Home  / 
DPRDSU Kaji Ranperda Cegah Penyalahgunaan Narkoba Ancam Bangsa
* Wagubsu: Indonesia Perlu Menghadirkan Kebijakan Khusus Berantas Narkoba
Rabu, 14 Maret 2018 | 13:20:20
Medan (SIB) -Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Sumut mengkaji Ranperda pencegahan penyalahgunaan Narkoba, karena secara nyata telah mengancam bangsa Indonesia.

Pengkajian ini disampaikan juru bicara BPPD DPRD Sumut IS Batubara dalam paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora, Selasa (13/3) di Gedung DPRD Sumut dihadiri Wagubsu Nurhajizah Marpaung.

Batubara menyebutkan, dalam penyusunan Ranperda tersebut harus diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan Napza. Di antaranya, UUD 1945, UU No35/2009, UU No5/1997, UU No39/1999, UU No23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, PP No40/2013 Tentang pelaksanaan UU No 35/2009 Tentang Narkotika serta Permendagri Nomor 21/2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.

"Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya dilakukan pencegahan penyalahgunaan Napza, antara lain memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya Napza melalui penyuluhan, perlindungan masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba," katanya.

Selain itu, tambahnya, mencegah penyalahgunaan Napza melalui pembentukan Perda, meningkatkan peran aktif masyarakat, mencegah naiknya ratio korban penyalahgunaan narkoba, memberikan fasilitas rehabilitasi medis yang menjangkau masyarakat dan memberikan pembinaan bagi korban penyalahgunaan Napza.
Sementara Wagubsu Nurhajizah menyebutkan, Narkoba tidak dapat lagi dihadapi dengan hanya dicegah dan ditangani secara biasa, tapi harus melalui strategi kebijakan agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat ditekan sekecil mungkin. Seperti Filipina berhasil mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba hingga 80 persen.

Menurutnya, seperti halnya Filipina yang berhasil menurunkan penyalahgunaan Narkoba di negaranya, Indonesia juga perlu menghadirkan kebijakan khusus dan melibatkan seluruh instansi sosial dan masyarakat secara terintegrasi dalam satu kegiatan nasional yang terstruktur untuk melindungi generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

"Filipina menghentikan narkoba di negaranya. Dari 100 persen menjadi 20 persen saat ini hanya di tempat-tempat tertentu. Mereka tidak melakukan penangkapan dan penindakan, mereka punya kebijakan tembak di tempat siapa saja yang terlibat narkoba. Termasuk beberapa pejabat publik, masyarakat, aparat dan pedagang, semua ditembak. Terlihat melanggar HAM tapi mereka mungkin lebih mengangkat HAM anak-anak dan generasi penerus," ujarnya.

Meski begitu, Wagubsu menyebutkan Sumut maupun Indonesia tidak akan sampai membuat kebijakan serupa. Untuk itu perlu dicari cara menghentikan peredaran narkoba tersebut khususnya di Sumut.

Ranperda yang dibahas dalam paripurna tersebut, lanjutnya, merupakan Ranperda yang muncul atas dasar Permendagri tentang fasilitasi penyalahgunaan narkoba. Dalam Ranperda tersebut dituangkan upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi peredaran Napza, ruang lingkup pencegahan dan bentuk-bentuk upaya pencehagah serta rehabilitasi. (A03/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
#2019KitaTetapBersaudara, Pilihan Boleh Beda Persatuan Indonesia yang Paling Utama
Mahir Melukis, Narapidana Bebas dari Penjara
Kakek 83 Tahun Lawan Perampok Bersenjata
Pegawai Supermarket Dipecat Gara-gara Jual 15.000 Apel
Gara-gara Badai Florence, 3,4 Juta Ayam dan 5.500 Babi Mati
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU