Home  / 
Terbentuk, LPRI Sumut Dipimpin Edward-Rachmat-Riadh
Kamis, 17 Mei 2018 | 15:34:35
Medan (SIB)- DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Sumut terbentuk yang dipimpin Edward Pangaribuan SE sebagai ketua umum, Rachmat Faisal ST sekretaris umum dan H Riadh Nasution SE sebagai bendahara umum.

"Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang pengangkatan dan penetapan pengurus DPD LPRI Provinsi Sumut ini sebenarnya sudah diteken pada 29 November 2017, tapi baru turun atau kami terima akhir pekan lalu karena faktor konsolidasi antara pusat dan daerah. Tapi secara organisatorial kami sudah bekerja dan membuat program-program sebelum SK ini terbit," ujar Edward Pangaribuan kepada SIB di sela-sela seminar nasional tentang Hukum Kontrak Konstruksi yang digelar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Sumut di Deli Room Hotel Danau Toba Medan, Senin (14/5).

Hadir dalam temu pers itu sejumlah pengurus terpilih LPRI Sumut antara lain Gandhi Situmeang, Fernando Sihombing SE dan Ir Charly Simanjuntak.

Para pengurus DPD LPRI Sumut itu terdiri dari unsur dewan kehormatan daerah (DKD) dengan masing-masing posisi ketua, sekreatris dan anggota yaitu Drs H Arifin Matondang, Ir Tua Doli Manurung dan Ir Demak Simorangkir. Unsur Dewan Pembina Daerah Datuk Djohansyah SE Ak, Ir Timbul Butar-butar dan Tamba Tua Siahaan SE. Unsur Dewan Pengawas Daerah yakni Edward Simamora, Ir Tumpol Napitupulu dan Robert Hutahaean.

Sedangkan unsur DPD berdasarkan SK tersebut adalah Ketua Umum Edward Pangaribuan SE, Sekretaris Umum Rachmat Faisal ST, Wakil Sekretaris Umum Ganda Sidabutar SE, Bendahara Umum H Riadh Alfi Nasution, Wakil Bendahara Umum Leodric Siahaan SE serta para ketua bidang.

"LPRI ini bersifat nasional yang terdaftar di Ditjen AHU Kemenkum HAM RI tertanggal 14 September 2014, dan kami sudah menerima surat tugas untuk pelaksanaan program-program di bidang pengawasan kinerja reformasi di daerah-daerah, khususnya di Sumut ini. Selama ini Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terkesan mandul karena tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara, sehingga kalangan penyedia jasa selalu dirugikan. Sementara SKB tiga menteri terkait juga kurang terimplementasi sehingga peluang gerakan masyarakat  untuk mencegah praktek korupsi jadi terhambat," ujar Edward sembari menunjukkan salinan SK DPP LPRI yang ditandatangani Ketua Umum Syarifuddin Thahir ST SE MA dan Sekjen Iqbal Daud Hutapea SH MH.

Dia mengakui sebagian besar pengrus DPD LPRI Sumut berlatar belakang penyedia jasa atau kontraktor jasa konstruksi di Sumut, karena salah satu fokus prioritas program LPRI adalah pengawasan praktik-praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak terjadi di proyek-proyek konstruksi yang dibiayai APBN atau APBD. (A04/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
6 Tim Senior Putra Dipastikan Lolos 8 Besar Turnamen Bola Voli
Turnamen Bola Voli Senior Putra di Pematangsiantar, Mangisi Lunggu Sidabutar SE Jagokan Kambat Simalungun
Kisruh Kepengurusan Percasi Asahan, Mandat Pengprov Sumut Dipertanyakan
Atlet Wushu Indonesia Raih Emas di Festival Shaolin China
PSSI Sering Terlambat Bayar Gaji Milla
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU