Home  / 
Gubsu Instruksikan Bupati/Wali Kota Buat Regulasi Tingkatkan Kepesertaan JKN Masyarakat
Selasa, 13 Februari 2018 | 18:19:04
SIB/Dok
AUDIENSI : Gubsu HT Erry Nuradi menerima audiensi Asisten Deputi Jaminan Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Togap Simangunsong dan Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arif, Senin (12/2) di ruang kerja Gubsu lantai 10 Kantor Gubsu.
Medan (SIB) -Dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 8 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan  Nasional (JKN), Gubsu Dr Ir HT Erry Nuradi MSi menginstrusikan kepada bupati dan wali kota yang ada di Sumatera Utara untuk membuat regulasi untuk meningkatkan kepesertaan masyarakat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal itu dikatakan Gubsu saat menerima Asisten Deputi Jaminan Sosial Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Togap Simangunsong dan Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arif  beserta pengurus lainnya, Senin (12/2) di ruang kerja Gubsu lantai 10 kantor Gubsu.

Gubsu mengatakan, Pemprovsu juga akan membuat Pergub dan mendorong kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk membuat regulasi di daerah masing-masing, agar seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS Kesehatan, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Gubsu menyampaikan, Pemprovsu sepenuhnya mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Bahkan Pemprovsu telah mengeluarkan kartu Sumut Sehat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. "Dalam rangka jaminan kesehatan untuk masyarakat Sumatera Utara Pemprovsu telah mengganggarkan dana kurang lebih Rp 90 miliar untuk tahun 2018," ujar Gubsu.

Gubsu juga mengharapkan untuk akuntabilitas dukungan terhadap program jaminan kesehatan nasional dan menindaklanjuti Inpres No.8 tahun 2017, agar kartu kesehatan yang dikeluarkan Pemprovsu tersebut dibedakan dengan kartu sehat dari pusat dan kabupaten/kota. "Dengan perbedaan tersebut, diharapkan masyarakat bisa mengetahuinya," ujarnya.

Sedangkan Togap Simangunsong mengatakan, di dalam rencana pembangunan nasional khususnya bidang kesehatan, target untuk Januari 2019 sebanyak 254 juta penduduk Indonesia harus mendapat jaminan kesehatan. Sementara menurut informasi yang diperoleh hingga saat ini masih lebih kurang  66 juta penduduk yang belum masuk dalam jaminan kesehatan nasional. "Padahal ini merupakan kebutuhan dasar bagi penduduk Indonesia dan wajib seluruh penduduk Indonesia mendapatkannya," ujarnya.

Begitu juga untuk Provsu, kata dia, masih kurang lebih 70 persen penduduknya mendapatkan Jaminan Kesehatan  atau masuk dalam program BPJS. Untuk pencapaian target nasional dan menindaklanjuti Instruksi Presiden No.8 tahun 2017 tersebut, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. "Diharapkan dukungan dari pemerintah provinsi (Gubernur) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/wali kota se Sumatera Utara untuk melaksanakan program ini," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh BPJS Kesehatan Budi Mohamad Arif. Dikatakan, kedatangan pihaknya guna menyampaikan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan, dimana Presiden RI memberikan instruksi kepada stakeholder terkait termasuk gubernur dalam rangka mendukung optimalisasi program JKN KIS. "Agar target kepesertaan masyarakat dalam BPJS semakin meningkat," ujarnya. (A11/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pengurus DPW Doakan Jokowi Menang Sumut Dilantik, Tuani Lumbantobing Ketua
CSIS: Prabowo Alami Stagnasi Elektoral
Bawaslu Jadwalkan Panggil Kepala Daerah di Riau Pendukung Jokowi
Sandiaga Resmikan Posko Pemenangannya di Rumah Keluarga Soeharto
Tensi Pilpres 2019 Makin Panas Karena Medsos
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU