Home  / 
Wagubsu Minta KPU Gencar Sosialisasi Pemilu 2019
Minggu, 23 September 2018 | 12:43:59
Medan (SIB) -Wagubsu Musa Rajekshah mengatakan, para pelaku sentra aktivitas kegiatan Pemilu, termasuk Disdukcapil, KPUD dan Bawaslu harus bersinergi untuk mengupayakan agar setiap masyarakat memeroleh dan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019.

Hal ini disampaikannya saat menerima Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr Hj Nihayatul Wafiroh MA bersama rombongan di ruang Kaharuddin lantai 8 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Kamis (20/9). Kunjungan itu dalam rangka pengawasan persiapan dan kesiapan terkait kegiatan sinkronisasi daftar pemilih pada Pileg dan Pilpres 2019.

Wagubsu berharap masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pemilihan nantinya bisa dituntaskan, sehingga, pada saat pelaksanaan nantinya tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan hak pilihnya. "Masalah-masalah seperti pemilih ganda atau masyarakat yang belum miliki KTP elektronik, khususnya pemilih pemula, kita tuntaskan. Bagaimanapun, satu suara itu sangat berarti," katanya.

Untuk membantu menyukseskan Pileg dan Pilpres 2019 ini, dia mengatakan, bahwa Pemprov Sumut akan ikut berperan aktif, khususnya dalam hal membantu KPU melengkapi data pemilih melalui Disdukcapil. 

Kepada KPU, dia meminta agar gencar melakukan sosialisasi. Juga pada Bawaslu, Wagubsu berharap untuk bersikap tegas dan netral dalam melakukan pengawasan.

"Seperti Pilkada serentak sebelumnya yang berlangsung kondusif, semoga Pileg dan Pilpres juga demikian. Mudah-mudahan kunjugan Komisi II DPR RI ini bisa memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan kita di daerah. Manfaatkan kunjungan beliau-beliau ini untuk berdiskusi dan bertukar pikiran," pesannya.

Setelah melakukan dengan diskusi dengan KPUD Provinsi Sumut, Disdukcapil Provsu, dan Bawaslu Sumut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr Hj Nihayatul Wafiroh mengatakan, permasalahan di Sumut hampir sama dengan seluruh persoalan di seluruh provinsi di Indonesia.

"Persoalan kita ternyata sama di seluruh Indonesia, mulai dari daftar pemilih ganda, warga yang belum melakukan perekaman, dan lainnya. Itu yang akan menjadi fokus yang akan kita selesaikan di Komisi II. Untuk menyelesaikan DPT ganda ini, kita berikan waktu perpanjangan hingga dua bulan kepada KPU," tutur Nihayatul.

Untuk persoalan perekaman, kata dia, masih ada kira-kira satu jutaan masyarakat Sumut yang belum melakukan perekaman. "Kita berharap pada Pileg dan Pilpres tidak ada masyarakat di Sumut, dan Indonesia secara umum yang kehilangan hak pilihnya hanya karena persoalan KTP elektronik. Untuk itu, kita mendorong Kemendagri agar semakin pro aktif untuk bisa melaksanakan perekaman-perekaman KTP elektronik ini," jelasnya.

Pertemuan berlangsung dengan melakukan diskusi dan dialog. KPUD, Bawaslu, dan Disdukcapil Provsu memaparkan apa saja yang menjadi kesulitan di lapangan dan Panja Komisi II DPR RI. Kemudian memberikan tanggapan, saran, dan masukan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Ditjen Dukcapil Ir I Gede Suratha MMA, Asisten Administrasi Pemerintahan Setdaprovsu Drs Jumsadi Damanik SH MHum, Kadis Dukcapil Provsu Dr Drs M Ismael Parenus Sinaga MSi, Kepala Badan Kesbangpol Provsu Suriadi Bahar SH MH, Kepala Biro Pemerintahan H Afifi Lubis SH, Kepala Biro Hukum H Sulaiman Hasibuan SH MSi, Ketua KPU Provsu Mulia Banurea SAg MSi dan yang mewakili Bawaslu.(A11/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Melamar Wanita yang Sama, 2 Pria Berkelahi di Tempat Umum
Suami Palsukan Kematian, Istri dan Anak Bunuh Diri
Demi Sembuhkan Anak, Orangtua Beli Pulau Rp 2,2 Miliar
Lumpuh Setelah Jatuh dari Ranjang Saat Bercinta
Demi Balas Budi, Seorang Pria Bangun Vila Rp7 Miliar Buat Anjingnya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU