Home  / 
Deklarasi Jokowi Dua Periode dan Ganti Presiden
Robby Barus: Polisi Harus Pantau Pergerakan Kelompok Hindari Pergesekan
Minggu, 22 Juli 2018 | 13:32:38
Medan (SIB)- Terkait adanya deklarasi Jokowi dua periode dan deklarasi ganti Presiden di hari yang sama, Minggu (22/7), anggota DPRD Medan Robby Barus mengatakan, berdemokrasi adalah hak warga negara. Berbeda pendapat itu biasa, ada yang pro pemerintah dan ada yang tidak puas sehingga minta pemimpin diganti.

"Tapi demi menjaga kondusifitas diharapkan jangan ada riak-riak yang sampai mengganggu kamtibmas. Untuk itu, aparat Kepolisian harus memantau pergerakan kedua kelompok ini agar tidak terjadi pergesekan. Karena bisa saja kedua kelompok bertemu, kemudian saling ejek sehingga terjadi benturan," kata Robby kepada wartawan, Jumat (20/8) di Medan.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pendapat sekelompok orang berbeda satu sama lain itu sah-sah saja. Tapi jangan sampai memprovokatori masyarakat dengan bahasa-bahasa tidak senonoh dan melakukan ujaran kebencian. Kelompok yang pro dan kontra harus berorasi secara santun, karena warga  Medan yang multi etnis dan agama adalah orang-orang yang beradat dan menjunjung sopan santun.

"Bicaralah secara ilmiah dan beretika, kalau tidak suka pemimpin sekarang untuk dua periode harus dijelaskan secara ilmiah dan masuk akal. Jangan mengajak orang membenci Presiden Jokowi dan menuturkan kata-kata berbau fitnah. Yang pro Jokowi juga, kalau berpidato jangan mengejek kelompok lain, tapi rangkullah masyarakat, sampaikanlah buah pembangunan yang sudah dikerjakan Jokowi selama ini," tuturnya.

Persoalan siapa Presiden RI periode 2019-2024 kata Robby selayaknya jangan dulu dibahas, karena Pilpres yang dirangkai dengan Pemilu Legislatif masih 9 bulan lagi. Presiden Jokowi masih konsentrasi dengan program pembangunannya. Setiap warga negara harus mendukung pemerintahan yang sedang berjalan.
"Dan juga harus dihormati, sekarang Pak Jokowi masih pemimpin di NKRI, sebagai Presiden dan Kepala Negara, mari kita hormati beliau. Kalau tidak suka, hendaknya jangan mencemoh dan memfitnah dengan kata-kata tidak santun. Tidak ada yang melarang berdemokrasi, walapun itu deklarasi meminta ganti Presiden 2019, itu hak semua orang, tapi bicaralah yang sopan," tegasnya.

Lagi pula, lanjut Robby, yang memilih Presiden adalah rakyat Indonesia yang berjumlah 200 juta jiwa lebih dari Sabang sampai Merauke. Rakyat sangat tahu siapa yang layak dan pantas dipilihnya, meski apapun yang mempengaruhi masyarakat Indonesia tidak tergoyahkan dengan godaan, karena mereka sudah cerdas. (A10/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
102 Ribu Napi Dapat Remisi 17 Agustus, 2.220 Orang Langsung Bebas
Mantan Sekjen PBB Kofi Annan Meninggal Dunia di Usia 80 Tahun
Bertengkar dengan Suami, Ibu di Bolivia Gantung 3 Anaknya
Malaysia Cabut Undang-undang Anti-hoax yang Kontroversial
5 Tahun Beraksi, Anggota Jaringan Selundupkan 500 Ekor Cenderawasih
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU