Home  / 
Masyarakat P3A Gunung Agung Batubara Datangi Komisi D DPRDSU
* Minta Dinas SDA Provsu Kelola Irigasi Kwala Gunung di Batubara
Kamis, 12 Juli 2018 | 16:22:13
Medan (SIB) -Masyarakat yang tergabung P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) mendatangi Komisi D DPRD Sumut, Rabu (11/7), meminta Dinas SDA (Sumber Daya Air), Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu untuk mengelola Irigasi Kwala Gunung di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, karena perhatian dari Pemkab selama ini sangat minim. 

"Secara aturan, Irigasi Kwala Gunung seharusnya dikelola provinsi, karena dari luas lahan yang dikelola lebih dari seribu hektar," ujar perwakilan petani Agus Farianto dalam pertemuan dengan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang Provsu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut dan Kabupaten Batubara yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sumut Ari Wibowo.

Sebenarnya, katanya, masyarakat tidak perduli siapa yang mau mengelola daerah Irigasi Kwala Gunung. Terpenting bagi masyarakat, jaringan irigasi dapat berfungsi secara baik dan terus dipelihara. "Kami ingin ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah jaringan irigasi ini," ujarnya.

Dikatakan Agus, saat Musrenbang Kabupaten Batubara telah disampaikan bahwa luas persawahan yang memanfaatkan daerah Irigasi Kwala Gunung bukan 850 hektare melainkan seribuan hektare lebih dengan rincian P3A Gunung Agung 250 Ha, P3A Tirto Rahayu seluas 820 Ha, P3A Tirto Megung seluas 142 Ha, P3A Tirta Agung seluas 167 Ha, P3A Tirta Rizki seluas 93 Ha, P3A Tirta Kencana seluas 149 Ha.

"Kami sangat sedih, permintaan kami tidak ditanggapi Pemkab Batubara. Karena itu, kami berharap Dinas SDA Provinsi yang mengelola jaringan Irigasi Kwala Gunung," ujarnya.

Dalam rapat yang dihadiri Sekretaris dan anggota Komisi D antara lain, Sutrisno Pangaribuan, Leonard S Samosir, Burhanuddin Siregar, Darwin Lubis dan Syamsul Qodri, Kadis SDA, Cipta Karya dan Tataruang Lukmanul Hakim mengatakan, berdasarkan keputusan Menteri PU PR No 14/PR/M/2015, pengelolaan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Sumut tidak termasuk daerah Irigasi Kwala Gunung dan menjadi kewenangan Kabupaten Batubara. 

"Ini keputusan Menteri dan kita sifatnya hanya menjalankan aturan. Begitupun kalau memang luas lahan di atas 1000 Ha dan masyarakat berkeinginan untuk mengalihkan kewenangan, dapat menyampaikan permohonan ke Gubsu dan tim akan mengukur ulang luasnya. Untuk mengukur ini tentu membutuhkan anggaran," ujar Lukmanul Hakim.

Sementara itu Leonard Samosir setuju dilakukan pengukuran ulang terhadap luas lahan irigasi dan minta agar Pemprovsu memperhatikan aspirasi masyarakat.  "Jika butuh dana, kita dukung penganggaran untuk anggaran pengukuran di P-APBD 2018 nanti. Percayalah kami tetap memihak kepada petani," ujar Leonard seraya berharap masyarakat nanti menjalankan prosedur yang telah disampaikan pihak Dinas SDA. (A03/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bertemu Pejabat Singapura, Ketua MPR Sampaikan Kondisi Politik RI
15 Hektare Hutan Konservasi di Riau Terbakar
Hari Ini, KPU Sampaikan Hasil Verifikasi Administrasi Bacaleg 2019
Bendera Peserta Asian Games Pakai Bambu, PDIP DKI: Tidak Pantas!
Jokowi Ajak Anak-anak Bermain dan Berdendang di Halaman Istana
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU