Home  / 
Dugaan Perjalanan Fiktif di Kesbangpol Sumut, Pj Gubsu Perintahkan Inspektorat Lakukan Pengecekan
* Oknum yang Dituding Membantah dan Menantang Pembuktian
Selasa, 17 Juli 2018 | 17:11:30
Medan (SIB) -Mengenai adanya dugaan perjalanan fiktif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut, Pj Gubsu Drs Eko Subowo MBA memerintahkan Kepala Inspektorat Sumut OK Hendri untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. "Kita perintahkan Inspektorat untuk mengeceknya. Kalau memang itu benar, saya akan menindak oknum PNS tersebut sesuai UU ANS yang berlaku," katanya kepada wartawan, Jumat (13/7) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan.

Dia berharap Inspektorat dapat segera menindaklanjuti informasi ini, sehingga tidak menjadi polemik ke depannya. "Ok ya teman-teman, itu dulu tanggapan saya. Terimakasih ya," katanya.

Sementara OK Hendri mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti kasus dugaan perjalanan dinas fiktif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut. Namun Inspektorat sendiri meminta PNS yang diduga kerap 'dipaksa' meneken SPPD supaya mengadu ke Kantor Inspektorat Sumut di Jalan Wahid Hasyim Medan. "Nama pengadu sendiri akan dirahasikan oleh inspektorat. Dengan adanya pengaduan itu, kami akan langsung menurunkan tim sesuai UU ANS yang berlaku," katanya.

Menurut dia, peyalahgunaan administrasi biaya perjalanan adalah korupsi. "Jika ini tidak segera dilaporkan oleh PNS yang diduga dipaksa meneken biaya perjalanan itu, padahal dirinya tidak berangkat, maka yang meneken itu yang akan menjadi tersangka nanti. Makanya mumpung ini masih baru informasinya, segeralah melaporkannya kepada Inspektorat. Nama pelapor akan kami rahasiakan," katanya.

Dia menuturkan, dengan adanya pengaduan itu nanti, pihaknya akan memanggil yang terlibat di dalamnya. "Karenanya PNS tersebut harus membuat pernyataan dan penandatanganan bersama kalau mereka dipaksa melakukan penandatanganan perjalanan fiktif. Lalu siapa oknum pejabat yang menyuruh mereka melakukan penandatanganan itu, juga harus diberitahukan kepada kami. Sebab jika dilihat dari kajian hukum, maka yang menandatangani yang kena sanksi di sini. Misalnya diteken Rp 50, dan yang dia terima cuma Rp 10. Tetap saja yang diterimanya itu adalah Rp 50. Kenapa dia mau meneken sebesar Rp 50," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, pejabat struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut diduga sering melakukan perjalanan fiktif. Satu di antaranya yakni Kepala Bidang Politik Dalam Negeri FEP. Dia dituding kerap memakai 'joki' dan 'menukangi' surat perintah perjalanan dinas (SPPD) atas namanya. "Seperti pada 23 April lalu, dia (FEP) ditugaskan berangkat ke Simalungun. Tapi malah dia menyuruh staf yang berangkat ke sana. Sementara dia mengikuti kegiatan deklarasi LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di Kantor Gubsu," ujar seorang PNS yang tidak mau disebutkan namanya di instansi tersebut kepada wartawan, Kamis (5/7) di kantor Gubsu.

Kata sumber itu, kondisi seperti ini sering terjadi di instansi mereka. Bahkan dia membeberkan, para staf kerap 'dipaksa' meneken SPPD si pejabat yang tak berangkat itu, dan diberi uang sebagai bentuk terimakasih atas tanda tangannya. "Kalau tidak bersedia, maka akan diberi tekanan padanya. Kami punya bukti yang cukup atas masalah ini. Bahkan staf yang ditekan itu siap bersaksi bila temuan ini dibawa ke ranah hukum," ungkapnya.

Hal seperti ini, kata dia, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut sebab akan jadi preseden buruk ke depan. "Selain jadi contoh yang tidak baik kepada jajaran, juga sudah merugikan keuangan negara melalui SPPD. Sekarang ini saja mainnya di sana dan pegawai-pegawai itu sudah resah," katanya.

Sementara Fazri Effendi Pasaribu (FEP) yang dikonfirmasi di kantornya kepada wartawan mengaku, bahwa tuduhan kepadanya itu tidak benar, dan justru lebih menjurus ke fitnah. "Benar memang saya ada ditugaskan ke Simalungun oleh pimpinan, untuk melakukan koordinasi dengan Kesbangpol Simalungun terkait pelaksanaan Pilgubsu di daerah itu. Tapi di tengah perjalanan, saya diperintah untuk kembali mewakili Bapak Kepala Badan menghadiri acara deklarasi LHKPN yang diselenggarakan KPK dan Kemendagri. Jadi menurut saya ini fitnah," katanya.

Dia bahkan menantang orang yang menuduhnya itu untuk membuktikan ada apa tidak uang SPPD waktu ke Simalungun yang ia terima. "Saya juga tidak ada menyuruh atau meminta orang lain menggantikan saya untuk hadir ke acara di Simalungun. Buktikanlah hotel saya menginap di sana apa, mana duit yang saya terima dari perjalanan tersebut. Sepersen pun tidak ada saya terima," katanya.

Lagian, sambungnya, dirinya baru saja menjabat tiga bulan sebagai Kabid di Kesbangpol Sumut. Jadi dari mana bisa seenaknya melakukan perjalanan dinas secara rutin, baik ke daerah-daerah di Sumut ataupun luar provinsi. "Namanya juga orang yang baru masuk ke rumah yang baru, mana pula saya terpikir mau jalan ke sana kemari. Tentu urusan di dalam dan perintah atasan yang pertama saya kerjakan," tegasnya. (A11/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bacaleg DPRD SU Jan Rismen Saragih Suarakan Pemekaran Kabupaten Simalungun
Kapolres Tes Urine Mendadak Personil Satres Narkoba Polres Simalungun
Partai Golkar Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Atur Strategi Perolehan Suara di Pileg dan Pilpres 2019
Seratusan Pengemudi Angkutan Online Unjukrasa ke Kantor DPRD P Siantar
Kelompok Tani di Sumut Dapat Bantuan Hibah Sapi dan Kambing
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU