Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
DPRDSU Jadualkan Undang PT DLI, SP dan CSR, Diduga Abaikan Hak Normatif Pekerja
Sabtu, 12 Agustus 2017 | 15:19:06
Medan (SIB) -Komisi E DPRD Sumut yang membidangi ketenagakerjaan sudah menjadualkan memanggil kembali 3 perusahaan perkebunan sawit di Labuhanbatu, yaitu PT DLI (Daya Labuhan Indah), PT SP (Sinar Pendawa) dan PT CSR (Cisadane Sawir Raya), pada pertengahan Agustus ini, karena diduga telah mengabaikan hak-hak normatif karyawan.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut Ahmadan Harahap, Ari Wibowo dan Syahrial Tambunan kepada wartawan, Selasa (8/8) di gedung dewan, terkait ketidak-hadiran ketiga perusahaan perkebunan tersebut pada rapat dengar pendapat di kantor Bupati Labuhanbatu pada 3 Agustus lalu.

Ahmadan maupun Ari Wibowo dan Syahrial mengaku kecewa atas tidak hadirnya pimpinan ketiga perusahaan tersebut. Padahal, permasalahan yang perlu diketahui dewan tentang kewajiban perusahaan memenuhi hak-hak normatif karyawan terutama BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan.

"Komisi E saat itu melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Labuhanbatu terkait hak-hak normatif karyawan yang bekerja di tiga perusahaan tersebut. Tapi ketiganya mengabaikan panggilan dewan. Padahal ketiga perusahaan sudah dilayangkan undangan rapat dengar pendapat termasuk Disnaker Provsu diwakili UPT-nya," ujarnya.

Menurut Ari Wibowo dari F Partai Gerindra ini, pihaknya sering menerima keluhan dari pekerja tiga perusahan tersebut, selain masalah hak normatif, juga masalah BPJS Ketenagakerjaan. "Berdasarkan informasi ada pekerja di salah satu perusahaan itu tewas akibat tertimpa alat dan tidak diketahui perkembangannya hingga kini, apakah perusahaan bertanggung jawab atau tidak," ujarnya.

Syahrial menyebutkan, pihaknya sangat mendukung adanya investasi di daerah, tapi semua aturan yang berlaku di negara ini termasuk hak-hak normatif karyawan juga harus dipenuhi. "Kami bukan menolak investor, tapi semua ketentuan yang ada harus dipenuhi perusahaan," ujarnya.

Karena itu, lanjut Ahmadan politisi PPP itu, ketiga perusahaan tersebut harus hadir dalam rapat dengar pendapat lanjutan di DPRD Sumut pada pertengahan Agustus ini dengan mengutus orang yang bisa mengambil kebijakan. "Kita sudah jadwalkan rapat lanjutan pada pertengahan Agustus ini, ketiga perusahaan harus hadir. Jika tidak hadir, ketiga perusahaan dapat dihadirkan secara paksa," tegas Ahmadan. (A03/d)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Paradigma Baru Pengawasan Menurut PP Nomor 12 Tahun 2017
Touring Merdeka Honda Jalan Medan - Parapat Semarakkan Hari Kemerdekaan RI
Gandeng PMI, WAC Kirim Bantuan Tiga Ton Beras ke Pengungsi Sinabung
Temuan Bangkai Pesawat Tanpa Awak, Warga Garut Geger
Bea Cukai Sita Rokok Ilegal Bernilai Rp 2,7 Miliar
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU