakibatkan mental para anggota dewan tidak kuat. Besarnya kuasa dan wewenang menjadikan mereka terkadang lupa daratan.

Seperti kasus kericuhan yang terjadi, terlihat ada ketidakmampuan menahan mental beringas dan emosional. Padahal sejatinya anggota DPD harus bersikap sabar dan mengayom, bukannya melakukan kekerasan. Revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Jokowi seolah-olah tidak diindahkan. Karenanya harus ada perubahan yang dilakukan terkait mental ini. Menurut pemikiran penulis, para anggota dewan juga harus diberikan hal-hal yang berfungsi untuk menjaga mental mereka. Tujuannya agar tetap konsisten bekerja sesuai dengan tugas dan amanat yang mereka emban. Untuk demokrasi Indonesia yang lebih baik, aman, damai dan bermartabat. (Penulis Pemerhati Masalah Sosial, Politik, Kemasyarakatan. Tenaga Pengajar di Politeknik Unggul LP3M Medan/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Penikaman di Finlandia dan Rusia, 2 Orang Tewas 14 Terluka
Balita Tewas “Dikeroyok” 30 Tawon
Trump Pecat Penasihat Senior Steve Bannon yang Kontroversial
Sama-sama Tidak Populer, Putin Dinilai Lebih Baik dari Trump
Kebakaran Besar di Portugal, Ribuan Warga Desa Terperangkap
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU