Home  / 
Pembongkaran Pagar Beton di Binjai Diharapkan Tidak Dibiayai APBD
Rabu, 15 November 2017 | 15:11:38
Binjai (SIB)- Ketua Komisi B DPRD Binjai Jonita Agina Bangun berharap pembongkaran paksa yang dilakukan Pemko Binjai terhadap bangunan pagar beton  yang telah memiliki IMB ( Izin Mendirikan Bangunan ) di Jalan Sukarno-Hatta, Kelurahan Timbang Langkat, Binjai Timur  pada Juli 2017 lalu, tidak membebani APBD Kota Binjai.

"Sebagai wakil rakyat, kita tidak terima kalau pembongkaran bangunan dan biaya pengacara terkait kebijakan Pemko Binjai yang melanggar prosedur itu, ditampung dalam APBD Kota Binjai. Kalaupun dipaksakan dianggarkan dalam APBD, sudah jelas akan terjadi tindak pidana," tegas Bangun kepada wartawan melalui pembicaraan telepon dari Jakarta, Selasa (14/11).

Dikatakan Jonita, untuk memerjelas status kepemilikan lahan atas sengketa antara Pemko Binjai dengan Hartono Rusli (masyarakat), diharapkan Ketua DPRD Binjai memerluas rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengikutsertakan seluruh anggota DPRD Binjai dan mengundang kedua belah pihak. Apabila Pemko Binjai melakukan kesalahan dalam pembongkaran pagar beton tersebut, diharapkan pihak pengadilan  berlaku fair dan transparan memutuskan perkara itu tanpa tebang pilih. Begitu juga sebaliknya, seandainya, kepemilikan lahan itu dikuasai masyarakat secara tidak sah, maka majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut juga harus memberikan keputusan hukumnya yang adil. (A25/d)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
#2019KitaTetapBersaudara, Pilihan Boleh Beda Persatuan Indonesia yang Paling Utama
Mahir Melukis, Narapidana Bebas dari Penjara
Kakek 83 Tahun Lawan Perampok Bersenjata
Pegawai Supermarket Dipecat Gara-gara Jual 15.000 Apel
Gara-gara Badai Florence, 3,4 Juta Ayam dan 5.500 Babi Mati
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU