Home  / 
Baru Kali Ini Terjadi di Sumut
DPRDSU Gagal Tandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS P-APBD 2018
* Komitmen DPRDSU dan TAPD Provsu Alokasikan Bansos Rp80 M Dicoret * Pemprovsu Serahkan Kembali ke Legislatif
Rabu, 26 September 2018 | 16:30:42
Medan (SIB) -Rapat paripurna DPRD Sumut gagal menandatangani  nota kesepakatan KUA PPAS P-APBD (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provsu tahun anggaran 2018, karena tidak ada kesepahaman antara Banggar (Badan Anggaran) DPRD Sumut dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provsu.

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Ketua dan anggota F-PKB yang juga anggota Banggar Robbi Agusman Harahap, Tigor Lumbantoruan, Zeira Salim Ritonga dan anggota FP Gerindra Donal Lumbanbatu kepada wartawan, Senin (24/9) di  DPRD Sumut menanggapi gagalnya rapat paripurna penandatanganan KUA PPAS P-APBD Provsu tahun anggaran 2018.

Wagirin tidak bersedia merinci alasan tidak adanya kesepahaman antara Banggar DPRD Sumut dan TAPD Provsu. Menurut Wagirin, gagalnya penandatanganan ini dengan sendirinya tidak ada pembahasan P-APBD Sumut TA 2018 dan tentunya yang diberlakukan tetap APBD murni tahun anggaran 2018.

"Tidak ada yang mengejutkan di sini, tapi karena baru kali ini terjadi di Sumut, mungkin kalian merasa terkejut," ujar Wagirin sembari menambahkan gagalnya penandatanganan ini,  tidak ada kepentingan DPRD Sumut, tapi hanya sebatas tidak ada kesepahaman antara ekaekutif dan legislatif.

Sementara itu,  Roby Agusman Harahap, Tigor Lumbantoruan dan Donald Lumbanbatu secara tegas menyampaikan alasan penolakan dewan menandatangani KUA PPAS P-APBD Provsu 2018 karena kesepakatan rapat Banggar dan TAPD Provsu di Jakarta tentang pengalokasian dana Bansos (Bantuan Sosial) atau dana hibah sebesar Rp80 miliar dicoret Pemprovsu.

"Kita melihat struktur KUA PPAS P-APBD 2018 yang kita terima dari Pemprovsu sudah  berubah dari hasil kesepakatan  sebelumnya. Anggaran dana hibah atau Bansos sebesar Rp80 miliar yang sudah disepakati dicoret, sehingga kita jelas menolak menandatangani nota kesepakatan," tambah Donald.

Selain itu, ujar Roby, Tigor dan Donald,  Pemprovsu melalui Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu tetap menganggarkan pembelian mobil operasional wakil kepala daerah, makan minum, belanja perjalanan dinas, rehab rumah dinas serta pengadaan peralatan dan perlengkapan sebesar Rp13,331 miliar yang dianggap tidak begitu urgen.

Berkaitan dengan itu, Tigor dan Donald meminta maaf kepada masyarakat luas yang telah mengajukan proposal pembangunan rumah ibadah ke lembaga legislatif untuk ditampung di P-APBD Sumut melalui dana Bansos, tidak dapat dipenuhi, karena alokasi anggaran tersebut tidak diakomodir alias dicoret, sehingga dewan sudah sepakat meniadakan P-APBD Sumut TA 2018.

Sementara itu, Zeira Salim Ritonga menambahkan, gagalnya penandatanganan nota kesepakatan dikarenakan Banggar merasa TPAD tidak komitmen dengan apa yang telah disepakati dalam  pembahasan yang dilakukan secara marathon. "Di sini lembaga DPRD Sumut merasa dilecehkan dengan pengajuan Nota KUA PPAS yang berubah dari kesepakatan awal. Kita menyesalkan, karena tidak menghargai kerja Banggar dan TAPD," tandas Zeira.

Padahal, lanjut Zeira, pengalokasian dana hibah di P-APBD Sumut TA 2018 tujuannya untuk kepentingan rakyat, terkait dengan bantuan dana Bansos untuk pembangunan rumah ibadah, sehingga dewan tidak rela dicoret oleh Pemprovsu.

Kembali ke Legislatif
Sementara menanggapi itu Pemprovsu menyerahkan kembali mekanisme atas penolakan nota kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2018 kepada legislatif. Bahkan Gubsu Edy Rahmayadi pun berencana menerbitkan peraturan gubernur, paskapenolakan nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut. 

"Kalau itu memang dianggap tepat (penolakan nota kesepakatan, Red) oleh DPRDSU, pasti larinya sesuai prosedur itu bisa kita buat Pergub. Jadi mau tidak mau-mau nanti dibuatkan Pergub," ujar Edy usai bersilaturahmi bersama insan pers, di Aula Bina Graha Kantor Bappeda Sumut, Jalan P Diponegoro Medan, Selasa (25/9).

Menurut Edy, waktu pembahasan PAPBD Sumut 2018 sejak dirinya menjabat sebagai gubernur memang sangat pendek. Oleh karenanya, dia bersama wakilnya, Musa Rajekshah atau Ijeck, belum sempat melakukan pembahasan mendalam atas KUA-PPAS PAPBD baik bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun Badan Anggaran DPRD Sumut.  "Waktunya sangat pendek di saat saya sudah menjabat. Kalau memang nanti tidak disahkan oleh DPRDSU, mau gak mau ya melalui Pergublah," pungkasnya. 

Di tempat yang sama, Wagubsu Ijeck lebih menyarankan wartawan agar menanyakan hal tersebut kepada pihak legislatif, karena pada prinsipnya Pemprovsu tidak mau berseberangan dengan DPRDSU dalam konteks penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS itu.  "Saya lebih memilih no comment, dan wartawan tolong tanyakan kembali ke dewan apa masalahnya sehingga dewan tak mau menandatangani itu," katanya singkat. (A03/A11/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Babinsa Agara Bantu Petani Panen Padi
Tambal Sulam Hotmix Dinas Bina Marga Sumut Resahkan Pengendara di Jalinsum Langkat
Kapolda Sumut Silaturahmi dengan Tuan Guru Babussalam
KPAI Minta Pelaku Kekerasan Seksual 4 Siswi SD di Langkat Ditangkap
Jalan Antar Kecamatan di Karo Rusak Berat dan Butuh Perbaikan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU