Home  / 
Komisi D DPRD Medan Rekomendasikan Bongkar 3 Ruko Tanpa IMB di Tembung
Jumat, 23 Maret 2018 | 09:42:38
Medan (SIB) -Komisi D DPRD Medan memberi rekomendasi kepada Satpol PP Pemko Medan untuk membongkar 3 dari 10 unit bangunan rumah toko (Ruko) di Jalan Tempuling Kecamatan Medan Tembung, karena hanya 7 unit yang memiliki izin.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Medan Ir Parlaungan Simangunsong didampingi H Ilhamsyah SH, Ahmad Arif, Ir Sahat Simbolon dan Drs Maruli Tua Tarigan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D dengan Trantib Kecamatan Medan Tembung, Kabid Trantib Satpol PP Medan dan perwakilan Dinas PKP2R di ruang komisi, Kamis (22/3).

Dalam kesempatan itu, Kasi Trantib Medan Tembung Cahyadi menyebutkan, kondisi bangunan tersebut sudah mencapai 85 persen dan mengakui bahwa izinnya yang keluar hanya 7 bangunan.

Bangunan  Ruko tersebut terdiri dari 10 unit, 4 di depan menghadap ke Jalan Tempuling dan 6 di belakangnya. Pihaknya sudah menyurati yang bersangkutan untuk melengkapi syaratnya.

Perwakilan Dinas PKP2R juga mengakui, bangunan tersebut sudah menyalahi izin. Pihaknya hanya mengeluarkan izin untuk 7 bangunan saja. "Kita telah memberikan izinnya sebanyak 7 toko. Namun, saat dilakukan pemeriksaan lapangan, yang didapati 10 unit yang dibangun dan melebihi dari jumlah. Kami juga telah menyurati Satpol PP untuk dilakukan tindakan," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Trantib Satpol-PP Medan Indra mengatakan pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan tersebut. "Kita sudah buat surat peringatan sebanyak 2 kali kepada yang bersangkutan. Namun saat akan melayangkan peringatan ketiga. Baru ada izin dari pemilik bangunan," ungkap Indra.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Medan Maruli Tua Tarigan mengatakan permasalahan izin merupakan yang tak ada habisnya dan berharap dapat menemukan solusi terbaik agar ke depannya permasalahan tidak terulang kembali.

"Untuk masalah Tempuling, izin 7 bangun 10. Ini bukan permasalahan tahun ini saja. Kalau ditelusuri banyak gedung yang IMB-nya belum keluar tapi bangunan sudah berjalan. Ini selalu berulang. Jangan begitu mau eksekusi barulah IMB diurus," ucap politisi Nasdem ini.

Sementara itu anggota Komisi D lainnya, Ahmad Arif menyebutkan, kejadian tersebut merupakan penyimpangan izin. Untuk itu, dirinya memberikan solusi agar 3 bangunan yang tidak ada izinnya untuk dibongkar.

"Ini penyimpangan izin. Bangunan yang dapat izin hanya 7 namun dibangun 10. Saya pikir yang 3 sisanya itu yang dibongkar," ujar politisi dari fraksi PAN tersebut.  (A13/f)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Ketua Gapensi Sumut TM Pardede Tantang Serahkan Data Utang Proyek di Nisbar, “Kami Laporkan ke KPK”
Jutaan Pria di Tiongkok dan India Terancam Tidak Bisa Menikah
Nasir Pastikan Cabut Aturan Linearitas Pendidikan Tinggi
Polri Bantah Intimidasi Bos First Travel Selama Penyidikan
Musornaslub KONI Tetapkan PON 2024 di Aceh-Sumut
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU