Home  / 
Unjuk Rasa Ratusan Nelayan di Kantor Bupati Deliserdang Nyaris Ricuh
* Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 Diminta Dikaji Ulang
Rabu, 14 Februari 2018 | 15:53:06
SIB/Jekson Turnip
BLOKIR JALAN: Massa Aman Dendang melakukan pemblokiran jalinsum di depan kantor bupati, Lubukpakam, akibat aspirasi belum diterima pejabat Pemkab Deliserdang, Selasa (13/2).
Lubukpakam (SIB) -Ratusan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Deliserdang (Aman Dendang) melakukan unjuk rasa, Selasa (13/2) di kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam, dengan suasana nyaris ricuh. Massa terlibat adu mulut dengan personil polisi yang melakukan pengamanan dan sempat mencoba mendobrak pintu gerbang kantor bupati serta sempat melakukan aksi pemblokiran jalan lintas Sumatera (jalinsum).

Pantauan SIB, awalnya aksi itu berlangsung di kantor DPRD Deliserdang, namun karena kurang puas dengan hasilnya massa berpindah melakukan aksi di kantor bupati. Saat tiba di kantor bupati, massa pun meminta agar dapat bertemu langsung dengan Bupati Ashari Tambunan.

Namun sekitar 15 menit, tuntutan massa belum juga direspon oleh salah satu perwakilan Pemkab sehingga berpindah ke jalinsum dan menimbulkan kemacetan lalulintas. Di jalinsum itu, massa mengembangkan spanduk, lalu ada yang tiduran dan ada yang duduk di tengah jalan serta berteriak menyampaikan tuntutannya.

"Kami meminta Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengkaji ulang Peraturan Menteri Kelautan Perikanan (Permen KP) Nomor 71 Tahun 2016, sebab sering terjadi penangkapan terhadap nelayan dan alat tangkap. Nelayan hanya ingin nyaman melaut agar dapat menafkahi keluarga. Biarlah kami melaut dan jangan ditangkap serta alat tangkap ikan kami juga jangan diambili," kata kordinator aksi Mulyanta Sembiring.

Melihat hal itu, polisi tidak tinggal diam dan berusaha menyuruh massa kembali ke tempat semula. Lalu, Kadis Perikanan Zaky Aufa dan Kasatpol PP Deliserdang Suryadi Aritonang menerima lima orang perwakilan massa.

Dalam pertemuan itu, Muliyanta Sembiring menyebutkan aksi dilakukan untuk meminta agar nelayan dapat diperbolehkan melaut dengan menggunakan alat tangkap pukat trawl. Nelayan mengaku sangat dirugikan dengan adanya Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tersebut.

Massa akhirnya membubarkan diri setelah mendengan penjelasan dari Zaky Aufa. Zaky berjanji secepatnya akan menyurati Polair dan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) agar dapat memberikan pertimbangan sesuai tuntutan nelayan

Dengan catatan, kata Zaky, surat yang akan direkomendasikan itu nantinya bukan dianggap sebagai keputusan dan melegalkan aktivitas pukat trawl. "Sebelum ada balasan surat dari P2SDKP diminta nelayan jangan melanggar aturan yang berlaku dan apabila hasilnya juga tidak memenuhi sesuai tuntutan nelayan, juga harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku," terang Zaky. (C06/l)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jadi Korban, Romo Prier Maafkan Pelaku Penyerangan Gereja di Sleman
Sejak Dulu Warga Nias Dukung Figur Pelangi
Polisi Usut Pidana di Kasus Ambruknya Kepala Tiang Tol Becakayu
Belum Teken UU MD3, Jokowi Singgung Penurunan Kualitas Demokrasi
Soal Kekerasan ke Pemuka Agama, Jokowi: Polri Harus Tegas
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU