Home  / 
DPRDSU: Lima Program Sumut Bermartabat, Harus Direalisasikan Gubsu/Wagubsu
Jumat, 14 September 2018 | 17:17:06
Medan (SIB) -Kalangan DPRD Sumut mengharapkan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah untuk merealisasikan  lima program prioritas untuk mewujudkan Sumut Bermartabat. Paling tidak dalam 100 hari kepemimpinannya sudah ada terlihat perubahan hasil kerja di jajaran Pemprovsu.

Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman, Ketua Komisi A HM Nezar Djoely ST, Wakil Ketua Komisi A  Muhri Fauzi Hafis dan anggota Komisi D Baskami Ginting kepada wartawan, Rabu (12/9) di DPRD Sumut menanggapi lima program prioritas Gubsu/Wagubsu untuk mewujudkan Sumut Bermartabat.

Menurut Wagirin Arman, lima program prioritas itu memang sulit dilakukan dengan kinerja biasa, tapi diperlukan terobosan yang luar biasa. Untuk itu, lembaga legislatif siap bekerja sama dengan Gubsu/Wagubsu sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. 

"Kita sudah mengambil langkah terobosan sebagai wakil rakyat dan  sudah sepakat tetap melibatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai supervisi dalam pembahasan APBD setiap tahun," paparnya.

Sementara itu, Muhri Fauzi mengatakan, seperti diketahui, lima program prioritas untuk mewujudkan Sumut Bermartabat, yakni mengurangi angka pengangguran dengan memprioritaskan ketenagakerjaan, pendidikan yang mencerdaskan, pembangunan infrastruktur yang cukup untuk mendukung kenyamanan masyarakat.

Selain itu, tambahnya, penyediaan layanan kesehatan yang mutakhir, serta yang kelima,  peningkatan daya saing masyarakat dengan memprioritaskan Sumut kembali pada sektor agraris. Namun, katanya, lima program prioritas ini sulit terwujud jika pungli (pungutan liar) masih marak dan keamanan Sumut tidak terjamin. Karenanya, Gubsu/Wagubsu  perlu menegaskan dalam 100 hari kepemimpinannya, Pemprovsu harus bebas dari  pungli.

"Tujuan penegasan ini, agar memberikan kenyamanan dan membangkitkan rasa optimis masyarakat terhadap kepemimpinan baru Gubsu/Wagubsu," katanya.

Ditambahkan Baskami, seluruh OPD Pemprovsu yang berurusan langsung dengan perizinan dan pelayanan publik harus siap menandatangani pakta integritas. "Siap bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Masing-masing kepala OPD mundur dari jabatannya secara terhormat, jika ada pungli," ungkapnya.

Saat ini, ujar Muhri, Sumut membutuhkan gerakan strategis yang masif dan berani melalui kepemimpinan tertinggi dalam kewenangan yang dimilikinya. Ini mewujudkan pemerintah yang bersih, jujur dan adil dan bebas dari kegiatan pungli, guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara hukum, tambahnya.

Sementara itu, Nezar Djoeli menguatirkan, lima program prioritas sulit berjalan kalau tidak ada rasa aman dan pungli masih terjadi. "Untuk terciptanya kondisi aman dan bebas pungli yang utama, guna merealisasikan program Sumut Bermartabat," katanya.

Nezar dan Baskami berharap, Gubsu/Wagubsu bisa menghilangkan stigma tentang banyaknya pungli dan lambatnya birokrasi dalam mengurus perizinan, karena stigma ini bukan rahasia umum lagi, sehingga harus benar-benar dibersihkan. (A03/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Anak Didik SMA GKPS 1 Pamatangraya Dapat Sosialisasi Bahaya Narkoba
Mendikbud Minta PPDB Ditiadakan Mulai Tahun Depan
Kemendikbud Siapkan Lulusan SMK Jadi Pengusaha
1.938 Siswa Ikut Dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
Kunci Sekolah Bermutu Ada Pada Proses Pembelajaran
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU