Home  / 
Pemberlakuan PM 108/2017, Kalangan Driver Angkutan Online Khawatir akan Dirazia
* Kasat Lantas Imbau Driver Taksi Online Patuhi Aturan
Rabu, 7 Februari 2018 | 14:06:21
SIB/Roy Surya Damanik
SEMATKAN PITA: Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin menyematkan pita kepada personil Sat Lantas Polrestabes Medan saat melaksanakan Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Penegakan Aturan Angkutan Online, di Lapangan Benteng Medan, Selasa (6/2).
Medan (SIB)- Operasional angkutan online di Kota Medan akan terus terusik dengan rencana razia atas diberlakukannya Permen 108/2017. Razia itu akan dilakukan oleh tim gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) Medan dan Satlantas Polrestabes Medan.

Kabid Perhubungan Darat Dishub Sumut Iswar, melalui telepon selulernya kepada SIB, Senin (5/2) mengatakan, sudah banyak perusahaan yang mengajukan izin. Termasuk kuota untuk Sumut sebanyak 3.500 unit angkutan online. "Kuota pun sudah habis. Perusahaan sudah banyak yang ajukan izin dan sedang proses perizinan juga sudah banyak. Itu semua kuotanya sudah dibagi," kata Iswar.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat enggan berkomentar banyak mengenai penerapan PM 108/2017 itu. Pihaknya berencana melakukan tindakan di lapangan bersama Satlantas Polrestabes Medan.

Rencana razia itu menimbulkan kekhawatiran bagi driver angkutan online. Para driver bahkan berencana akan melakukan aksi protes. Salah satunya diutarakan Joni. Driver GoCar ini menilai pihak aplikator sama sekali ingin menekan driver. Saat ini, jumlah bonus dari aplikasi ojek online milik anak negeri itu turun drastis hingga 75 persen.

"Sekarang kalau dapat 10 trip, bonus hanya Rp 90.000. Dulu, 10 trip itu Rp 300.000. Di sini yang kita lihat adanya penekanan driver. Karena orderan penumpang juga sepi saban hari. Bagaimana mau dapatkan bonus, untuk minyak mobil aja susah," ungkapnya.

Saat ini, kata dia, banyak driver yang offline sebagai bentuk protes ke penyedia atau operator aplikasi. Belum lagi, tanggung-jawab driver semakin besar karena harus mengurus KIR dan lainnya.

"Ada teman driver. Dia sudah urus KIR, kemudian sudah bergabung ke koperasi pengangkutan. Tapi driver itu kena sanksi suspend atau pemutusan hubungan driver oleh pihak operator aplikasi. Lalu, buat apa koperasi dan KIR itu karena sudah telanjur diurus. Itu yang kita sayangkan. Tidak ada jaminan bagi driver," tutupnya.

Perlu diketahui, Kemenhub selaku regulator resmi mengeluarkan Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub ini efektif berlaku mulai 1 November 2017 agar tidak terjadi kekosongan hukum.
Selain tarif, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, PM 108 tahun 2017 itu juga mengatur mengenai kuota. Jumlah kuota merupakan perencanaan kebutuhan kendaraan dalam suatu wilayah operasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang seperti jual beli kuota, jumlah kuota harus diinformasikan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terbuka.

Patuhi Peraturan
Terpisah, Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP M Saleh mengimbau pengemudi (driver) taksi berbasis online supaya mematuhi aturan yang berlaku. Jika tidak tentunya akan diberikan sanksi tegas bila melanggar aturan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Menperhub) No 108 tahun 2017 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK) terhitung mulai 1 Pebruari 2018," tegas Kasat Lantas usai menghadiri Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Penegakan Aturan Angkutan Online, sesuai Permenhub No 108 tahun 2017 di Lapangan Benteng Medan, Selasa (6/2) pagi, yang dipimpin Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.

Dikatakan AKBP M Saleh, apabila driver taksi online tak mematuhi aturan yang berlaku, maka akan diberi sanksi tegas berupa surat tilang.

"Beberapa aturan yang perlu dipenuhi yakni pengemudi taksi online wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A Umum, memiliki kartu kir (uji berkala), serta wajib memasang stiker," ujarnya.

Sat Lantas Polrestabes Medan dan Dinas Perhubungan Pemko Medan sambungnya, sedang melakukan sosialisasi penegakan aturan taksi online hingga 15 Februari 2018 lewat Operasi Simpatik.

"Setelah masa sosialisasi berakhir dan jika masih ada ditemukan pengemudi taksi online tak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka akan diberi sanksi tegas berupa surat tilang," katanya.

Sementara Wali Kota Medan Medan Dzulmi Eldin dalam arahannya mengajak menaati peraturan yang berlaku, karena semua peraturan yang dikeluarkan adalah untuk kepentingan bersama yang nantinya berujung pada kenyamanan bersama.

"Bila ditemukan adanya pelanggaran setelah masa sosialisasi Operasi Simpatik berakhir, maka akan diberikan sanksi berupa surat tilang untuk menahan kendaraan dan ancaman untuk mencabut SIM-nya. Saya berharap para pengemudi taksi online memenuhi beberapa persyaratan, yakni memiliki SIM A Umum, melakukan uji kelayakan kendaraan (KIR) dan memasang stiker," tegasnya. (A16/A12/q/c)



Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pengurus DPW Doakan Jokowi Menang Sumut Dilantik, Tuani Lumbantobing Ketua
CSIS: Prabowo Alami Stagnasi Elektoral
Bawaslu Jadwalkan Panggil Kepala Daerah di Riau Pendukung Jokowi
Sandiaga Resmikan Posko Pemenangannya di Rumah Keluarga Soeharto
Tensi Pilpres 2019 Makin Panas Karena Medsos
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU