Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Pemprovsu Dorong Masyarakat Manfaatkan Dana Hibah Peremajaan Sawit
Tahap Awal, 1.075 Ha Areal Sawit Rakyat di Sumut Peroleh Hibah Peremajaan
Kamis, 23 November 2017 | 16:43:53
Medan (SIB) -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemprovsu meminta masyarakat pemilik kebun kelapa sawit yang ingin mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah pusat melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) sebesar Rp 25 juta per hektare, supaya melengkapi berkas persyaratan, serta mengedepankan kerjasama kelompok.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati pada konfrensi pers di Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov oleh Dinas Perkebunan Sumut, yang dihadiri Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Irmijati Rachmi Nurbahar, Wakil Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), di kantor Gubernur Sumut, Rabu (22/11).

Saat ini, kata dia, tercatat dari 2.623,3 Ha lahan yang diajukan untuk mendapatkan bantuan tersebut, hanya 1.075,32 Ha yang terverifikasi. Di antara yang sudah diverifikasi adalah areal perkebunan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai, Langkat dan Labuhanbatu Selatan.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan peremajaan sawit rakyat yang dipusatkan di Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai.

Dia juga mengatakan,  pihaknya telah mendata potensi kebun rakyat yang bisa dilakukan peremajaan atau replanting, dengan bantuan dari program hibah pemerintah pusat sebesar Rp 25 juta per hektare. Hal ini untuk membantu masyarakat yang akan meremajakan kebun kelapa sawitnya, dengan perkiraan biaya Rp 60 juta per hektare atau sekitar 41 persen.

"Kita perkirakan peremajaan ini akan membuat masyarakat terbantu, karena selama ini mereka mengeluh tidak mampu melakukan peremajaan. Untuk itu kita dorong masyarakat agar menggunakan KUR untuk tanaman pangan. Memang saya akui, banyak yang belum mau meremajakan kebun kelapa sawitnya karena alasan penghasilan," katanya.

Sementara Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI Irmijati Rachmi Nurbahar mengatakan pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota dapat berperan aktif guna mensosialisasikan, sekaligus memaksimalkan upaya agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan hibah tersebut, untuk peremajaan kebun kelapa sawitnya. Sebab dalam beberapa pengalaman katanya, syarat agar rakyat bisa menerima dana tersebut masih banyak yang terkendala dalam pemenuhannya. "Syaratnya antara lain, identitas penduduk, legalitas lahan dan punya rekening aktif. Karena dana itu akan ditransfer langsung ke yang bersangkutan," sebutnya.

Pada pertemuan yang dipandu langsung Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Ilyas Sitorus, disebutkan bahwa untuk mendapatkan bantuan tersebut, masyarakat harus memiliki kelompok atau bermitra dengan perusahaan kelapa sawit. Hal ini agar hasil perkebunan nantinya langsung didistribusikan dari pemilik lahan kepada perusahaan penerima dan tidak lagi melalui perantara.

Begitu juga dengan batas maksimal kepemilikan lahan kebun kelapa sawit adalah 4 ha per orang. Namun untuk batasan minimal, sekalipun lahan yang ada tidak mencapai 1 hektare, namun pemerintah tetap memberikan peluang agar masyarakat dapat menerima manfaat dari bantuan hibah yang disediakan untuk 20 hektare lahan di Sumatera Utara sesuai potensi dan perkiraan masa tanam. (A11/q)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Drainase Nagori Pinang Ratus Butuh Pengerukan
Jalan Nasional Jurusan Medan-Kuta Cane Berlubang dan Rawan Kecelakaan
Dianggap Melanggar Perjanjian, Warga Perdagangan Akan Lakukan Demo Tangkahan Pasir
Ketua DPRD Hadiri Peringatan Hari Jadi Desa Sukamulia Secanggang
Pemkab Karo Sosialisasi Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan PNS
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU