Home  / 
Plus- Minus PKPU Larang Mantan Koruptor Nyaleg
Boydo Panjaitan: Tuhan Saja Maha Pengampun
Jumat, 6 Juli 2018 | 10:59:37
Boydo Panjaitan
Medan (SIB) -Terbitnya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Pemilu 2019 bahwa mantan koruptor, bandar narkoba dan pejahat sesual anak tidak bisa menjadi calon anggota Legislatif (nyaleg) dinilai ada plus dan minusnya. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Medan Burhanuddin Sitepu SH kepada SIB, Selasa (3/7) di kantor DPC P Demokrat Medan Jalan DI Panjaitan, Medan. 

Menurut Ketua DPC P Demokrat Medan ini, dari sudut hak asasi manusia itu sudah mengebiri hak seseorang dipilih atau memilih sebagai pejabat negara. Karena, hak politik seseorang hanya bisa dicabut oleh putusan pengadilan setelah divonis dengan lama hukuman yang sudah ditentukan. 

"Tapi jika hak politiknya tidak dicabut sah-sah saja bisa nyaleg. Kalaupun hak politik dicabut, bisa dikembalikan lagi setelah masa hukuman sudah dilalui. Kita ingin tahu, apa landasan hukum PKPU membuat aturan seperti itu, landasan kemanusiaan adalah UUD 1945, apakah PKPU lebih tinggi dari UUD?" ucap Burhan heran. 

Namun, Burhan melihat ada sisi positifnya, PKPU itu sebagai warning (peringatan) kepada orang- orang politik agar jangan melakukan pelanggaran hukum. Karena, ketika seseorang mantan napi korupsi, Bandar narkoba dan penjahat seksual anak diterima sebagai anggota legislatif, dengan sendirinya status orang tersebut berubah menjadi seorang pejabat. "Bagaimana nanti tanggapan masyarakat jika mantan napi koruptor, duduk di kursi dewan yang terhormat. 

Setelah duduk, hubungan emosional antara dewan dan pemerintah itu ada. Hubungan kerjasama itu tetap ada, hal-hal seperti inilah mungkin diragukan KPU sehingga diterbitkan PKPU tersebut," terangnya. Apalagi, lanjut Burhan, jika seseorang itu dewan yang duduk tersebut sudah pernah dipenjara karena menjadi Bandar narkoba dan melakukan kejahatan seksual kepada anak maka marwah lembaga DPRD akan jatuh. Karena seorang anggota dewan yang duduk adalah mewakili ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat pemilih. 

Ketika duduk jadi dewan, seseorang tersebut bukan hanya jadi pejabat, tapi juga tokoh masyarakat. Gelar itu tidak dibeli atau menuntut ilmu, tapi dianugerahi oleh masyarakat. Bagaimana marwah lembaga dewan jika ada tokoh tapi dia mantan napi korupsi, bandar narkoba dan penjahat seksual. Dengan perbuatan amoral yang pernah dilakukan tentu sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai cerminan masyarakat. 

"Tentu KPU punya dasar hukum menerbitkan PKPU tersebut, karena di belakangan hari, masyarakat akan menyalahkan KPU kenapa meloloskan mantan napi. Menurut saya, para mantan napi yang dikategorikan KPU tersebut, hendaknya mengurungkan niatnya untuk nyaleg. Karena dikhawatirkan, masyarakat terutama generasi muda akan menilai lolosnya mantan napi sudah menjadi hal yang lumrah dan bisa dimaklumi. Sehingga kelak mereka menirunya, karena toh mantan napi saja bisa menjadi pejabat , sama kedudukan dengan orang yang tidak pernah kena kasus apapun," tegasnya. 

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Boydo Panjaitan mengemukakan, di dalam membuat PKPU, KPU harus mengacu peraturan yang ada diatasnya. Karena KPU adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, sehingga peraturan yang ditegakkan adalah peraturan yang sudah ada. 

"KPU bukan perancang UU, tapi melaksanakan UU yang sudah dibuat oleh DPR, bukan ikut-ikutan membuat UU," ungkapnya. 

Lagi pula, kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan ini, jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, pemerintah melalui lembaga hukum sudah menghukumnya. Ganjaran sudah diterima, maka tidak perlu lagi hukuman itu ditambahi oleh KPU dengan mengebiri hak politiknya. 

Apalagi, setelah 5 tahun menjalani hukuman,maka mantan napi sudah dipulihkan haknya. "Sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, ganjaran dari kejahatan yang diperbuat sudah diterimanya di jeruji besi. Tuhan saja Maha Pengampun, memberi kesempatan umat yang bersalah menebus dosanya, kok KPU tidak mengampuni mereka, malah membuat peraturan yang menghambat hak mereka," imbuhnya. (A10/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
KPU Temukan Eks Napi Korupsi Nyaleg di NTB dan Sumut
Pikirkan Sejenak, Apakah Kita Sudah "Dikendalikan" oleh Smartphone?
Said Aqil: Pelaku Bom Bunuh Diri Buang Saja ke Laut
Kekurangan Penduduk, Kota di Jepang Kesulitan Cari Ninja
Gempa 5,5 SR di Padang, 1 Warga Tewas
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU