Home  / 
Pengawas Harus Awasi Pemilih Bawa e-KTP/Suket di TPS
Kamis, 14 Juni 2018 | 10:56:08
Medan (SIB) -Terbitnya Surat Edaran (SE) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 574/2018 tidak menghapus kewajiban pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan. Akan tetapi kemudahan bersyarat yang diberikan Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanggal 27 Juni mendatang. 

"Kita ingatkan agar Pengawas TPS melihat secara cermat,  apakah KPPS memeriksa KTP atau Suket pemilih pada saat pemungutan suara," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut)  Aulia Andri, Rabu (13/6).

Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran, pengawas TPS melihat prosedur pelaksanaan di TPS, mulai awal hingga akhir,  termasuk pemeriksaan e-KTP/Suket. "Pelaksanaan pemungutan suara itu prosedural, bukan optional (pilihan). Jadi, runtut dan runut dari awal sampai akhir," katanya.

Dikatakannya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 8 tahun 2018 ditegaskan,  pemilih yang bisa memilih adalah yang terdaftar dalam DPT.  Pemilih dalam DPT menunjukkan pemberitahuan memilih (C-6) dan wajib menunjukkan e-KTP/Suket.

Selanjutnya, KPU menerbitkan SE 574 yang isinya memberi kemudahan bagi pemilih yang tidak bisa menunjukkan e-KTP/ Suket. Dituliskan, bila yang membawa C-6 tidak bisa menunjukkan e-KTP/Suket, maka pemilih bisa memilih dengan ketentuan mendapat izin dari KPPS. "Jelas, bahwa prosedur pemeriksaan KTP atau Suket itu wajib dilaksanakan. Dengan ketentuan, apakah cukup dengan penilaian KPPS, atau perlu bukti-bukti lain, misalkan kartu keluarga. Pengawas TPS akan turut melihat dan menilai prosedur ini," katanya. 

Disampaikannya juga, informasi yang beredar bahwa tanpa e-KTP/Suket pemilih bisa memilih tidak sepenuhnya benar. Bahkan, informasi itu seolah-olah membatalkan aturan yang sudah ada. "Seolah-olah tanpa KTP langsung bisa nyoblos. Padahal tidak. Perlu penilaian dulu," katanya.

Menurutnya, e-KTP/Suket merupakan langkah mencegah penggunaan hak milik orang lain.  Sebagaimana pengalaman pemilihan-pemilihan sebelumnya, terjadi upaya menggunakan hak pilih orang lain dengan hanya membawa C6 orang lain. Kasus ini sudah ada yang sampai ke meja hijau. 

Menurutnya, terbitnya SE 574 bersifat teknis penyelenggara, bukan untuk dipublikasikan sehingga pemilih mengabaikan aturan yang ada. "Ini aturan teknis yang sifatnya khusus, agar pemilih tidak kehilangan hak pilih ketika tak bisa menunjukkan KTP atau Suket karena hal tertentu seperti hilang atau karena alasan yang logis," katanya. 

Informasi yang menyebutkan tanpa KTP/Suket bisa memilih berpotensi membuat gaduh. "Semua datang tidak bawa e-KTP atau Suket, maka perlu waktu untuk mengenali pembawa C-6 itu kan. Kemudian ada yang diizinkan dan ada yang tidak. Bisa makin gaduh di TPS nanti," katanya. (A14/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Eramas Gelar Kampanye Dialogis dan Doa Bersama 23 Juni
Seribuan Warga Hadiri Halal Bi Halal Masyarakat Simalungun Bersama Djarot Saiful Hidayat di Perdagangan
FKI 1 Sumut Komit Dukung Paslon Bupati Dairi Nomor Urut 2
Warga Pinggiran Rel Berharap Pada Djoss Ada Pemondokan Layak
BEM se-Jabar Kirim Surat Protes ke Kemendagri Terkait Komjen Iriawan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU