Home  / 
Komisi D DPRD Medan Rekomendasikan Bongkar 3 Ruko Tanpa IMB di Tembung
Jumat, 23 Maret 2018 | 09:42:38
Medan (SIB) -Komisi D DPRD Medan memberi rekomendasi kepada Satpol PP Pemko Medan untuk membongkar 3 dari 10 unit bangunan rumah toko (Ruko) di Jalan Tempuling Kecamatan Medan Tembung, karena hanya 7 unit yang memiliki izin.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Medan Ir Parlaungan Simangunsong didampingi H Ilhamsyah SH, Ahmad Arif, Ir Sahat Simbolon dan Drs Maruli Tua Tarigan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D dengan Trantib Kecamatan Medan Tembung, Kabid Trantib Satpol PP Medan dan perwakilan Dinas PKP2R di ruang komisi, Kamis (22/3).

Dalam kesempatan itu, Kasi Trantib Medan Tembung Cahyadi menyebutkan, kondisi bangunan tersebut sudah mencapai 85 persen dan mengakui bahwa izinnya yang keluar hanya 7 bangunan.

Bangunan  Ruko tersebut terdiri dari 10 unit, 4 di depan menghadap ke Jalan Tempuling dan 6 di belakangnya. Pihaknya sudah menyurati yang bersangkutan untuk melengkapi syaratnya.

Perwakilan Dinas PKP2R juga mengakui, bangunan tersebut sudah menyalahi izin. Pihaknya hanya mengeluarkan izin untuk 7 bangunan saja. "Kita telah memberikan izinnya sebanyak 7 toko. Namun, saat dilakukan pemeriksaan lapangan, yang didapati 10 unit yang dibangun dan melebihi dari jumlah. Kami juga telah menyurati Satpol PP untuk dilakukan tindakan," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Trantib Satpol-PP Medan Indra mengatakan pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan tersebut. "Kita sudah buat surat peringatan sebanyak 2 kali kepada yang bersangkutan. Namun saat akan melayangkan peringatan ketiga. Baru ada izin dari pemilik bangunan," ungkap Indra.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Medan Maruli Tua Tarigan mengatakan permasalahan izin merupakan yang tak ada habisnya dan berharap dapat menemukan solusi terbaik agar ke depannya permasalahan tidak terulang kembali.

"Untuk masalah Tempuling, izin 7 bangun 10. Ini bukan permasalahan tahun ini saja. Kalau ditelusuri banyak gedung yang IMB-nya belum keluar tapi bangunan sudah berjalan. Ini selalu berulang. Jangan begitu mau eksekusi barulah IMB diurus," ucap politisi Nasdem ini.

Sementara itu anggota Komisi D lainnya, Ahmad Arif menyebutkan, kejadian tersebut merupakan penyimpangan izin. Untuk itu, dirinya memberikan solusi agar 3 bangunan yang tidak ada izinnya untuk dibongkar.

"Ini penyimpangan izin. Bangunan yang dapat izin hanya 7 namun dibangun 10. Saya pikir yang 3 sisanya itu yang dibongkar," ujar politisi dari fraksi PAN tersebut.  (A13/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jokowi: Korupsi Hingga Perang Dagang AS-China Jadi Ancaman Kita
Kejaksaan dan Pengadilan di Gunungsitoli Dipimpin “Srikandi” Cantik
Ketua Soksi Sumut Kaget Ngogesa Sitepu Dicopot
Jaksa Agung : Aset First Travel Dirampas Negara Merupakan Kesalahan
Dugaan Perjalanan Fiktif di Kesbangpol Sumut, Pj Gubsu Perintahkan Inspektorat Lakukan Pengecekan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU