Home  / 
BEM Nusantara Dukung Bawaslu Sumut Larang Paslon Kampanye Terselubung di Rumah Ibadah
Selasa, 22 Mei 2018 | 16:50:35
Medan (SIB) -Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM NUS) mendukung kebijakan Bawaslu Sumut yang tertuang dalam Surat Bawaslu Sumut No. B-1801/K.Bawaslu Sumut-Prov.SU/P.P.00.01/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 terkait aturan larangan bagi pasangan calon menyampaikan ucapan selamat Ramadan, berbuka puasa dan lain-lain dalam bentuk iklan di media massa. 
Hal ini disampaikan oleh Kordinator Nusantara Pulau Sumatera Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Kornus BEM NUS) Zulkifli dalam rilisnya, Senin (21/5).
"Kita sudah baca dan pelajari surat kebijakan Bawaslu Sumut terkait larangan, kami melihatnya bagus, ya kalau mau ibadah ya silahkan, tapi jangan kampanye terselubung," katanya.
Zulkifli menjelaskan, larangan yang disampaikan Bawaslu kan jelas, kalau dilakukan dengan menggunakan selebaran, poster atau pun berbentuk iklan yang di dalamnya ada gambar pasangan calon, itu baru tidak diperbolehkan, tapi selama tidak ada poster dan lainnya, tidak ada masalah.
"Jadi yang dilarang itu kampanye terselubung, bukan melarang umat untuk beribadah, kan memang tugas Bawaslu untuk melakukan pencegahan serta penindakan terkait pilkada," jelasnya.
Hal senada disampaikan Kordinator BEM NUS Wilayah Sumut, Bangkit Sanjaya, bahwa larangan yang dikeluarkan Bawaslu Sumut bukanlah sepihak, tapi melainkan hasil pembahasan dan kesepakatan antara banyak pihak termasuk tim dari kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Menurutnya, kalau pun ada kontroversi di kalangan masyarakat, itu disebabkan adanya penyebaran sepihak terhadap larangan tersebut. "Saya melihat ada 
pemotongan kata kata dalam selebaran tersebut, sehingga pemahamannya menjadi berbeda," ucap Bangkit.

Pastinya, BEM NUS ingin pelaksanaan Pilgubsu aman, lancar dan damai, tanpa adanya gangguan dan provokasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah NKRI.

Bawaslu Didemo
Surat Bawaslu Sumut yang memuat sejumlah larangan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur beserta timnya pada bulan Ramadan berbuntut panjang. Surat itu mendapat protes dan memantik unjuk rasa.

Massa mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Sumatera Utara berunjuk rasa memprotes surat itu. Mereka menggeruduk kantor Bawaslu Sumut, Jalan Adam Malik, Medan, Senin (21/5).

Massa menilai Bawaslu Sumut tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas mengeluarkan surat Nomor: B-1601/K.Bawaslu-Prof.SU/PM.00.01/05/2018. Lembaga pengawas pemilu itu dinilai telah melanggar Pasal 29 UUD 1945 mengenai kebebasan menjalankan agama.

Pengunjuk rasa menilai tindakan Bawaslu Sumut aneh. "Ini hanya terjadi di Sumut, di daerah lain tidak ada aturan seperti ini," kata Rajali Taat, Ketua DPD KAUMI Medan, salah satu elemen massa aksi.

Menurut pengunjuk rasa, Bawaslu Sumut sudah melampaui kewenangannya dengan mengatur pelaksanaan ritual ibadah orang lain.

"Tidak ada kewenangan Bawaslu Sumut mengeluarkan surat tersebut, dan melanggar kebebasan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUD 1945, maka dengan ini kami dari Aliansi Umat Islam mendesak Bawaslu Sumatera Utara untuk mencabut surat tersebut, karena menyinggung perasaan umat Islam. Karena hal ini kami anggap telah menista agama," kata Zul Chairi Pahlawan, orator yang membacakan pernyataan sikap Aliansi Ummat Islam Sumatera Utara.

Pengunjuk rasa juga mendesak Bawaslu Sumut  mencabut surat itu. "Apabila Bawaslu menolak mencabut surat itu, maka kami meminta secara tegas agar ketiga komisioner Bawaslu Sumatera Utara mengundurkan diri," sambung Zul.

Bawaslu Sumut juga dituntut untuk netral selaku pengawas dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Pengunjuk rasa juga meminta agar salah seorang komisioner Bawaslu Sumut mundur untuk menjaga netralitas, karena dia merupakan anak kandung dari ketua tim sukses salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut.

Pengunjuk rasa kemudian ditemui salah seorang komisioner Bawaslu Sumut, Aulia Andri. Dia diberi kesempatan berbicara di atas mobil komando. "Kami memang ada mengeluarkan surat rdaran yang resmi dari Bawaslu, sehingga keberatan Bapak-Ibu pada hari ini akan kami terima dan akan bicarakan dengan komisioner lainnya. Jika ada yang perlu diperbaiki nanti akan dilakukan perbaikan," katanya. 

Massa menolak perbaikan dan meminta surat itu dicabut. Mereka mengancam akan membawa massa lebih besar jika permintaannya tak diindahkan. "Kami meminta habis Jumat kami datang kemari, tolong diterima ketiga komisioner Bawaslu," ucap seorang orator. (A14/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepergok Mencuri, Seorang Pria Dimassa Warga di Pematangsiantar
Simpan Sabu di Tempat Beras, IRT Dituntut 1 Tahun Suaminya 7 Tahun di PN Simalungun
Polrestabes Medan Ringkus Pelaku Penggelapan di Tangerang
Jual Sabu Tanpa Hak Dituntut 10 Tahun di PN Simalungun
Memperkosa Gadis Tetangga, Suratman Divonis 6 Tahun Penjara
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU