Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Ihwan Ritonga Berharap Aparat Hukum Usut Utang Pajak Reklame di Medan
* Pemko Diminta Laksanakan Rekomendasi Pansus Agar Perda Reklame Direvisi
Rabu, 15 November 2017 | 14:22:04
Medan (SIB)- Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga mengatakan, Pemko harus melaksanakan dulu rekomendasi DPRD Medan barulah mengajukan revisi Perda tentang Reklame. Dia mengakui, Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame memang layak direvisi karena sudah lebih dari 5 tahun, tapi jangan dikarenakan dorongan pihak ketiga atau mengutamakan kepentingan pihak -pihak tertentu.

"Revisi itu perlu, apalagi setiap tahun pajak reklame harus disesuaikan dengan perkembangan perekonomian sekarang, sudah saatnya dinaikkan. Begitu juga tata letaknya harus diatur dalam Perda agar tidak semrawut. Tapi pihak Pemko melaksanakan dulu rekomendasi yang dibuat Pansus Reklame DPRD Medan," kata Ikhwan Ritonga kepada wartawan di sela pelaksanaan resesnya  yang dilaksanakan di kawasan Pusat Industri Kecil Jalan Menteng VII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Amplas.

Menurutnya, ada beberapa poin isi rekomendasi Pansus tersebut di antaranya meminta Pemko menebang  semua reklame yang tidak berizin dan yang berdiri di 13 ruas jalan yang merupakan zona larangan. Sudah tiga tahun amanah Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Perwal nomor 19 tahun 2015 tentang Zonasi Reklame tidak dipatuhi sebagian pengusaha reklame. DPRD Medan tidak mau gara-gara revisi Perda tersebut,  hutang  pajak jadi diputihkan (dihilangkan). Soalnya gara-gara pelanggaran tersebut, PAD  reklame selama ini anjlok drastis,  tapi Pemko tidak mau menindak.

"Kalau utang pajak diputihkan, berarti dewan ikut melegalkan yang ilegal. Pada rekomendasi Pansus, ada  13 titik terlarang yang harus ditumbangkan, kemudian pajak terhutang dibayar. Kalau itu dilaksanakan, barulah dibuat peraturan dan izin baru. Jangan nanti masyarakat menuding dewan tahunya hanya merevisi, dan sudah terima sesuatu. Apalagi citra DPRD Medan sudah menurun, terkait Podomoro dan Centre Point, itulah penilaian masyarakat, padahal  dewan bukanlah  pengambil keputusan," terangnya.

Menurut dia, dengan banyaknya hutang pajak reklame yang berdiri ilegal itu sebenarnya aparat hukum sudah harus mengusutnya. Pasalnya, meski itu sudah melanggar Perda, tapi banyak reklame selama ini dibiarkan saja berdiri.

"Jadi kalau sudah begini,  siapa yang disalahkan. Jangan nanti masyarakat berkomentar percuma saja ada anggota DPRD. Padahal rekomendasi dewan saja tidak digubris lagi oleh Pemko. Kawan-kawan sudah gerah, dewan sebagai lembaga pengawasan sudah terfitnah, kami dituding telah membiarkan Medan menjadi hutan reklame, kami juga seperti makan buah simalakama, jika tidak mau merevisi kami juga dituding karena belum terima upeti. Tapi, saya pribadi  meminta supaya rekomendasi dewan dilaksanakan dulu. Marilah kita buat Medan ini menjadi lebih maju, jangan katanya Medan rumah kita tapi banyak paku yang bergantungan, " tegasnya.

Pada pelaksanaan resesnya di kawasan PIK,  Ihwan Ritonga menyahuti keluhan masyarakat pelaku UMKM, khususnya yang berada di Pusat Industri Kecil (PIK) Menteng. Para pengrajin rumahan mengeluh, hasil kerajinan mereka jarang laku dan  tidak dilirik Pemko Medan.

Ihwan Ritonga mengemukakan, hasil kerajinan yang dibuat warga PIK, baik itu kerajinan tangan berupa hiasan, pakaian, sepatu, anyaman maupun jajanan (makanan) belakangan ini seolah-olah tidak menarik minat masyarakat Medan.

Dia  juga menyinggung tentang adanya tenaga outsourcing (tenaga kerja kontrak) untuk petugas kebersihan yang disiapkan Pemko di 21 kecamatan. Hal itu disampaikannya menjawab keluhan warga tentang banyaknya sampah yang belum terangkut dan kerap menyebabkan  parit tumpat ketika hujan deras.
"Tenaga outsourcing disiapkan Pemko 6 orang per kelurahan untuk mengutip sampah sampai ke gang-gang.  Kami usulkan ke Pemko untuk tahun 2018, di Kecamatan Medan Denai supaya ditambah 40 orang lagi tenaga outsourcing kebersihan, agar semua sampah bisa dijangkau," tuturnya. (A10/c)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepala LAN RI Dr Adi Suryanto MSi : PP No 11/2017, Membawa Transformasi Baru Terhadap Tata Kelola ASN
Lemhannas Minta Pemerintah Perluas Kewenangan UKP Pancasila
Benny Pasaribu: Untuk Memenuhi KEJ, Wartawan Indonesia Perlu Memahami Norma Keagamaan
Gubsu Ajak Semua Elemen Dukung Pelestarian Hutan Tropis
Dalang Pembunuh Massal Top AS Charles Manson Meninggal
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU