Hotel Tapian Nauli
Home  / 
13 Kecamatan di Medan Rawan Bencana
Selasa, 21 November 2017 | 11:04:09
SIB/Desra Gurusinga
TANDATANGAN: Wali Kota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin menandatangani pengesahan Perda Penanggulangan Bencana Kota Medan, Senin (20/11) dalam rapat paripurna DPRD Medan.
Medan (SIB) -Pemko Medan harus segera menetapkan Kawasan Rawan Bencana dan upaya pencegahannya. Selain itu, harus juga dibuat program penguatan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana hingga ke tingkat kelurahan.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan, Surianto saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda Kota Medan tentang Penanggulan Bencana, Senin (20/11) di ruang rapat paripurna gedung DPRD Medan.

"Kawasan seperti bantaran sungai, bantaran rel kereta api, pemukiman padat ataupun kawasan pasar merupakan lokasi yang sangat rentan terhadap bencana alam. Untuk itu, Pemko Medan harus memberikan perhatian khusus terhadap kawasan tersebut terkait dengan pencegahan bencana dan sosialisasi terhadap peran aktif masyarakat pada resiko dan penanggulangan bencana. Selain itu, Pemko Medan diminta untuk melakukan peningkatan koordinasi antarlini stakeholder untuk tanggap darurat dalam menghadapi bencana. Pemko Medan dituntut harus tanggap terhadap rehabilitasi kawasan yang terdampak bencana khususnya terkait fasilitas umum (Fasum) atau sarana dan prasarana masyarakat," ujarnya.

Soal penanggulangan bencana alam, Gerindra juga mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meningkatkan kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana.

"Fraksi Gerindra berharap Pemko Medan jangan bekerja setelah adanya bencana, tetapi lebih baik mencegah sebelum terjadinya bencana," sebutnya.

Sementara, Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang disampaikan ketua fraksinya, Herri Zulkarnain Hutajulu menyebutkan bahwa Medan dilihat dari faktor geografis dan demografis sangat berpotensi terjadi bencana, baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial. Bahkan, Pemko Medan sendiri telah menginformasikan bahwa dari 21 kecamatan yang ada di Medan, 13 di antaranya merupakan daerah rawan bencana.

Semoga dengan terbentuknya Perda tentang Penanggulangan Bencana ini dapat dijadikan payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, maupun dalam terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terorganisir dan menyeluruh," ujarnya.

Sahkan Perda
Sementara itu, pimpinan DPRD Medan bersama Wali Kota Drs HT Dzulmi Eldin melakukan penandatanganan pengesahan Ranperda menjadi Perda Penanggulangan Bencana Kota Medan, setelah 9 fraksi menyetujuinya melalui pendapat fraksi dalam paripurna tersebut.

Perda Penanggulangan Bencana yang disahkan terdiri XIV BAB dan 63 Pasal. Tujuan Perda ini seperti pada BAB II pasal 4 yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menghargai budaya lokal dan mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan serta kedermawanan, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.

Sedangkan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah seperti Pasal 5 antara lain menyebutkan penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai standar pelayanan minimum. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dalam APBD.

Sementara pada BAB IV menyebutkan hak dan kewajiban masyarakat. Seperti Pasal 7 ayat 3 menyebutkan setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang undangan. Ganti kerugian sebagaimana disebut di atas dibebankan kepada pemilik konstruksi dan atau pemerintah. Sedangkan kewajiban masyarakat harus mendapat izin dalam pengumpulan barang dan uang untuk penanggulangan bencana.

Sedangkan pada pasal 62 dalam ketentuan pidana disebutkan setiap orang yang mengumpulkan uang atau barang dengan alasan untuk bencana tanpa izin maka diancam pidana 6 bulan atau denda Rp 50 juta.

Sementara itu wali kota mengatakan penandatangan Perda diharapkan menjadi langkah awal meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Pemko Medan akan menyampaikan Perda ini ke Gubsu untuk diverifikasi. (A13/h)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Drainase Nagori Pinang Ratus Butuh Pengerukan
Jalan Nasional Jurusan Medan-Kuta Cane Berlubang dan Rawan Kecelakaan
Dianggap Melanggar Perjanjian, Warga Perdagangan Akan Lakukan Demo Tangkahan Pasir
Ketua DPRD Hadiri Peringatan Hari Jadi Desa Sukamulia Secanggang
Pemkab Karo Sosialisasi Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan PNS
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU