Home  / 
Hasil Delegasi Tim Organda ke Menkominfo
Tunggu Penertiban 30 Januari, Demo Massal Ungkap Kedok Merugikan Negara
Jumat, 12 Januari 2018 | 22:24:36
Medan (SIB) -Pasca demo atau aksi mogok massal dan stop operasi angkutan kota (Angkot) Medan pada 13 Desember lalu, delegasi operator angkutan konvensional dari kalangan organisasi angkutan darat (Organda) Kota Medan berangkat ke Jakarta menghadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, untuk penegakan Peraturan Menteri (PM) No.108 tentang Operasional Angkutan Berbasis Aplikasi (angkutan sistem online).

"Hasil pembicaraan dalam pertemuan itu memang belum bisa diungkap keseluruhan karena ada hal-hal prinsipil yang akan dikaji dalam menyikapi kehadiran dan keberadaan angkutan berbasis aplikasi ini. Tapi intinya, pihak Menkominfo minta waktu sampai tanggal 30 Januari ini untuk menentukan bentuk tindakan atau langkah penertiban operasional angkutan berbasis aplikasi atau online itu. Tapi yang jelas, ada pertimbangan baru setelah kami laporkan tentang sejumlah modus dan kedok yang telah merugikan negara, melalui aksi demo massal kemarin itu," ujar Sekretaris DPC Organda Kota Medan Jaya Sinaga kepada SIB di Medan, Kamis (11/1) kemarin.

Jaya menjelaskan, tim atau delegasi sektor angkutan konvensional dari Sumut yang berangkat menghadap Menkominfo RI pada 21 Desember lalu terdiri dari unsur Pemprovsu, Pemko Medan, kepolisian dan Organda, beserta Ali Akram mewakili pihak operator dan badan usaha angkutan umum dan perwakilan dari angkutan khusus online. Tim dipimpin Ir Darwin Purba selaku Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Provsu. Mereka diterima Direktur Jenderal Aplikasi dan Komunikasi Bisnis H Dermawan.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Sumut Ir Ibnu Sri Hutomo menyebutkan, keberangkatan delegasi angkutan kota atau angkutan konvensional dari Sumut menghadap Menkominfo itu, berdasarkan surat Pemprovsu yang dikirimkan kepada Menkominfo pada 15 Desember lalu, sebagai tindak lanjut dari keresahan yang timbul akibat operasional angkutan online seperti Grab, Go Car dan Uber di wilayah Kota Medan atau Provinsi Sumut, yang memanas setengah tahun belakangan ini. Hal-hal atau poin yang disampaikan kepada Menkominfo pasca mogok massal angkutan kota Medan itu adalah masalah sistem perekrutan pengemudi yang dilakukan secara langsung oleh pihak angkutan online, masalah MoU agar dilakukan hanya dengan perusahaan angkutan yang memiliki izin resmi dari pemerintah.

 "Kami, khususnya Organda Medan, sangat mengapresiasi respon cepat pihak Menkominfo yang segera menetapkan jadwal pada 30 Januari bulan ini juga. Kami juga mengapresiasi respon cepat Pemprovsu yang langsung menyurati Menkominfo untuk menerima dan bertemu delegasi operator angkutan di daerah ini agar permasalahan serius ini tak berkepanjangan dan semakin rawan. Terus terang, kalau kami barisan angkot Medan ini tak demo atau stop operasi kemarin itu (15 Desember lalu), tentu kedok-kedok yang merugikan negara dan terkesan mempermainkan pemerintah itu, tak terbongkar. Sekarang terungkap semua, sehingga banyak instansi terkait yang mengapresiasi bahkan berterima kasih pada kita," papar Ketua DPC Organda Medan Mont Gomery Munthe.

Bayangkan, ujar Gomery, berapa nilai kas daerah (PAD) Kota Medan atau Pemprovsu yang terselamatkan dengan aksi demo massal tersebut. Soalnya, ujar dia, selama ini operator atau pengusaha angkutan online itu ternyata tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang dikenakan kepada sektor angkutan umum.
Dengan fungsi dan opersional yang sama untuk mengangkut penumpang pada trayek lintas umum, kalangan angkutan online selama ini ternyata tak membayar iuran speksi, retribusi pangkalan, biaya izin trayek dan sebagainya.

"Parahnya lagi, dan ini yang membuat pihak pemerintah kaget dan merasa dikelabui adalah tindakan pihak angkutan online yang membuat MoU dengan perusahaan angkutan yang ternyata sama sekali tak punya izin resmi dari pemerintah. Kesannya, mereka malah membuat vendor-vendor liar yang sama sekali luput dari kewajiban bayar pajak atau semacamnya untuk PAD kepada pemerintah," ujar Mont Gomery dengan serius, sembari menyebutkan sejumlah contoh kasus yang terjadi. (A04/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Caleg Partai NasDem, Bongotan Siburian Janji Tampung Aspirasi Rakyat Kecil
Deklarasi Damai Pemilu 2019 Digelar di Pekanbaru
NasDem: Pemanggilan Bawaslu ke Kepala Daerah Pro-Jokowi Berlebihan
MPR Minta Masyarakat Rileks Hadapi Pemilu 2019
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Terima Studi Banding SMP Swasta Imelda Medan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU