Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Putusan Dituding Tidak Adil dan Salah Objek
Tiga Hakim PN Rantauprapat Dilaporkan ke MA, KY dan KPK
* Humas PN Rantauprapat: Pengacara Profesional Kok Melapor-lapor?
Jumat, 20 Oktober 2017 | 12:15:41
Medan (SIB) -Tiga oknum hakim  Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat dilaporkan ke Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi (PT) Medan, Mahkamah Agung (MA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) atas putusan perkara sengketa tanah, yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi pihak berpekara.

Ketiga hakim itu berinisial DPS selaku ketua majelis Hakim dan dua anggota majelis hakim AP dan HKP. Para hakim tersebut memeriksa, mengadili dan
memutuskan perkara perdata gugatan dengan registrasi nomor : 55/Pdt.G/2017/PN-RP, tanggal 20 September 2017 dengan tergugat Salmon Siregar.

Kuasa hukum Salmon Siregar, Edy Suhairi SH menjelaskan kliennya digugat oleh Darsono dan kawan-kawan atas tanah berada di Desa Airhitam, Kecamatan Kualuhleidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). Ia mengatakan dalam putusan perkara itu, diduga banyak keganjilan.

"Dalam putusan perkara tersebut, banyak keganjilan dan tidak sesuai dengan bukti-bukti  serta fakta-fakta disampaikan dalam persidangan," tutur Edy Suhairi SH, didampingi rekannya, Ermansyah SH kepada  wartawan di Medan, Senin (16/10).

Edy, pengacara dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gaja Mada Sumut ini menuturkan Salmon sudah menduduki lahan tersebut sejak tahun 1994 dan sudah memiliki Surat Keterangan (SK) Camat Kualuhleidong, Kabupaten Labura, diterbitkan pada  Januari 2008 dengan luas tanah 6,3 hektar yang kini ditanami kelapa sawit.

"Namun, bapak Salmon digugat oleh Darsono selaku penggugat. Tapi, ada keanehan dalam perkara sengketa tanah ini. Darsono dan kawan-kawan memiliki SK yang hanya dikeluarkan  kepala desa (Kades) diterbitkan Juli 2008. SK dengan objek di dalam SK tanahnya, terletak di Desa Sukaramai, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura. Kan sudah pasti lain objek tanahnya. Tapi, malah hakim memenangkan penggugat (Darsono dkk)," jelas Edy.

Edy mengungkapkan dalam SK yang dimiliki penggugat itu menggugat tanah , seluas 28 hektar. Namun, luas objek sengketa tidak sampai dengan jumlah disampaikan Darsono dkk.

"Tanah pak Salmon saja cuma 6,3 hektar tak sampai 28 hektar. Sudah salah alamat dan objek sengketa tidak sesuai dengan itu. Entah apa pertimbangan majelis hakim memutuskan perkara ini. Makanya, kita laporkan ketiga majelis hakim itu, ke Hakim Pengawas PT Medan, MA, KY dan KPK. Surat laporan sudah kita sampaikan, Jumat (13/10) kemarin," ungkap Edy.

Kemudian, Edy menyebutkan dalam persidangan setempat atau sidang lapangan, pihak para penggugat  malah tidak bisa menunjukkan  tapal batas tanah-tanah yang dimiliki. Termasuk, saksi-saksi dihadirkan dalam persidangan tersebut, sudah menyangkal tanah itu miliki Darsono dkk.

Dengan putusan yang dinilai merugikan Salam Siregar, Edy mengungkapkan pihaknya sudah mengajukan banding ke PT Medan dan sudah menyampaikan memory banding atas putusan tidak wujudkan rasa keadilan dalam perkara ini.

"Dari banding ini, kita harapkan majelis hakim di PT Medan membatalkan putusan dari PN Rantauprapat dan membalikkan semua hak-hak milik pak Salmon. Kita akan terus memerjuangkan hal ini, karena putusan  merugikan dan ada indikasi permainan dalam putusan ini," tegasnya.

Ketika wartawan berupaya melakukan konfirmasi, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat Dharma Putra Simbolon SH  , tidak berada di PN tersebut. Sekretaris PN , Bisnal Mariadi Sinaga SKom mengatakan Dharma sedang tugas luar (TL) ke Medan.

"O, Pak Dharma. Tugas luar dia ke Medan, bang. Tapi anggota majelis yang abang bilang itu, ada di ruangannya," sebut Bisnal.

Anggota majelis hakim dalam perkara itu, Arie Ferdinan SH dan Horas Chairo Purba SH, saat ditemui di ruangan kerjanya, menyarankan wartawan konfirmasi  melalui Humas PN Rantauprapat.

"Ke Humas ajalah ya," saran hakim Horas melirik ke arah rekannya hakim Arie, anggota majelis hakim I pada perkara perdata tersebut.

"Ya, karena ada Humas, ke Humas saja konfirmasinya. Saya memang juru bicara PN ini, tapi saya tidak etis kasih keterangan, karena saya ikut dalam majelis," sebut Arie.

Sementara itu, Humas PN Rantauprapat Teuku Almadyan SH kaget mendengar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata itu dilaporkan ke Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh kuasa hukum tergugat Salmon Siregar, Edy Suhairi SH dan rekannya Ermansyah SH, sebagaimana keterangannya kepada wartawan, Senin (16/10), di Medan.

"Pengacara profesional kok melapor-lapor. Kan ada upaya hukum," sebut Almadyan menanggapi pengaduan pengacara tergugat.

Menurutnya, pada putusan pengadilan terkait perdata, pasti ada yang senang dan ada yang tidak senang.

Namun, katanya, kalau mereka melakukan upaya hukum banding, silakan diuji putusannya di tingkat banding (Pengadilan Tinggi).

"Jadi, karena putusan belum berkekuatan hukum tetap, kita tunggu dulu putusan PT. Setelah itu kalau ada yang masih melakukan upaya hukum kasasi ke MA, silakan. ujar Almadyan.

Ditanya apa pertimbangan majelis hakim mengabulkan gugatan tergugat yang dinilai kuasa hukum tergugat gugatan salah objek dan luas tanah yang disengketakan berbeda, Humas ini  mengaku tidak   bisa komentar atau kasih keterangan. "Nggak boleh, nanti melanggar kode etik. Tapi itu (pertimbangan hukum dari hakim) kan ada dalam putusan majelis," katanya. (A14/BR6/c)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
JK Pimpin Mediasi Perdamaian Afghanistan di Istana Wapres
Kesuksesan MTQ Provsu Tolok Ukur Keberhasilan MTQN 2018
Tahap Awal, 1.075 Ha Areal Sawit Rakyat di Sumut Peroleh Hibah Peremajaan
Pengusaha Senior Sumut Tak Berminat Maju Pimpin Kadin SU?
Jelang Hari-H Resepsi Putri Jokowi, Order Spanduk-Baliho di Medan Melonjak
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU