Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Terkait Pembayaran Ganti Rugi Tanah Jalan Tol Medan-Binjai
6 Warga Tanjung Mulia (Indra Kesuma dkk) “Gugat” BPN Sumut di PTUN Medan
Senin, 20 November 2017 | 17:49:02
Medan (SIB) -Enam warga Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli (Indra Kesuma dkk) yang mengaku sebagai ahli waris dari Alm Muhammad Badjuri,melalui kuasa hukumnya  H Hamdani Harahap SH MH Cecilia Kusno SH dan Raja  Makayasa Harahap SH,mengajukan  permohonan (gugatan)  di PTUN(Pengadilan Tata Usaha Negara) Medan dengan termohon I (ke-1)  Ka Kanwil BPN Sumut, termohon II (ke-2)  PPK (pejabat pembuat komitmen) Jalan Tol Medan-Binjai dan  termohon III(ke-2) Kejatisu (kuasa PPK),terkait  konsinyasi (penitipan pembayaran ganti rugi) atas  tanah yang terkena proyek Jalan Tol Medan-Binjai di PN Medan.

"Permohonan (gugatan) klien saya  mulai disidangkan PTUN Medan,Kamis(16/11) oleh majelis diketuai  Pengki Nurpanji beranggotakan  Jimmy Clause  Pardede dan  Selvie Ruthyarooh yang dihadiri kuasa termohon I (pihak BPN Sumut)",kata Hamdani kepada wartawan,Kamis(16/11)  usai sidang lalu,sembari menginformasikan persidangan akan dilanjutkan,Senin(20/11).  

Di dalam permohonannya yang terdaftar  dalam register perkara di PTUN Medan tanggal 2 November 2017 No:03/P/PP/2017/PTUN-Mdn disebutkan,yang berhak  menerima   uang pembayaran  ganti rugi pembangunan jalan Tol Medan  Binjai untuk  tanah No Bidang 66A dan  No Bidang 66 B adalah kliennya (pemohon) ,bukan  Darmawati dan Steven sebagaimana  dalam konsinyasi yang  dimohonkan Termohon III di PN Medan.

Sebab  kata dia, jauh sebelum konsinyasi(penitipan uang ganti rugi) di Pengadilan, kliennya  selaku pemohon telah menginformasikan langsung (dalam musyawarah) maupun melalui surat  tentang ada indikasi  penyimpangan dalam proses penentuan yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Padahal berdasarkan data yuridis dan fisik dihubungkan dengan   kewenangan termohon I sebagaimana diatur dalam  pasal 27 s/d 39 UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentinagn umum,dan pasal  23,24,25 dan 26  PP No 24 tahun  1997 tentang pendaftaran tanah, termohon I sudah dapat menyimpulkan yang  memiliki  hak yang sah  dan berhak.

Termohon II, lanjut  Hamdani, juga patut mengetahuinya dalam surat kuasa tidak mencantumkan  nama Darmawati selain nama para pemohon. Begitu pula termohon III telah salah  menggunakan  kewenangan  sebagai  kuasa dari termohon II yang menghilangkan  nama para pemohon.Soalnya,sebelumnya termohon II  telah menetapkan orang yang akan  menerima  uang ganti rugi,tapi menggantikannya menjadi nama  Steven dan Darmawati, karena  Darmawati  dan Steven  tidak sebagai  pihak  dalam  perkara Register No 352/PDT/ 2016/PT-Mdn,sehingga dialihkan termohon III dalam permohonan  konsinyasinya ke  PN Medan.

"Perbuatan termohon III telah melampaui  wewenang yang ada,sebutnya. Selain itu perbuatan para termohon  berdiam diri  dengan tidak merespon surat pemohon,pada hal sudah menjadi kewajibannya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan   menyalahgunakan kewenangan, dan melanggar azas azas umum pemerintahan yang baik",sebut Hamdani.

Untuk itu  dimohon kepada PTUN Medan agar mewajibkan  termohon  II dan III untuk mencabut penitipan  uang(konsinyasi) yang dimohonkan  sesuai surat No B-5703/N.2/Gp.2/09/2017 tanggal  28 September 2017, mewajibkan  Termohon I   menerbitkan  keputusan   dan menetapkan pemilik hak atas  tanah No Bidang 66A dan No Bidang 66B adalah milik  para pemohon ,dan membayar ganti rugi Tol Medan -Binjai kepada para pemohon,serta mencoret  nama Darmawati dan Steven sebagai penerima ganti rugi.

Sebelumnya disebutkan Hamdani, permohonan (gugatan) ini diajukan ke PTUN Medan karena  surat  para pemohon  tanggal 19 Oktober 2017 yang ditujukan kepada  Ka Kanwil BPN Sumut,PPK Pengadaan Tanah  Jalan Tol Medan Binjai dan  Kajatisu, tidak mendapat respon  untuk keadilan/kepastian soal penerima ganti rugi tersebut. (A/14/BR1/c)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Drainase Nagori Pinang Ratus Butuh Pengerukan
Jalan Nasional Jurusan Medan-Kuta Cane Berlubang dan Rawan Kecelakaan
Dianggap Melanggar Perjanjian, Warga Perdagangan Akan Lakukan Demo Tangkahan Pasir
Ketua DPRD Hadiri Peringatan Hari Jadi Desa Sukamulia Secanggang
Pemkab Karo Sosialisasi Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan PNS
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU