Home  / 
KPK Teken MoU dan Launching Pustikor STT GMI Bandar Baru
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang : Integritas Kunci Lawan Korupsi
Jumat, 16 Maret 2018 | 14:25:41
SIB/Roy Marisi Simorangkir
FOTO BERSAMA : Wakil Ketua KPK Saut Situmorang didampingi Pimpinan GMI Wilayah I Bishop Kristi Wilson Sinurat STh MPd berfoto bersama Direktur Eksekutif Pustikor STT GMI Bandar Baru Dr Sahat M Lumbantobing MTh dan para pengurus di Chapel STT GMI Bandar Baru, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Kamis (15/3).
Bandar Baru (SIB) -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Tinggi Theologia (STT) Gereja Methodist Indonesia (GMI) Bandar Baru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Deliserdang, Kamis (15/3). Selain menjadi pembicara dalam kegiatan Seminar Sehari "Gereja Melawan Korupsi" yang diselenggarakan civitas Akademika STT GMI Bandar Baru, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga meresmikan peluncuran Pusat Studi Anti Korupsi (Pustikor) STT GMI Bandar Baru di Chapel STT GMI Bandar Baru, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.

Dalam kata sambutannya pada acara seminar sehari yang dibuka Pimpinan GMI Wilayah I Bishop Kristi Wilson Sinurat STh MPd tersebut, Saut mengatakan, integritas merupakan kunci melawan korupsi dan budaya koruptor. Untuk itu, untuk membangun Indonesia yang adil, benar dan sejahtera, masyarakat harus terus merawat integritas, karena di dalam integritas Tuhan hadir. Dijelaskan, integritas adalah kesatuan antara apa yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan dilandasi atas sejumlah nilai-nilai yang meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil.

Menurut Direktur Eksekutif Pustikor STT GMI Bandar Baru Dr Sahat M Lumbantobing MTh, pembentukan Pustikor dilatarbelakangi dampak yang ditimbulkan korupsi sudah sangat sistemik dan masif, mulai dari kebocoran (kerugian) anggaran negara dalam jumlah besar, yang bermuara pada terjerumusnya bagian terbesar dari warga bangsa ke dalam jurang kesengsaraan dan penderitaan. Atas asumsi kejahatan korupsi di Indonesia sangat sistemik, masif dan eskalatif, maka setiap upaya pencegahan, perlawanan terhadap kejahatan korupsi yang dipelopori berbagai institusi serta para penggiat anti korupsi harus simultan, terstruktur dan sistematis.

Salah satu cara mensistematisasi gerakan anti korupsi, akunya, dengan mengidentifikasi peran dan posisi yang bisa dimainkan masing-masing elemen gerakan anti korupsi secara tepat. Dengan cara ini, setiap elemen gerakan anti korupsi bisa memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara optimal, tanpa mengesampingkan sinergitas dan kolaborasi antar elemen gerakan anti korupsi.

Dalam kerangka komitmen dan peran ini, harapnya, STT GMI Bandar Baru tampil sebagai Perguruan Tinggi Teologi pertama di Indonesia yang menginisiasi pembentukan Pustikor. Selain dengan KPK, Pustikor STT GMI juga bertekad membangun sinergitas dengan beberapa lembaga lain seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM Yogyakarta.

Diakui, atas panggilan iman Kristiani, STT GMI mampu mempelopori dan berperan aktif dalam pendidikan anti korupsi sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Hal itu diharapkan mampu menginisiasi paradigma baru bagi Pendidikan Anti Korupsi.

"Gereja tak bisa lagi hanya berbicara tentang surga, tetapi harus berperan dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang kontekstual. Dengan demikian, Pustikor diharapkan menjadi jawaban solutif bagi kegelisahan gereja dan masyarakat terhadap makin sistemik dan masifnya kejahatan korupsi di seluruh sendi kehidupan kita.

Kepada wartawan, Ketua Panitia Penyelenggara Manimpan Hutasoit MTh menyebutkan, kegiatan ini diikuti sekira 180 peserta yang terdiri atas Pimpinan GMI Wilayah I, Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I, para Pimpinan Distrik se-Wilayah I, undangan dari gereja lain, Pimpinan PGIW Sumut, serta para dosen dan mahasiswa.

Menjawab wartawan, diakui STT GMI Bandar Baru akan memasukkan Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah wajib mulai tahun ajaran 2019, yang diharapkan membentuk kepribadian anti-korupsi pada pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensi menjadi agen perubahan, untuk kehidupan yang bersih dan bebas dari bahaya korupsi. Selain pendidikan, kerjasama itu akan dilengkapi dengan pelatihan, advokasi dan penerbitan jurnal. (A15/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jokowi: Korupsi Hingga Perang Dagang AS-China Jadi Ancaman Kita
Kejaksaan dan Pengadilan di Gunungsitoli Dipimpin “Srikandi” Cantik
Ketua Soksi Sumut Kaget Ngogesa Sitepu Dicopot
Jaksa Agung : Aset First Travel Dirampas Negara Merupakan Kesalahan
Dugaan Perjalanan Fiktif di Kesbangpol Sumut, Pj Gubsu Perintahkan Inspektorat Lakukan Pengecekan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU