Home  / 
Kadiskop : Penganggaran Program Harus Responsif Terhadap Gender dan Anak
Jumat, 10 Agustus 2018 | 17:53:03
SIB/Danres Saragih
DIABADIKAN: Kadiskop dan UKM Provsu Drs Amran Utheh MAP dan Kasubbang Program Asalta Brahmana SE MSi pada pembukaan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bagi Aparatur Perencanaan yang membidangi Koperasi dan UKM se- Sumut, Selasa (7/8) di Hotel Bumi Melaya Medan.
Medan (SIB) -Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM yang disesuaikan dengan keberagaman dan kebutuhan aspirasi masyarakat akan dapat mendukung percepatan keberhasilan pembangunan terutama pembangunan bidang pengarusutamaan gender.

Hal itu disampaikan Kadis Koperasi dan UKM Provsu Drs Amran Utheh MAP pada pembukaan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi Aparatur Perencanaan yang membidangi Koperasi dan UKM se-Sumut, Selasa (7/8) di Hotel Bumi Melaya Medan.

Dijelaskan, peningkatan kualitas SDM yang disesuaikan dengan keberagaman dan kebutuhan aspirasi masyarakat akan dapat mendukung percepatan keberhasilan pembangunan terutama bidang pengarusutamaan gender.

Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, mengamanahkan bagi seluruh instansi pemerintah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di masing-masing bidang pembangunan.

Secara spesifik ditindaklanjuti pula dalam Permendagri No 15 tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Permendagri No 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Utama Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya dipertegas pada surat edaran 4 menteri, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menkop dan UKM dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurutnya, amanah terkini yang disampaikan Gubsu kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) Provsu melalui surat No 463/7228/2018 tanggal 17 Juli 2018 adalah mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan anak dengan memerhatikan kebutuhan, permasalahan, penganggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

"Perlu saya beritahu bahwa perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, bukan pula harus menambah anggaran melebihi pagu indikatif yang sudah ditetapkan, tetapi lebih merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategi dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)," ujarnya.

Sementara Ketua Pelaksana Kegiatan Asalta Brahmana SE MSi mengatakan, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender merupakan suatu proses yang perlu dilaksanakan oleh para perencana organisasi perangkat daerah baik di tingkat provinsi mupun di kabupaten/kota sebagai wujud adanya komitmen para pengambil keputusan dengan harapan, kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Acara Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Rensponsif Gender bagi aparatur perencanaan yang membidangi Koperasi dan UKM se-Sumut dilaksanakan 3 hari, yaitu tanggal 6-8 Agustus 2018. (A12/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bacaleg DPRD SU Jan Rismen Saragih Suarakan Pemekaran Kabupaten Simalungun
Kapolres Tes Urine Mendadak Personil Satres Narkoba Polres Simalungun
Partai Golkar Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Atur Strategi Perolehan Suara di Pileg dan Pilpres 2019
Seratusan Pengemudi Angkutan Online Unjukrasa ke Kantor DPRD P Siantar
Kelompok Tani di Sumut Dapat Bantuan Hibah Sapi dan Kambing
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU