Home  / 
Terungkap di Reses Herry Zulkarnain Hutajulu
Bayi di Kandungan Sudah Bisa Didaftarkan Jadi Peserta BPJS Kesehatan
Senin, 16 Juli 2018 | 11:33:53
SIB/ Horas Pasaribu
RESES: Ketua Fraksi P Demokrat DPRD Medan Herry Zulkarnain Hutajulu ketika melaksanakan reses pribadinya, Kamis (12/7) di lapangan sepakbola Jalan Balaikota, Kecamatan Medan Helvetia.
Medan (SIB) -Petugas BPJS Kesehatan Medan Dimas Bima Mandala mengatakan, anak atau bayi yang masih dalam kandungan sebaiknya didaftarkan menjadi peserta BPJS. Pasalnya, dalam proses persalinan ada dua jiwa yang masuk dalam biaya perawatan, yakni si ibu dan bayinya. 

"Tapi hanya si ibu yang ditanggung BPJS ketika bersalin dan perawatan  selama di rumah sakit, kalau si bayi dikenakan biaya. Makanya semasih dalam kandungan, calon bayi sudah bisa didaftarkan jadi peserta BPJS, maka ketika lahir biaya perawatannya ditanggung BPJS. Biaya tersebut seperti kamar bayi dan ruang inkubator jika ada gangguan kesehatan pada bayi biayanya dicover BPJS," kata Dimas pada reses kedua tahun 2018 Ketua Fraksi P Demokrat DPRD Medan Drs Herry Zulkarnain Hutajulu MSi, Dapil Medan III, Kamis (12/7) di Lapangan Sepakbola Jalan Balaidesa, Kecamatan Medan Helvetia.

Dijelaskannya lagi, peserta BPJS yang menderita penyakit sesuai indikasi dokter maka harus dirawat di rumah sakit provider BPJS sampai sehat.

"Tidak ada ketentuan BPJS pasien dirawat hanya tiga malam, empat malam atau seminggu kemudian disuruh pulang. Ketentuan BPJS tegas, pasien dirawat sampai sembuh, pihak rumah sakit tidak boleh membuat peraturan di luar ketentuan BPJS. Kami akui banyak peserta BPJS yang mengadukan hal seperti itu kepada kami. Di tiap rumah sakit ada BPJS Center, adukanlah ke situ. Jika ada penyimpangan maka manejemen rumah sakit akan kami tegur bahkan kami putus kerjasamanya jika tetap membandel. Jika petugas kami tidak merespon, silahkan laporkan ke BPJS, pasti kami tindak," tegas Dimas Bima Mandala.

Pada kesempatan itu, banyak juga warga yang menghadiri reses mengeluhkan sulitnya E-KTP dengan alasan blanko tidak ada. Menyikapi itu, Herry Zulkarnain menjelaskan bahwa kekosongan blanko KTP tidak ada lagi, karena persoalan E-KTP sudah diselesaikan Presiden Jokowi. Permasalahan yang terjadi beberapa tahun belakangan adalah peninggalan kepemimpinan masa lalu. "Kalau blanko E-KTP masih kurang, perlu dipertanyakan kepada Kadisdukcapil kenapa ini bisa terjadi," terang Plt Ketua DPD P Demokrat Sumut ini.

Masyarakat juga mengeluhkan tentang banjir di kawasan Medan Helvetia akibat drainase yang tumpat. Kasidi, perwakilan dari Dinas PU Bina Marga yang dihadirkan Herry Zulkarnain menjelaskan bahwa banjir adalah bencana alam akibat curah hujan yang tinggi, sehingga drainase tidak mampu menampung debit air yang besar. 

"Bukan kami (Dinas PU) tidak perduli terhadap banjir, UPT PU ada 5 unit yang mengurusi permasalahan parit dan drainase di 21 kecamatan di Medan," kata Kasidi beralasan. (A10/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bacaleg DPRD SU Jan Rismen Saragih Suarakan Pemekaran Kabupaten Simalungun
Kapolres Tes Urine Mendadak Personil Satres Narkoba Polres Simalungun
Partai Golkar Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Atur Strategi Perolehan Suara di Pileg dan Pilpres 2019
Seratusan Pengemudi Angkutan Online Unjukrasa ke Kantor DPRD P Siantar
Kelompok Tani di Sumut Dapat Bantuan Hibah Sapi dan Kambing
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU