Home  / 
Hindari Biaya Besar, Plt Kadistamben Provsu Ir Zubaidi MSc Minta Pengusaha Urus Izin Langsung
Rabu, 14 Februari 2018 | 15:51:37
Medan (SIB) -Plt Kadis Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Provsu, Ir Zubaidi MSc meminta pengusaha mengurus izin usaha pertambangannya secara langsung, untuk menghindari biaya yang lebih besar. "Saya imbau kepada pengusaha-pengusaha yang mau mengurus izin usaha pertambangannya, langsung saja datang ke Medan. Jangan lewat perantara-perantara lagi, agar biayanya tidak tinggi," katanya kepada wartawan, Selasa (13/2).

Dia melanjutkan, saat ini, Dinas Pertambangan dan Energi Sumut sifatnya hanya memberikan rekomendasi terkait perizinan. Sementara proses perizinan ada pada BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) Provsu. "Jadi pada dasarnya, semua perizinan ada di sana. Kita di sini sifatnya hanya memberikan rekomendasi.
Misalnya setelah diteruskan dari BPPT, maka kita akan berkoordinas dengan Dinas Tata Ruang di kabupaten/kota, agar tidak menyalahi tata ruang kota di kabupaten/kota yang bersangkutan," ucapnya.

Selain itu, kata dia, mereka juga perlu berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten/kota agar tidak merusak lingkungan hidup. "Kadang setelah kita kirimkan suratnya, dari dinas di kabupaten/kotanya mau mengirimkan balasannya satu bulan. Belum lagi ke dinas lingkungan hidupnya. Di situ yang kadang mau berlama waktu pengurusan izinnya," sebutnya.

Saat ini, lanjut dia, banyak galian ilegal yang dilakukan pengusaha di Labuhanbatu, mengingat saat ini di wilayah tersebut sedang dilakukan pembangunan jalur kereta api. Sementara pengusaha yang tidak memiliki izin usaha pertambangan banyak terjadi di Padang Lawas Utara. "Hampir tiap bulan kita selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait penangkapan galian-galian ilegal ini. Bahkan rutin setiap bulan itu selalu ada. Bisa sepuluh sampai sebelas kali. Rata-rata galian ini terjadi di Langkat, Deliserdang dan sebagainya," sebutnya.

Dia menjelaskan, untuk di daerah Tapanuli Utara (Taput) ada enam pemohon yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi. Data ini sampai dengan akhir 2017. Rata-rata dari mereka untuk jenis usaha pertambangan batuan. Sementara untuk Tapanuli Selatan (Tapsel) ada 13 pemohon yang telah memperoleh IUP operasi produksi. Sedangkan untuk IUP eksplorasi ada tiga pemohon.

"Kalau Tapteng yang telah memperoleh IUP operasi produksinya ada tujuh, dan rata-rata untuk penambangan pasir batu dan penambangan kerikil berpasir alami (sirtu)," katanya sambil berharap bagi pengusaha yang belum memiliki izin usaha pertambangan agar segera mengurus perizinannya.(A11/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
AJI: Rapor Indonesia Masih Merah untuk Kebebasan Pers
BEM Nusantara Dukung Bawaslu Sumut Larang Paslon Kampanye Terselubung di Rumah Ibadah
Lawan Hoax! Laporkan Jika ASN Langgar 6 Hal ini di Medsos
Wapres AS Posting Pertemuan dengan Pengurus NU, Bahas Lawan ‘Jihad’
Pergeseran Pola Kelompok Radikal Sebabkan Wanita Aktif dalam Aksi Terorisme
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU