Home  / 
Pasca Putusan MA dan Kemenkum HAM, Developer Anggota APERSI Sumut Optimis Bangun Perumahan Rakyat Bersubsidi
Rabu, 14 Maret 2018 | 13:05:47
Medan (SIB) -Pasca putusan MA atas peninjauan kembali (PK) oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Sederhana Seluruh Indonesia (DPP APERSI) dan SK Kemenkum HAM nomor AHU-126.AH.01.07. Tahun 2013 tertanggal 2 Juli 2013 lalu tentang pengesahan nama organisasi atau asosiasi tersebut, para developer anggota APERSI daerah ini kian optimis dalam membangun perumahan rakyat bersubsidi di daerah ini.

Ketua DPD APERSI Provinsi Sumut, H Gustian Daniel MBA, menyatakan ada tiga hal pokok yang menjadi agenda prioritas asosiasi tersebut bersama jajaran anggota dan pengurus di kalangan pembangun dan pengembang (developer) untuk menyatukan persepsi dan rencana aksi serta kordinasi dengan para pihak terkait di kalangan pemerintah, perbankan, investor dan masyarakat selaku konsumen khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketiga hal pokok itu adalah (1) Sosialisasi surat edaran Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR nomor 01/SE/DP/2018 tertanggal 19 Januari 2018 dan Peraturan Menkum HAM (Permen) nomor 394 tahun 2014 tentang Registrasi bagi asosiasi pengembang maupun perusahaan pengembang perumahan bersubsidi (seperti APERSI). (2) Inventarisasi lahan-lahan bakal lokasi atau objek pembangunan perumahan agar terhindar dari potensi konflik dan sengketa yang terkait masalah status lahan (tanah garapan, SK Camat atau SHM) dan (3) Realisasi pelaksanaan dan pembangunan perumahan tipe MBR dalam program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Selain itu, agenda khusus APERSI Sumut saat ini adalah pemantapan hubungan kordinasi formal dengan pihak Bank Tabungan Negara (BTN) selaku mitra kerja utama, baru kita tentukan kira-kira target atau optimisme kita mampu membangun berapa banyak untuk daerah Sumut dalam perogram satu juta rumah itu. Hal yang jelas ditegaskan di sini adalah, bahwa tidak ada lagi dualisme kepengurusan APERSI karena putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 61 PK/TUN/2017 sudah final dan mengikat tentang profil, nama dan kedudukan APERSI tersebut. Plus, kami sudah diundang untuk beraudiensi ke bank BTN daerah ini," ujar Gustian Daniel kepada pers di Medan, Selasa (13/3).

Dia memaparkan hal itu di aula Tasik Madu Medan Club Jalan Kartini Medan, dalam rapat kordinasi dan diskusi dengan sejumlah pengusaha properti atau developer daerah ini, baik yang eksis mendukung APERSI selama ini, maupun yang berasal atau pernah bergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI). Hadir antara lain sekretaris Ayen Mariani, Rismon Sinuraya, Ir Ridwan Lubis dan para developer dari beberapa daerah seperti Deliserdang, Simalungun, Serdangbedagai, dan Batubara.

Secara khusus, Gustian Daniel menegaskan pentingnya pelaksanaan registrasi untuk memperoleh surat izin pengembang, yang oleh pmerintah disebut 'Sireng'. Selain untuk menjamin independensi dan posisi perusahaan yang steril karena terkait proses subsidi pembiayaan pembangunan perumahan, juga karena Permenkum HAM nomor 394 tahun 2014 menekankan bahwa perusahaan atau asosiasi pengembang yang menjalankan program kerjanya dalam melaksanakan program pemerintah, tidak sedang dalam status sengketa dalam hal apapun. (A04/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Tim SAR Temukan 2 Titik Objek di Kedalaman 490 Meter Danau Toba
Kabar Terbaru: Posisi KM Sinar Bangun Berhasil Diidentifikasi
Pemerkosa Turis Prancis di Labuan Bajo Terancam 12 Tahun Penjara
Golok Menancap di Dada, Dadan Tewas Diduga Dibunuh
Saat Silaturahmi, Pencuri di Rumah Kosong Dibekuk
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU