Home  / 
Puluhan Honorer Pemko Binjai Mengadu ke DPRD
Sabtu, 20 Oktober 2018 | 14:24:48
SIB/Erwin
RDP: Wakil ketua DPRD Binjai Pimpin RDP dengan puluhan guru honorer di aula rapat Gedung sementara DPRD Binjai Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara, Jumat (19/10).
Binjai (SIB)- Puluhan honorer katagori dua (K2) mendatangi gedung DPRD Binjai sementara di Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, untuk mengadukan nasib mereka, Jumat (19/10).

Kedatangan puluhan guru honorer K2 ini disambut Wakil Ketua DPRD Binjai, Agus Suprianto dan sejumlah anggota dewan lainnya. Hadir pada kesempatan itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Amir Hamzah dan Plt Kadis Pendidikan, Indriyani

Pada pertemuan tersebut, Adnin, perwakilan guru honorer K2 dari SMP Negeri 2, mengaku kalau mereka sudah pesimis untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Karena itu, lanjut Adnin, kedatangan mereka ke DPRD Binjai hanya meminta diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). "Untuk menjadi ASN kami sudah terganjal berbagai aturan terutama masalah umur. Jadi kami berharap, puluhan guru K2 ini diangkat menjadi P3K tanpa seleksi," pinta Adnin.

"Guru-guru ini sudah diatas 10 tahun mengabdi. Gajinya maksimal hanya Rp300 per bulan dari dana BOS. Kalau dana BOS tersendat, gajinya juga tersendat. Sudahlah Rp300 per bulan, tersendat pula," tambah Adnin.

Sementara itu, Kepala BKD Kota Binjai, Amir Hamzah, menyebutkan ada sekitar 90-an tenaga honorer K2 yang tadinya masih tertinggal. Setelah dilakukan seleksi, 82 orang dinyatakan memenuhi syarat.

"Dari 82 orang itu, sebanyak 24 orang tenaga guru dan sisanya tenaga administrasi. Untuk ikut CPNS, mereka kembali diseleksi, akhirnya hanya 3 guru yang lolos untuk ikut tes CPNS tahun ini. Selebihnya tidak memenuhi syarat," ungkapnya.

Terkait P3K, Amir menegaskan sampai saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). Sehingga pemerintah daerah tidak memiliki pedoman.

Masih di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Binjai, Agus Supriantono, berjanji akan melakukan koordinasi lebih lanjut kepada Wali Kota Binjai.
"Nantinya kami (DPRD dan Pemko Binjai) akan mendesak pemerintah pusat, terkhusus kepada Menpan agar secepatnya mengeluarkan Juklak dan Juknis terkait P3K," tegasnya. (A25/d)



Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Raih Action Star of the Year, Aktris Zimbabwe-Amerika Ungguli Chris Pratt dan Ryan Reynolds
Adjie Notonegoro Kini Mengembala, Berkesaksian di GBI GranDhika Medan
Hombo Batu Disuguhkan di Stosa Art Parade 3
Ratusan Petani Sirapit Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan BPN Langkat
Jalan Desa Sopobutar-Pardomuan Dairi Rusak
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU